Latest Program: DPD RI soroti efektivitas anggaran pendidikan di Papua

DPD RI Soroti Efektivitas Anggaran Pendidikan di Papua

Latest Program – Manokwari Selatan menjadi tempat pernyataan penting dari Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, yang mengkritik cara penggunaan anggaran pendidikan di wilayah Papua Barat. Ia menekankan bahwa kualitas data perencanaan dan kebutuhan pendidikan di semua tingkatan, mulai dari dasar hingga menengah atas, harus ditingkatkan oleh seluruh pemerintah daerah. Menurut Filep, hal ini menjadi kunci agar pembangunan pendidikan dapat dilakukan secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. “Masih banyak pembicaraan soal anggaran yang kurang, tetapi belum ada yang meninjau bagaimana dana yang ada benar-benar dimanfaatkan secara optimal,” ujar Filep dalam sebuah wawancara di Manokwari Selatan, Senin lalu.

Kritik pada Pengelolaan Anggaran

Filep menyoroti bahwa masalah pendidikan di Tanah Papua tidak hanya disebabkan oleh minimnya dana, tetapi juga karena pengelolaan anggaran yang kurang efisien. Ia mengatakan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) yang diterima provinsi tersebut seharusnya digunakan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. “Kalau dibandingkan sebelum Otsus dan saat ini, belum ada perubahan yang signifikan, terutama dalam hal afirmasi kepada siswa-siswi asli Papua,” tambahnya. Filep menilai bahwa data yang akurat dan terperinci tentang jumlah sekolah, tenaga pengajar, serta jumlah siswa perlu menjadi dasar utama dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik.

Menurut Filep, ketersediaan data yang valid akan memudahkan pemerintah dalam memastikan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya dialokasikan tanpa arah, tetapi juga memberikan hasil yang nyata. “Tanpa data yang benar, kita sulit mengetahui kebutuhan sebenarnya dan mengukur keberhasilan program yang dijalankan,” jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa dana Otsus yang dianggap sebagai beban tambahan bagi daerah perlu dikelola dengan lebih baik, agar bisa memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi dunia pendidikan.

Bantuan Seragam Batik untuk Siswa

Dalam kesempatan yang sama, Filep Wamafma memberikan bantuan berupa 215 seragam batik kepada siswa dan guru Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) 12 Ora Et Labora di Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Manokwari Selatan. Bantuan ini diberikan setelah pihak sekolah menyampaikan aspirasi selama perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) YPK pada 8 Maret 2026. Dalam momen tersebut, mereka menyebutkan bahwa sekitar 209 siswa masih belum memiliki seragam batik untuk digunakan di sekolah.

“Saya sebagai alumni YPK merasa terpanggil untuk membantu memberikan seragam sekolah kepada adik-adik di sini,” tutur Filep. Bantuan ini, lanjutnya, diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi semangat belajar siswa sekaligus membantu mengurangi beban ekonomi orang tua.

Kepala SD YPK 12 Ora Et Labora, Magdalena Selfiana Betay, mengapresiasi langkah Filep. Menurut Magdalena, seragam batik yang diberikan berdampak langsung pada kenyamanan belajar siswa serta meningkatkan rasa bangga terhadap budaya lokal. “Bantuan ini sangat membantu, terutama bagi siswa yang masih mengalami kesulitan finansial,” katanya. Ia juga menyatakan bahwa keberadaan seragam sekolah menjadi simbol dari komitmen pendidikan yang lebih baik.

Dalam konteks pendidikan, Filep menekankan bahwa seragam batik bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga bisa menjadi bentuk peningkatan kualitas pendidikan secara tidak langsung. “Seragam yang layak bisa mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat dan siswa,” ujarnya. Ia berharap bantuan seperti ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pendidikan bisa lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan mendasar masyarakat.

Kebutuhan Data yang Terperinci

Filep menekankan bahwa tanpa data yang akurat, pelaksanaan kebijakan pendidikan di Papua Barat akan selalu terkesan tidak efektif. Ia menjelaskan bahwa data tersebut harus mencakup aspek seperti jumlah sekolah yang memadai, kebutuhan tenaga pengajar, serta tingkat partisipasi siswa di setiap jenjang. “Data yang tidak lengkap bisa menyebabkan kesalahan alokasi dana dan memperumit proses penilaian kinerja,” katanya. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya tergantung pada jumlah anggaran, tetapi juga pada cara penggunaannya.

Menurut Filep, data yang baik juga akan memudahkan evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan pendidikan. “Kita perlu tahu seberapa jauh dana Otsus telah digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa anggaran pendidikan seharusnya menjadi sumber utama bagi peningkatan kualitas pembelajaran, bukan hanya sebagai simbol pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang lebih baik, Filep menyarankan bahwa pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan secara berkala. “Kita perlu membangun sistem monitoring yang lebih ketat, agar anggaran bisa digunakan dengan optimal,” ujarnya. Ia menilai bahwa tanpa pengelolaan data yang tepat, anggaran pendidikan akan selalu terasa kurang menguntungkan meskipun jumlahnya cukup besar.

Filep juga mengingatkan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan wilayah Papua. “Sekolah adalah jantung masyarakat, jadi anggaran pendidikan harus dipastikan memenuhi semua kebutuhan,” katanya. Ia menambahkan bahwa dengan data yang akurat, pemerintah bisa lebih mudah membuat keputusan yang tepat dan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

Perjalanan pembangunan pendidikan di Papua Barat tidak bisa dipisahkan dari peran masyarakat dan pemerintah daerah. Filep berharap bahwa keberadaan data yang baik akan mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara berbagai pihak. “Kita perlu bersama-sama mengawasi penggunaan dana pendidikan, agar setiap anak di Papua dapat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. Dengan langkah-langkah ini, ia yakin bahwa pendidikan di daerah tersebut akan terus berkembang dan mampu menjawab berbagai tantangan yang ada.