Sleman dukung penataan tanah Kasultanan guna kepastian hukum ​

Penataan Tanah Kasultanan di Sleman Diperkuat untuk Menjamin Kepastian Warga

Programamal.com – Pemerintah Kabupaten Sleman memperkuat dukungan terhadap penataan pemanfaatan tanah Kasultanan atau Sultanaat Grond. Langkah ini ditujukan untuk memastikan warga yang menggunakan tanah kagungan dalem memiliki administrasi yang tertib, rasa aman, serta kejelasan mengenai hak pemanfaatannya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan Serat Kekancingan yang didahului dengan Serat Palilah kepada 83 warga Padukuhan Sengir. Para penerima merupakan warga di kawasan relokasi akibat Gempa Yogyakarta 2006. Dokumen juga diserahkan kepada Pemerintah Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Sleman, pada Selasa.

Penyerahan dokumen legal itu berlangsung di Balai Kalurahan Sumberharjo dengan kehadiran Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Mangkubumi, serta Bupati Sleman Harda Kiswaya.

Dokumen legal untuk kepastian pemanfaatan tanah

Serat Kekancingan menjadi bagian penting dalam administrasi pemanfaatan tanah Kasultanan. Dokumen tersebut memberi dasar legal bagi warga dalam menggunakan lahan yang berada dalam lingkup tanah kagungan dalem, sekaligus membantu penataan data pertanahan secara lebih jelas.

GKR Mangkubumi menegaskan bahwa pengelolaan administrasi ini merupakan perhatian Keraton Yogyakarta agar masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian saat memanfaatkan tanah Kasultanan.

“Penyerahan Serat Kekancingan merupakan bagian dari komitmen Keraton Yogyakarta dalam menata administrasi pertanahan sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah kagungan dalem,” kata GKR Mangkubumi.

Pada kesempatan tersebut, GKR Mangkubumi juga menjelaskan kepada warga mengenai silsilah serta latar belakang kebijakan Serat Kekancingan. Pemahaman terhadap asal-usul dan fungsi dokumen dipandang penting agar masyarakat tidak hanya menerima berkas administrasi, tetapi juga mengetahui tanggung jawab yang menyertainya.

Warga diimbau menjaga dokumen itu dengan baik. Serat Kekancingan perlu disimpan dan dirawat sebagai bukti administrasi yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah. Ketelitian dalam menjaga dokumen menjadi bagian dari upaya melindungi kepentingan keluarga penerima untuk jangka panjang.

“Semoga tanah tersebut bisa terjaga sampai 1.000 tahun ke depan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar anak cucu kita bisa merasakan kenyamanan,” katanya.

Manfaatkan tanah secara bertanggung jawab

Bupati Sleman Harda Kiswaya mengajak warga Padukuhan Sengir untuk menggunakan tanah yang dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan lahan, dalam pandangan pemerintah daerah, perlu disertai kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial di kawasan tempat tinggal.

“Saya berpesan kepada seluruh warga Padukuhan Sengir, mari kita jaga amanah ini dan manfaatkan tanah sebaik-baiknya, rawat lingkungan, dan bangun kehidupan yang bahagia,” kata Harda.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa kepastian administrasi bukanlah tujuan akhir. Setelah dokumen diterima, warga tetap memegang peran utama dalam menjaga lahan, lingkungan sekitar, dan hubungan baik di tengah komunitas. Penggunaan yang tertib juga membantu memastikan manfaat tanah dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh keluarga penerima.

Bagi masyarakat relokasi terdampak Gempa Yogyakarta 2006, penyerahan Serat Kekancingan membawa arti penting dalam kehidupan sehari-hari. Kejelasan dokumen pemanfaatan tanah dapat memberi pegangan administratif bagi warga dalam menata hunian dan aktivitas mereka di lingkungan relokasi.

Koordinasi pemetaan dan sinkronisasi data

Penataan tanah Kasultanan di Sleman tidak berhenti pada penyerahan dokumen kepada warga. Keraton Yogyakarta dan Pemkab Sleman terus membangun koordinasi untuk mempercepat pemetaan serta penyelarasan data tanah Kasultanan di wilayah kabupaten tersebut.

Proses itu melibatkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, perangkat daerah yang terkait, serta unsur pemerintahan hingga tingkat kalurahan dan padukuhan. Keterlibatan berbagai tingkatan pemerintahan diperlukan agar data yang digunakan selaras dan pelayanan administrasi dapat berjalan lebih tertib.

Pemetaan dan sinkronisasi data memiliki peran praktis dalam penataan pertanahan. Data yang rapi membantu pihak terkait memahami status pemanfaatan tanah, mengurangi kesalahpahaman administrasi, dan mendukung proses pelayanan yang lebih terarah bagi warga.

Di sisi lain, masyarakat diminta untuk tidak bergantung pada pihak perantara ketika mengurus kelengkapan administrasi tanah Kasultanan. Pengurusan dilakukan secara mandiri dan langsung melalui kantor Panitikismo agar warga dapat memperoleh informasi yang tepat sekaligus menghindari risiko penipuan.

“Kami juga mengimbau untuk mengurus kelengkapan administrasi pertanahan secara mandiri dan langsung ke kantor Panitikismo tanpa menggunakan jasa perantara guna mencegah potensi penipuan yang mengatasnamakan Keraton Yogyakarta,” katanya.

Imbauan tersebut penting diperhatikan, terutama ketika dokumen pertanahan berkaitan dengan hak pemanfaatan yang bernilai bagi kehidupan warga. Mengakses saluran resmi dapat membantu masyarakat memeriksa persyaratan, memahami prosedur, dan mengurangi kemungkinan munculnya pihak yang menawarkan jasa tanpa kewenangan.

Dengan penataan administrasi, edukasi kepada warga, serta koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan tanah Kasultanan di Sleman diharapkan semakin tertib. Bagi warga Padukuhan Sengir dan masyarakat lain yang memanfaatkan tanah kagungan dalem, kepastian hukum perlu berjalan bersama dengan tanggung jawab merawat tanah dan lingkungan untuk masa depan.