Polisi bongkar sindikat, sekitar 500 SIM palsu beredar di Riau

Polres Siak Ungkap Peredaran Ratusan SIM Palsu di Riau

Programamal.com – Kepolisian Resor Siak mengungkap jaringan pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang diduga telah menyalurkan sekitar 500 kartu SIM palsu ke sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Delapan orang telah diamankan dalam perkara ini, sementara satu orang lainnya berinisial R alias K masih masuk daftar pencarian orang.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan secara bertahap pada rentang akhir Agustus hingga awal September 2026. Jaringan ini diketahui mulai beroperasi sejak Juni 2026 dan melibatkan sejumlah peran berbeda, dari penyedia bahan, pengolah data, pencetak, hingga pihak yang menawarkan produk kepada calon pemesan.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menyampaikan bahwa aktivitas pengubahan data untuk SIM palsu berlangsung di sebuah toko di Kota Pekanbaru. Setelah data dan foto diolah, kartu kemudian dicetak sebelum disalurkan kepada pemesan di berbagai daerah.

“Sindikat ini telah mengedarkan sedikitnya 33 lembar SIM palsu di wilayah hukum Kabupaten Siak, serta sekitar 500 lembar SIM palsu yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Riau,” kata AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar saat konferensi pers di Siak, Selasa.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres Siak didampingi Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos Parmulais. Aparat belum memerinci kabupaten atau kota lain di Riau yang diduga menjadi lokasi penyebaran kartu-kartu palsu tersebut.

Modus Penawaran Lewat Media Sosial

Jaringan ini memanfaatkan berbagai kanal daring untuk mencari pemesan. Layanan pembuatan SIM palsu dipromosikan melalui pesan pribadi dan status WhatsApp, marketplace Facebook, serta melalui perantara. Pola tersebut membuat penawaran dapat menjangkau calon pembeli tanpa harus bertemu langsung pada tahap awal.

Tarif yang dicantumkan pelaku bervariasi sesuai jenis SIM. Untuk SIM A, harga yang ditawarkan mencapai Rp750 ribu. SIM C dipasarkan seharga Rp550 ribu, sedangkan SIM B1 ditawarkan dengan biaya Rp1,2 juta. Untuk SIM B1 Umum, tarifnya Rp1,5 juta, sementara SIM B2 Umum dipatok Rp1,7 juta.

Calon pemesan diminta mengirimkan foto diri dan kartu tanda penduduk. Data tersebut lalu diolah oleh pelaku menggunakan aplikasi penambahan teks dan kode barkode. Identitas serta foto pemesan kemudian ditempatkan dalam rancangan kartu yang menyerupai SIM.

“Pelaku meminta pembuat SIM untuk mengirimkan foto dan KTP. Selanjutnya pelaku akan mengedit identitas dan foto dengan menggunakan aplikasi tambahkan teks dan kode barkode. Sehingga apabila barkode yang ada di SIM di-‘scan’ maka akan keluar data identitas pemilik SIM dengan logo Korlantas Polri,” ujar Sepuh.

Kode batang yang dibuat dalam proses itu dirancang agar ketika dipindai dapat menampilkan identitas pemegang kartu dan logo Korlantas Polri. Unsur tersebut diduga digunakan untuk memberikan kesan bahwa dokumen yang dibuat memiliki data yang dapat diverifikasi, meski berasal dari proses pemalsuan.

Pencetakan Menggunakan Kartu Bekas dan Blangko

Setelah tahap penyuntingan selesai, data dan foto pemesan dicetak berwarna pada kertas stiker bening yang ukurannya disesuaikan dengan kartu SIM. Stiker itu lalu ditempelkan ke blangko SIM atau kartu bekas yang telah dibersihkan lebih dahulu.

Pembersihan kartu bekas dilakukan dengan menghapus identitas pemilik sebelumnya. Cara tersebut memungkinkan hasil akhir menyerupai kartu SIM yang telah dipersonalisasi, padahal informasi di dalamnya telah diganti. Polisi turut menyita puluhan lembar blangko SIM beserta sejumlah perangkat yang diduga dipakai dalam pembuatan dokumen palsu.

Pengungkapan ini memperlihatkan bahwa pemalsuan dokumen tidak hanya dilakukan oleh satu pihak. Setiap tahapan memiliki fungsi tersendiri, mulai dari penyediaan bahan dasar, pengeditan data, proses pencetakan, hingga pemasaran. Rantai kerja seperti ini menjadi fokus penyidikan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain dan jalur distribusi yang lebih luas.

SIM merupakan dokumen yang berkaitan dengan legalitas seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Karena itu, penggunaan dokumen palsu berisiko menimbulkan persoalan hukum bagi pemegangnya, selain mengabaikan proses resmi yang mencakup persyaratan administrasi dan kelayakan mengemudi.

Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap promosi pembuatan SIM yang menjanjikan proses instan melalui media sosial atau perantara. Penawaran dengan permintaan foto dan KTP dapat membuka peluang penyalahgunaan data pribadi. Dokumen identitas sebaiknya hanya diserahkan melalui prosedur resmi dan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Ancaman Hukuman hingga Enam Tahun

Delapan tersangka dalam perkara ini dijerat Pasal 391 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pemalsuan surat. Ancaman pidana yang dikenakan berupa hukuman penjara paling lama enam tahun.

Penyidik masih melakukan pengembangan guna mencari tersangka R alias K. Status DPO terhadap orang tersebut menunjukkan penyelidikan belum berhenti pada penangkapan delapan tersangka yang telah diamankan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa dokumen yang tampak meyakinkan secara fisik belum tentu diterbitkan melalui jalur sah. Keberadaan desain, foto, data identitas, dan kode batang tidak otomatis membuktikan keaslian sebuah SIM. Pengurusan melalui mekanisme resmi tetap menjadi langkah penting untuk memastikan dokumen memiliki dasar hukum dan data yang benar.