Key Discussion: Pemprov Banten minta perangkat daerah cepat respons keluhan warga

Pemprov Banten Tekankan Kepada Perangkat Daerah untuk Cepat Tanggap terhadap Keluhan Warga

Key Discussion – Kota Serang, Senin — Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov Banten) memberikan peringatan penting kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai di lingkup pemerintahan provinsi agar lebih aktif dalam merespons kebutuhan dan hambatan yang dihadapi masyarakat. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, ia menekankan pentingnya kecepatan dalam menyelesaikan isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. “Kita harus cepat merespons permasalahan yang ada di masyarakat, dan program-program yang memiliki dampak nyata harus langsung dikerjakan,” ujar Andra Soni setelah memimpin pertemuan di halaman Gedung Negara Provinsi Banten.

Pelayanan Dasar Jadi Prioritas Utama

Menurut Andra, setiap jajaran pemerintahan, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, wajib menjadi pelayan publik yang mampu memberikan solusi tepat waktu. Hal ini terutama diterapkan pada sektor-sektor kritis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari masyarakat. “Jika permasalahan di sektor tersebut tidak segera diperbaiki, maka kebutuhan warga akan terganggu,” imbuhnya. Ia juga menyoroti kewajiban perangkat daerah untuk memastikan kinerja pemerintahan yang transparan dan efektif, sehingga masyarakat merasa didengar dan diayomi.

Koordinasi Lintas Sektor untuk Mendukung Program Prioritas

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten meminta perangkat daerah untuk bekerja sama lebih erat dalam mendorong program prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dua program utama yang menjadi fokus adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini, kata Andra, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. “MBG dan KDKMP harus menjadi prioritas utama, karena dua program ini berpotensi memperkuat stabilitas pangan dan daya beli masyarakat,” tuturnya. Deden Apriandhi, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor sangat vital untuk menjawab tantangan yang muncul, seperti kebutuhan lapangan kerja dan dampak perubahan cuaca terhadap kehidupan warga.

“Pesan Pak Gubernur Andra Soni pada saat rapim, jangan lupa bahwa ada tanggung jawab moral di setiap kami para kepala OPD, termasuk saya selaku Sekda, untuk selalu respons atas permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat,” ujar Deden Apriandhi.

Penguatan Koordinasi untuk Kinerja Terpadu

Deden menjelaskan bahwa beberapa isu sosial dan ekonomi membutuhkan perhatian lintas sektor, termasuk infrastruktur, ketersediaan pangan, dan upaya memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ia menilai perlu penguatan kerja sama antarperangkat daerah agar kewenangan provinsi dan kabupaten/kota bisa berjalan harmonis dan komprehensif. “Dengan koordinasi yang lebih baik, kita bisa menghindari tumpang tindih tugas dan mempercepat penyelesaian masalah,” jelas Deden. Ia menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara OPD dan masyarakat, agar aduan atau keluhan bisa diidentifikasi sejak dini.

Pengelolaan Aset Daerah Jadi Fokus Baru

Dalam rapat pimpinan tersebut, Pemprov Banten juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan aset daerah. Deden menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Aset yang baru dibentuk diharapkan mampu memaksimalkan penggunaan sumber daya negara guna mendukung kemajuan wilayah. “Kehadiran UPT Aset bisa menjadi pendorong efisiensi pengelolaan harta daerah, sehingga dana bisa digunakan secara lebih strategis,” katanya. Ia menambahkan bahwa dengan manajemen aset yang baik, Pemprov Banten bisa memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Penyelamatan Ekonomi

Deden juga mengingatkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar meningkatkan kinerja akuntabel dan memberikan kontribusi nyata kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kita punya empat BUMD yang beroperasi di berbagai sektor, seperti keuangan, agrobisnis, dan pembangunan daerah. Masing-masing perusahaan ini harus menunjukkan hasil yang signifikan,” ujarnya. Keempat BUMD tersebut meliputi Bank Banten, Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), Banten Global Development (BGD), serta Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Bank Banten, sebagai perusahaan perbankan, memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas keuangan masyarakat. ABM, sementara itu, berfokus pada sektor pertanian dan distribusi pangan, sehingga mampu menjaga harga komoditas pangan serta mengurangi risiko inflasi. BGD bergerak di bidang infrastruktur, properti, energi, dan keuangan, dengan misi membangun ekosistem perekonomian yang sehat. Jamkrida, di sisi lain, menargetkan pembiayaan UMKM dan usaha-usaha lain untuk meningkatkan daya tahan ekonomi wilayah.

Harapan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Deden menegaskan bahwa BUMD bukan hanya wadah pengelolaan dana, tetapi juga wujud partisipasi pemerintah dalam menciptakan peluang ekonomi dan memperkuat ekosistem lokal. “Masing-masing BUMD wajib berkontribusi sesuai visi dan misi provinsi, sekaligus menjadi mitra strategis dalam mencapai target pembangunan,” katanya. Ia menambahkan bahwa efektivitas BUMD akan terukur dari kemampuan mereka dalam menyerap dana dan mengalirkannya ke program yang langsung bermanfaat bagi warga.

Dengan adanya perangkat daerah yang lebih responsif dan BUMD yang beroperasi dengan akuntabilitas, Pemprov Banten berharap mampu menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Deden menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada kinerja individu, tetapi juga pada kerja sama tim yang solid. “Kita harus menjadi pemerintahan yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat muncul, tetapi juga memprediksi kebutuhan warga sebelumnya,” pungkasnya.

Pemprov Banten terus berupaya memperkuat kemampuan operasional OPD dan BUMD sebagai penggerak utama pembangunan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, kinerja pemerintahan akan lebih mampu menjawab tantangan ekonomi dan sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga, dengan dukungan bersinergi dari semua pihak yang terlibat dalam pelayanan publik.