Indonesia tegaskan reformasi PBB semakin mendesak di abad ke-21

Indonesia Dorong Pembaruan PBB agar Mampu Menjawab Tantangan Global

Programamal.com – Indonesia menilai pembaruan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin tidak dapat ditunda ketika dunia menghadapi dinamika abad ke-21 yang kian kompleks. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan pandangan tersebut dalam pernyataan nasional Indonesia di hadapan Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Sabtu waktu setempat.

Di tengah konflik, krisis kemanusiaan, ketidakpastian ekonomi, serta kebutuhan kerja sama lintas negara, PBB tetap dipandang sebagai wadah utama bagi negara-negara untuk membangun kesepahaman. Bagi Indonesia, keberadaan lembaga multilateral ini masih mempunyai posisi yang tidak tergantikan dalam menyatukan kepentingan anggota masyarakat internasional.

“Indonesia senantiasa percaya pada PBB. Akan tetapi, kepercayaan pada PBB juga berarti percaya bahwa PBB harus berevolusi seiring dengan dunia yang dilayaninya,” kata Sugiono.

PBB sebagai ruang dialog dunia

Sugiono menekankan bahwa PBB menyediakan ruang penting bagi berbagai bangsa untuk mencari titik temu ketika kepentingan dan pandangan mereka berbeda. Melalui dialog serta aturan yang disepakati bersama, negara-negara memiliki jalur untuk meredakan ketegangan tanpa menjadikan kekerasan dan konflik sebagai pilihan utama.

“PBB memberi aturan bersama di tengah perbedaan kepentingan dan memungkinkan kita menghimpun kemampuan ketika negara-negara tak bisa bertindak sendirian,” ujarnya.

Fungsi tersebut menjadi semakin relevan saat persoalan dunia tidak lagi bisa diselesaikan oleh satu negara secara mandiri. Krisis global, kondisi kemanusiaan, ancaman terhadap perdamaian, hingga agenda pembangunan membutuhkan respons bersama yang terkoordinasi. Dalam kerangka itu, diplomasi multilateral tetap menjadi instrumen penting untuk mempertemukan kepentingan yang sering kali saling beririsan.

Indonesia berpandangan bahwa kekurangan dalam praktik multilateralisme tidak seharusnya menjadi alasan untuk menjauhi kerja sama internasional. Sebaliknya, kelemahan yang ada perlu dijawab dengan upaya memperkuat sistem tersebut agar lebih efektif dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dunia.

Sistem yang representatif dan menghasilkan manfaat nyata

Dalam pandangan Indonesia, tata kelola multilateral yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 harus memiliki perwakilan yang lebih luas, ketahanan yang lebih kuat, dan kemampuan yang lebih besar untuk menghasilkan manfaat konkret. Artinya, sistem internasional tidak cukup hanya menjadi forum pertemuan atau perdebatan, tetapi juga harus sanggup mendorong hasil yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai negara.

Reformasi PBB, sebagaimana ditekankan Sugiono, bukan pekerjaan yang dapat dirampungkan secara cepat. Perubahan pada lembaga yang menghimpun negara-negara dengan kepentingan beragam tentu menuntut proses, kesabaran, dan kemauan politik bersama. Namun, besarnya tekanan yang dihadapi dunia membuat tindakan awal perlu dilakukan tanpa menunggu keadaan menjadi lebih buruk.

“Kita harus mulai memperkuat kapasitas kolektif kita dalam menghadapi krisis, merespons secara efektif krisis global dan kondisi kemanusiaan, serta menjaga perdamaian, pembangunan, dan kerja sama,” ujar Menlu RI.

Pernyataan itu mencerminkan penekanan Indonesia pada pentingnya kemampuan bersama dalam menghadapi berbagai keadaan darurat. Ketika krisis muncul di satu kawasan, dampaknya dapat meluas melalui perdagangan, migrasi, keamanan, pangan, energi, maupun hubungan sosial antarnegara. Karena itu, kapasitas kolektif menjadi unsur penting agar respons internasional tidak berjalan sendiri-sendiri.

Reformasi keuangan internasional juga diperlukan

Selain pembaruan PBB, Indonesia turut menyoroti perlunya perbaikan dalam arsitektur keuangan internasional. Sistem keuangan dunia diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang, terutama dalam memperluas kesempatan untuk menetapkan prioritas pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional.

Bagi negara berkembang, ruang untuk menentukan agenda pembangunan sendiri memiliki arti penting. Kebutuhan setiap negara tidak selalu sama, baik dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, membangun daya tahan ekonomi, maupun menghadapi guncangan global. Sistem internasional yang lebih inklusif diharapkan dapat memberi peluang yang lebih memadai bagi negara-negara tersebut untuk menjalankan kebijakan sesuai tantangan yang mereka hadapi.

Penekanan pada reformasi keuangan juga menunjukkan bahwa pembaruan multilateralisme tidak terbatas pada struktur politik dan diplomasi. Kemampuan negara untuk membangun ketahanan turut dipengaruhi oleh akses terhadap sistem ekonomi serta keuangan yang adil dan mampu mendukung tujuan pembangunan jangka panjang.

Ketahanan nasional sebagai landasan kontribusi Indonesia

Dalam pernyataannya, Sugiono juga mengaitkan peran Indonesia di tingkat internasional dengan keberhasilan membangun ketahanan di dalam negeri. Kontribusi yang dilakukan secara konsisten kepada komunitas global, kata dia, berakar pada kemampuan Indonesia lebih dahulu merealisasikan ketahanan nasional.

Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan kualitas hidup masyarakat. Indonesia juga menempatkan persatuan dalam keberagaman dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai bagian dari fondasi ketahanan nasional. Dengan landasan itu, Indonesia berupaya hadir dalam percakapan global dengan pengalaman dan kepentingan nasional yang tetap berpijak pada kerja sama internasional.

Kehadiran Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2026 dipimpin oleh Sugiono sebagai kepala delegasi. Ia telah berada di New York sejak Senin, 21 September, untuk mengikuti rangkaian agenda. Sebelum menyampaikan pernyataan nasional pada Sabtu, Sugiono telah menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi serta pertemuan bilateral.

Pesan yang dibawa Indonesia menegaskan bahwa kepercayaan terhadap PBB perlu disertai dorongan untuk memperbaikinya. Dalam dunia yang berubah cepat, lembaga multilateral diharapkan tetap menjadi tempat negara-negara menyusun jawaban bersama, menjaga perdamaian, dan memperluas peluang pembangunan yang lebih merata.