Komisi IV DPR setujui pagu anggaran Kementan Rp28,02 triliun di 2027

Komisi IV DPR Setujui Pagu Kementan Rp28,02 Triliun untuk 2027

Programamal.com – Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2027 senilai Rp28,02 triliun. Anggaran ini diharapkan menjadi penopang program peningkatan produksi pertanian, penguatan ketahanan pangan, serta upaya mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi petani.

Persetujuan tersebut dihasilkan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu. Rapat membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian pada 2027 setelah pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN 2027 di Badan Anggaran DPR RI.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, yang dikenal sebagai Titiek Soeharto, menyampaikan bahwa angka pagu itu tercantum dalam surat Badan Anggaran DPR RI tertanggal 9 September 2026. Nilainya mencapai Rp28.019.999.355.000.

“Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2027 berdasarkan surat Badan Anggaran DPR RI tanggal 9 September 2026 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 oleh Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp28.019.999.355.000,” kata Titiek Soeharto.

Jumlah tersebut setara sekitar Rp28,02 triliun dan tidak berubah dari kesepakatan yang telah dicapai dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian pada 1 September 2026. Ketetapan anggaran itu juga merujuk surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/12157/AG.05.02/09/2026.

Alokasi untuk pangan, manajemen, dan daya saing

Porsi paling besar dalam pagu Kementerian Pertanian 2027 dialokasikan untuk Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, yakni Rp15,12 triliun. Program ini diposisikan sebagai salah satu fondasi penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional, mulai dari ketersediaan bahan pangan hingga akses masyarakat terhadap pangan yang layak.

Program Dukungan Manajemen mendapat anggaran Rp8,66 triliun. Selanjutnya, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri memperoleh Rp3,12 triliun, sedangkan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dialokasikan Rp1,12 triliun.

Susunan alokasi tersebut menunjukkan bahwa agenda pertanian pada 2027 tidak hanya diarahkan pada produksi di tingkat hulu. Pemerintah juga menempatkan perhatian pada pengelolaan program, penguatan nilai tambah industri pertanian, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Ketiga unsur itu dinilai berkaitan dengan produktivitas, efisiensi, serta kemampuan sektor pertanian menghadapi kebutuhan pangan yang terus berkembang.

Komisi IV DPR RI menekankan agar pelaksanaan belanja menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung dalam peningkatan produksi pangan. Penggunaan anggaran juga diharapkan memperkuat dasar pembangunan pertanian nasional secara menyeluruh, bukan sekadar memenuhi target jangka pendek.

Fokus pada sarana produksi dan kapasitas petani

Sejumlah prioritas telah digariskan dalam pemanfaatan anggaran tersebut. Di antaranya ialah penguatan sarana produksi, perbaikan serta peningkatan sarana dan prasarana pertanian, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian.

Sarana produksi memiliki peran penting bagi aktivitas budidaya, sementara infrastruktur pertanian mendukung proses produksi dan distribusi hasil. Di sisi lain, peningkatan kemampuan pelaku pertanian menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas serta daya saing sektor ini. Melalui kombinasi kebijakan tersebut, anggaran 2027 diharapkan dapat mempercepat program strategis pangan di berbagai wilayah Indonesia.

Pembahasan pagu Kementerian Pertanian dilakukan dalam rangkaian keputusan kelembagaan DPR RI. Rapat kerja itu diselenggarakan setelah keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi pada 13 Mei 2026, serta keputusan rapat internal Komisi IV DPR RI pada 18 Agustus 2026.

Setelah persetujuan di Komisi IV, hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2027 akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI. Tahap tersebut menjadi bahan bagi proses penetapan selanjutnya dalam pembahasan anggaran negara.

Stok beras 2026 disebut aman

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI. Ia menilai dukungan parlemen penting bagi pelaksanaan program-program strategis pertanian, termasuk dalam pembahasan kebutuhan anggaran kementerian.

Amran juga menyinggung dukungan Komisi IV saat sektor pertanian menghadapi dampak kekeringan yang berkaitan dengan El Nino. Kondisi cuaca menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kegiatan tanam dan hasil produksi, sehingga kesiapan pangan nasional perlu terus dijaga.

“Kami terima kasih atas support-nya, juga dukungan menghadapi kekeringan El Nino. Insya Allah stok (pangan) kita, khususnya beras, aman untuk 2026,” ucap Amran singkat.

Dengan pagu Rp28,02 triliun, pelaksanaan program Kementerian Pertanian pada 2027 akan menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan produksi dan ketersediaan pangan. Efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan sasaran program, serta dampaknya bagi petani akan menjadi faktor utama agar target swasembada pangan berkelanjutan dapat diwujudkan.