Dirjen Pajak usul tunda rotasi karena ada kandidat tak sesuai prosedur

Usulan Penundaan Rotasi Pejabat Kemenkeu Muncul karena Prosedur Kandidat Dipersoalkan

Programamal.com – Rencana pergeseran jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi perhatian setelah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta agar proses tersebut ditunda. Permintaan itu muncul karena ada sejumlah calon pejabat yang disebut tidak mengikuti tahapan pengisian jabatan sebagaimana mestinya, terutama asesmen dan pengelolaan talenta.

Bimo menyampaikan bahwa keberadaan kandidat yang tidak melalui mekanisme tersebut perlu dievaluasi sebelum rotasi diteruskan. Ia bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menginginkan penundaan agar proses penetapan pejabat tetap menjaga prinsip keadilan bagi seluruh peserta.

“Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assesment dan talent management . Itu yang membuat saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Djaka Budi Utama) meminta untuk ditunda dulu, dibatalkan,” kata Bimo kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Menjaga Kesetaraan dalam Pengisian Jabatan

Rotasi pejabat bukan semata perpindahan posisi, melainkan juga berkaitan dengan tata kelola organisasi. Dalam proses seperti ini, asesmen dan talent management berfungsi untuk menilai kesiapan, kompetensi, serta kecocokan seseorang dengan jabatan yang akan diemban. Ketika sebagian kandidat menjalani tahapan tersebut dan sebagian lainnya tidak, pertanyaan mengenai kesetaraan proses menjadi sulit dihindari.

Bimo menekankan bahwa kandidat lain telah mengikuti prosedur pengangkatan yang ditetapkan. Karena itu, ia menilai pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan rasa keadilan bagi mereka yang telah melewati seluruh proses. Usulannya tidak diarahkan untuk menghentikan semua penempatan pejabat, melainkan membatalkan perpindahan bagi pihak yang belum memenuhi persyaratan.

“Yang nggak memenuhi syarat dibatalkan, yang lain-lain (yang sesuai prosedur) tetap,” ujarnya.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pembedaan antara proses yang telah memenuhi ketentuan dan proses yang masih memerlukan peninjauan. Dengan demikian, rotasi yang dinilai telah berjalan sesuai mekanisme dapat tetap dilanjutkan, sementara nama-nama yang dipersoalkan perlu dikaji kembali.

Komitmen terhadap Reformasi Birokrasi

Persoalan rotasi ini juga berkaitan dengan agenda pembenahan birokrasi di internal Kementerian Keuangan. Bimo menyebut Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menyatakan komitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi dan pengelolaan talenta secara optimal.

“Pak Suahasil menegaskan komitmen untuk melaksanakan talent management dan reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya,” tutur dia.

Pengelolaan talenta menjadi bagian penting dalam organisasi besar karena membantu memastikan penugasan pegawai didasarkan pada proses yang terukur. Dalam konteks lembaga pemerintah, penerapan mekanisme yang konsisten juga dapat memperkuat kepercayaan internal terhadap keputusan penempatan pejabat.

Reformasi birokrasi pada dasarnya menuntut proses kerja yang tertib, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak memberi ruang bagi pengecualian yang tidak jelas. Karena itu, penundaan atau pembatalan terhadap sebagian rotasi dapat dipahami sebagai langkah untuk memastikan setiap penetapan jabatan selaras dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pembahasan Rotasi Masih Berlanjut

Di sisi lain, Suahasil menyatakan bahwa Kementerian Keuangan masih membahas kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Artinya, keputusan akhir mengenai perubahan susunan pejabat pada dua unit tersebut belum sepenuhnya ditetapkan.

DJP dan DJBC merupakan dua unit penting dalam Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi berbeda tetapi sama-sama berkaitan dengan penerimaan negara dan pelayanan administrasi. Karena peran keduanya strategis, proses penataan pejabat perlu dilakukan dengan perhatian terhadap kesinambungan pekerjaan dan kepatuhan pada tata kelola internal.

Bagi publik, perkembangan ini menegaskan bahwa perubahan jabatan di instansi pemerintah tidak hanya menyangkut nama yang berpindah posisi. Prosedur seleksi, asesmen, dan pengelolaan karier turut menentukan apakah proses tersebut berjalan secara transparan dan adil bagi seluruh kandidat.

Usulan Bimo untuk menunda sebagian rotasi memperlihatkan adanya dorongan agar ketentuan yang berlaku diterapkan secara konsisten. Pembahasan lanjutan di Kementerian Keuangan akan menentukan apakah kandidat yang dipersoalkan tetap dapat diproses setelah memenuhi syarat, atau perpindahan jabatan mereka dibatalkan sebagaimana usulan yang telah disampaikan.