Mendukung KPK mengusut tuntas dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN

Dukungan Publik untuk Pengusutan Dugaan Korupsi di ATR/BPN

Programamal.com – Penanganan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi ujian penting bagi upaya pembenahan layanan pertanahan. Operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 September 2026 membuka dugaan keterlibatan sejumlah pihak, dari kantor pertanahan hingga lingkup kementerian, serta pihak di luar institusi tersebut.

Sehari setelah operasi itu, KPK mengumumkan delapan orang sebagai tersangka. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam lingkungan ATR/BPN. Pengungkapan ini perlu mendapat dukungan luas agar pemeriksaan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan, melainkan menelusuri seluruh rangkaian peristiwa secara transparan dan sesuai hukum.

Delapan tersangka dan dugaan peran mereka

Dua tersangka yang diduga berada pada sisi pemberi suap adalah Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi serta Rizal Pahlevi, pihak swasta yang disebut sebagai perantara Summarecon.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung diduga menerima suap maupun gratifikasi dari Summarecon atau pihak lain.

Nama lain yang turut menjadi tersangka ialah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd Arafiq, serta Erwin dan Muhammad Fakhry dari kalangan swasta. KPK menduga Arif, Fahd, Erwin, dan Fakhry merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Penetapan tersangka merupakan tahap awal penegakan hukum, bukan akhir dari pencarian fakta. Karena itu, semua dugaan perlu dibuktikan melalui proses penyidikan dan peradilan yang adil. Di sisi lain, luasnya pihak yang terseret memperlihatkan pentingnya penelusuran yang menyeluruh terhadap kemungkinan alur keputusan, perantara, serta kepentingan yang melingkupi pengurusan hak atas tanah.

Berawal dari pengurusan HGB di Bogor

Untuk sementara, KPK menemukan informasi yang berkaitan dengan pengajuan perpanjangan hak guna bangunan atau pemecahan HGB menjadi sertifikat hak milik atas sejumlah bidang tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengajuan tersebut disampaikan oleh Summarecon.

Persoalan muncul karena sebagian tanah yang diajukan diduga masih memiliki masalah atau sengketa dengan ahli waris maupun pemilik sebelumnya. Mereka diduga masih memegang sertifikat hak milik atas bidang-bidang tanah itu.

Ahli waris atau pemilik terdahulu kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Gugatan tersebut menyasar penerbitan sembilan sertifikat hak guna bangunan Summarecon oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Rangkaian ini menempatkan administrasi pertanahan sebagai isu yang sangat dekat dengan kepentingan masyarakat. Sertifikat, perpanjangan hak, pemecahan bidang, dan penerbitan dokumen pertanahan bukan semata proses teknis. Setiap keputusan terkait tanah dapat memengaruhi kepastian hukum pemegang hak, ahli waris, pelaku usaha, hingga warga di sekitar lokasi.

Pengawasan tidak boleh berhenti di satu kantor

Pada awalnya, operasi senyap KPK disebut menjaring pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Perkembangannya kemudian meluas ke pejabat Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan jajaran Kementerian ATR/BPN. Operasi itu juga menjangkau pihak-pihak lain, termasuk politisi serta mantan kepala daerah.

Perluasan tersebut selaras dengan penegasan KPK bahwa pengaduan masyarakat yang diterima tidak terbatas pada satu lokasi. Dugaan praktik korupsi disebut berkaitan dengan berbagai tingkatan, mulai dari kantor pertanahan, kantor wilayah, sampai kementerian.

“Perlu kami garis bawahi bahwa di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini artinya keseluruhan jajaran di Kementerian ATR/BPN ya. Salah satunya juga termasuk Kantor Pertanahan Bogor I,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.

Pernyataan itu memperjelas bahwa perhatian penyidik mencakup lingkungan ATR/BPN secara keseluruhan. Hal tersebut penting karena pelayanan pertanahan melibatkan rantai administrasi yang panjang. Jika pengawasan hanya menitikberatkan pada pejabat tingkat tertentu, potensi persoalan di tahap lain dapat luput dari pemeriksaan.

Memperkuat kepercayaan terhadap pelayanan publik

Penindakan terhadap dugaan korupsi di sektor pertanahan memiliki arti yang lebih luas daripada penetapan tersangka dalam satu perkara. Masyarakat membutuhkan layanan publik yang dapat dipahami prosedurnya, dijalankan secara setara, dan memberikan kepastian atas hak mereka. Dalam urusan tanah, kejelasan itu sangat menentukan karena sengketa dapat berlangsung panjang serta berdampak langsung pada kehidupan pemilik maupun pihak yang berkepentingan.

Sepanjang 2026, KPK juga menangani dugaan korupsi dalam pelayanan pemeriksaan pajak, importasi barang, dan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Penanganan perkara di ATR/BPN menambah daftar sektor pelayanan yang membutuhkan pengawasan kuat.

Dukungan kepada KPK tidak berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah. Dukungan tersebut justru berupa dorongan agar lembaga antirasuah bekerja profesional, mengungkap fakta tanpa pilih kasih, dan memastikan setiap pihak memperoleh proses hukum yang semestinya. Bila ada unsur pidana yang terbukti, penegakan hukum perlu diarahkan pula untuk memperbaiki sistem agar peristiwa serupa tidak berulang.

Pengusutan tuntas menjadi kepentingan bersama. Kejelasan perkara akan menentukan apakah dugaan penyimpangan hanya terjadi pada individu tertentu atau menunjukkan persoalan yang menuntut pembenahan lebih luas. Pada akhirnya, pelayanan pertanahan yang bersih dan akuntabel merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat kepada negara.