Mewujudkan pelindungan anak di ruang digital lewat PP TUNAS

Penguatan Perlindungan Anak Digital Melalui PP TUNAS

Programamal.com – Ruang digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak, mulai dari belajar, bermain, berkomunikasi, hingga mengakses hiburan. Di tengah manfaat tersebut, risiko yang dihadapi juga semakin beragam. Karena itu, perlindungan anak di internet ditempatkan sebagai salah satu agenda penting dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah mendorong terciptanya lingkungan digital yang lebih aman melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS. Regulasi ini menegaskan bahwa keamanan anak di internet tidak semestinya hanya menjadi urusan keluarga, melainkan juga tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atau PSE.

Arah kebijakan tersebut menempatkan platform digital sebagai pihak yang perlu memperkuat tata kelola layanan, fitur keselamatan, serta pengaturan akses yang sesuai bagi pengguna anak. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya mengurangi kemungkinan anak terpapar risiko digital melalui layanan yang mempertimbangkan usia, karakteristik pengguna, dan tingkat risiko masing-masing platform.

Platform Didorong Lebih Bertanggung Jawab

PP TUNAS menjadi penanda perubahan pendekatan dalam pelindungan anak. Pengawasan orang tua tetap memiliki peran penting, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya lapisan perlindungan. Platform yang menyediakan ruang interaksi, konten, maupun layanan digital juga perlu membangun sistem yang lebih aman bagi anak.

Penyesuaian layanan yang didorong pemerintah mencakup penguatan mekanisme pengamanan dan pengaturan akses berdasarkan usia. Langkah tersebut penting karena pengalaman digital anak tidak selalu sama dengan pengguna dewasa. Anak memerlukan perlindungan yang lebih sesuai dengan tahap perkembangan mereka, terutama ketika berhadapan dengan konten, interaksi, dan fitur yang dapat membawa risiko.

Dalam evaluasi selama enam bulan penerapan PP TUNAS, Kementerian Komunikasi dan Digital memantau perkembangan kepatuhan platform serta pelaksanaan langkah-langkah perlindungan anak. Proses evaluasi ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan ketentuan yang telah ditetapkan tidak berhenti pada tingkat kebijakan, tetapi diterapkan dalam pengelolaan layanan digital sehari-hari.

Peta Jalan dan Kerja Sama Lintas Lembaga

Penguatan aturan bagi platform dilengkapi melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan. Peta jalan ini menghubungkan peran berbagai institusi pemerintah agar perlindungan anak di ruang digital dapat dijalankan secara lebih menyeluruh.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Titi Eko Rahayu, menjelaskan bahwa sekitar 15 kementerian dan lembaga terlibat dalam pelaksanaan peta jalan tersebut. Setiap pihak menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya.

“Kalau PP TUNAS kan Kementerian Komdigi yang menjadi lead -nya, karena itu lebih pada PSE, penyelenggara sistem elektroniknya,” ujar Titi Eko Rahayu.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengoordinasikan pelaksanaan peta jalan, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi salah satu pelaksana utama dalam memperkuat tata kelola platform. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja.

Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan karena persoalan yang muncul di dunia digital semakin rumit. Tantangan di internet dapat bergerak cepat, menjangkau banyak pengguna, dan memiliki dampak yang berbeda dibandingkan risiko di ruang fisik. Pemerintah memandang ancaman di ranah digital sebagai persoalan yang lebih kompleks dan berpotensi lebih berbahaya bagi anak.

Literasi Masyarakat Tetap Diperlukan

Regulasi dan penyesuaian platform memerlukan dukungan dari masyarakat. Pemerintah juga mendorong kampanye secara luas untuk meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan anak di ruang digital. Pemahaman yang lebih baik dapat membantu keluarga, pendidik, dan lingkungan sekitar mengenali pentingnya penggunaan layanan digital yang aman bagi anak.

Bagi orang tua, kebijakan ini memberi penegasan bahwa perlindungan digital bukan semata soal membatasi penggunaan perangkat. Perhatian juga perlu diberikan pada jenis layanan yang digunakan, kesesuaian usia, serta cara anak berinteraksi di dalam platform. Kehadiran fitur keselamatan yang lebih kuat dapat mendukung keluarga, meski pendampingan tetap memiliki arti penting.

Di sisi lain, penyelenggara sistem elektronik perlu melihat perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab layanan, bukan sekadar pelengkap. Pengaturan akses yang sesuai usia dan mekanisme pengamanan yang memadai dapat membantu menciptakan pengalaman digital yang lebih aman sejak awal.

Tantangan Baru dalam Perkembangan AI

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyoroti bahwa pelaksanaan PP TUNAS juga menghadapi tantangan baru seiring berkembangnya kecerdasan artifisial atau AI. Perkembangan teknologi ini memperlihatkan bahwa kebijakan perlindungan anak perlu terus mengikuti perubahan di dunia digital.

AI membawa peluang dalam berbagai layanan digital, tetapi perkembangan teknologi juga menuntut perhatian terhadap potensi risiko yang dapat muncul bagi anak. Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan akan tata kelola platform yang responsif, evaluasi yang berkelanjutan, serta koordinasi antarlembaga yang tetap berjalan.

PP TUNAS dan Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan menjadi fondasi bagi upaya tersebut. Keberhasilannya akan bergantung pada penerapan aturan oleh platform, kerja sama pemerintah, meningkatnya pemahaman masyarakat, serta kemampuan kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang terus berlangsung.