Meeting Results: Prabowo targetkan 6 juta nelayan sejahtera lewat 1.386 Kampung Nelayan

Prabowo Targetkan 6 Juta Nelayan Sejahtera Melalui 1.386 Kampung Nelayan

Meeting Results – Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan rencana untuk meningkatkan kesejahteraan sekitar enam juta nelayan di seluruh negeri melalui implementasi program 1.386 Kampung Nelayan. Ia menyatakan bahwa tahun ini menjadi momentum penting karena pemerintah akan secara resmi meluncurkan sejumlah kampung nelayan tersebut, yang menjadi langkah awal dalam mengurus sektor perikanan secara sistematis. “Kita akan memperkenalkan 1.386 kampung nelayan tahun ini, yang menjadi langkah awal dalam mengurus nelayan secara terpadu,” ujarnya saat berbicara di acara peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat.

Program Kampung Nelayan sebagai Titik Tolak Kebijakan

Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini adalah inisiatif pertama dalam sejarah Indonesia yang secara khusus fokus pada pengelolaan kesejahteraan nelayan. Pernyataan tersebut mengacu pada rencana pembangunan infrastruktur dasar di sejumlah lokasi strategis, yang selama ini menjadi hambatan bagi nelayan kecil dalam menjalani aktivitas melaut. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa program ini bukan hanya tentang fasilitas fisik, tetapi juga upaya mendukung kebutuhan ekonomi dan sosial nelayan, sehingga mereka bisa hidup lebih baik.

“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap Kampung Nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” kata Prabowo.

Dalam detailnya, Prabowo mengungkapkan bahwa pengembangan kampung nelayan akan melibatkan pembangunan pabrik es di setiap lokasi. Tujuan utamanya adalah menjaga kualitas hasil tangkapan ikan serta meningkatkan nilai jual produk perikanan. Dengan adanya fasilitas penyimpanan yang lebih baik, nelayan diperkirakan akan mampu memperpanjang masa simpan ikan, sehingga mengurangi kerugian akibat kerusakan produk. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat peran nelayan dalam mengelola kapal-kapal mereka, baik melalui pelatihan maupun akses modal yang lebih mudah.

Komitmen Pemerintah untuk Kesejahteraan Keluarga Nelayan

Prabowo menegaskan bahwa program ini memiliki dampak yang lebih luas, yaitu tidak hanya meningkatkan kualitas hidup nelayan, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka yang mencapai lebih dari 20 juta orang. Ia menjelaskan bahwa dengan mengatasi masalah infrastruktur dasar, seperti akses ke tempat penjualan, fasilitas perawatan, dan layanan kesehatan, kehidupan keluarga nelayan bisa lebih stabil. “Perbaikan hidup bagi jutaan nelayan akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat umumnya,” katanya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan kampung nelayan dengan menambah 1.500 unit per tahunnya selama empat tahun ke depan. Ini berarti total 6.000 kampung nelayan akan terwujud hingga 2029, sehingga cakupan kebijakan ini bisa mencapai seluruh daerah pesisir. Selain itu, ia menyebutkan bahwa pengembangan kampung nelayan akan didukung oleh regulasi yang lebih memadai, termasuk pengaturan khusus untuk pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Payung Hukum Perlindungan Pekerja Perikanan

Dalam upaya memastikan perlindungan hukum bagi nelayan, Prabowo mengumumkan telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188. Dokumen ini mengatur aturan tentang kondisi kerja nelayan, terutama dalam hal penangkapan ikan. “Ada satu lagi hadiah untuk buruh, saya baru saja tanda tangan Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” tambahnya.

Perpres ini diharapkan menjadi pengakuan resmi terhadap hak pekerja perikanan, termasuk jaminan keamanan kerja, perlindungan lingkungan, serta pengaturan jam kerja yang lebih adil. Prabowo menjelaskan bahwa Konvensi ILO 188 memberikan kerangka kerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja, mulai dari asuransi kesehatan hingga perlindungan sosial yang terpadu. Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kesenjangan antara pekerja perikanan dan sektor-sektor lain.

Penguatan Regulasi Pekerjaan di Berbagai Sektor

Di samping fokus pada sektor perikanan, Prabowo menekankan pentingnya penguatan regulasi bagi seluruh pekerja, termasuk pengembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Ia meminta Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum serta HAM untuk segera finalisasi pembahasan RUU tersebut dengan DPR RI. “Kalau bisa tahun ini juga harus selesai, dan undang-undang itu harus berpihak pada kaum buruh,” tegas Presiden Prabowo.

RUU Ketenagakerjaan, menurut Prabowo, akan menjadi alat untuk memperbaiki kondisi kerja buruh di berbagai sektor. Pemerintah berencana mengintegrasikan kebijakan perlindungan sosial, seperti kenaikan upah minimum, penambahan kuota rumah bersubsidi, serta pemberian bonus hari raya bagi profesi seperti pengemudi dan kurir. Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyebutkan beberapa capaian penting dalam bidang kesejahteraan buruh. Antara lain, kenaikan upah minimum yang teratur, peningkatan akses ke perumahan subsidi, serta kebijakan bonus bagi pekerja di bidang transportasi. “Kita akan menyelesaikan RUU Ketenagakerjaan agar kebijakan tersebut bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya. Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya kesadaran kolektif dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja, baik melalui peraturan maupun dukungan ekonomi.

Pendekatan Holistik untuk Masa Depan Nelayan

Prabowo menegaskan bahwa program Kampung Nelayan dan kebijakan hukumnya bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan kelangsungan hidup nelayan dalam jangka panjang. Ia menyampaikan bahwa dengan adanya fasilitas seperti pabrik es, kapal yang lebih modern, dan akses ke pasar yang lebih luas, nelayan akan mampu meningkatkan produktivitas dan daya tahan terhadap perubahan iklim atau fluktuasi harga ikan. “Program ini menjadi investasi untuk masa depan, sehingga nelayan bisa terus berkontribusi pada perekonomian Indonesia,” katanya.

Kebijakan ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Prabowo menekankan bahwa perlindungan terhadap nelayan bukan hanya tentang pemerintah, tetapi juga kolaborasi dengan