Important Visit: BPOM: Akses ke obat inovatif yang aman kuatkan penanganan diabetes

BPOM: Akses ke Obat Inovatif yang Aman Kuatkan Penanganan Diabetes

Important Visit – Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa tersedianya obat inovatif yang aman sangat penting dalam meningkatkan pengobatan diabetes. Organisasi ini bersikeras untuk memastikan setiap obat yang masuk ke pasar memenuhi standar keamanan dan efektivitas. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam wawancara di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah penderita diabetes di Indonesia semakin meningkat. Angka tersebut mencapai 31 juta orang, atau 11 persen dari total populasi, akibat kombinasi faktor genetik dan kebiasaan konsumsi gula yang tinggi. Dengan demikian, pengembangan obat baru yang terawasi secara ketat menjadi bagian krusial dari upaya penanganan penyakit ini.

Obat Inovatif sebagai Solusi Berkelanjutan

Menurut Taruna Ikrar, BPOM memperkuat pengawasan melalui percepatan penerbitan izin penggunaan obat-obatan inovatif. Ini dilakukan agar masyarakat bisa segera mengakses pengobatan yang lebih efektif. Salah satu contohnya adalah obat yang mengandung zat aktif tirzepatide, yang digunakan untuk pengelolaan diabetes tipe 2 serta penurunan berat badan. Obat ini menawarkan manfaat signifikan karena dapat mengurangi kadar gula darah secara lebih optimal dibandingkan metode tradisional. Dalam proses registrasi, BPOM menyelesaikan pemeriksaan dalam 98 hari, tanpa mengorbankan prinsip evaluasi ilmiah yang ketat. “Kami memastikan setiap tahap pengujian dilakukan secara transparan, agar obat yang diberikan kepada pasien aman dan teruji,” tutur Ikrar.

Pengawasan Langsung di Pabrik Distribusi

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan keandalan sistem distribusi, BPOM melakukan inspeksi langsung ke National Distribution Center (NDC) PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL). Langkah ini bertujuan memastikan produk farmasi yang sampai ke konsumen tetap mempertahankan kualitasnya dari awal produksi hingga akhir distribusi. Ikrar menekankan bahwa pengawasan kini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan dokumen atau pengujian di laboratorium. “Kami turun langsung ke lapangan, agar bisa memantau seluruh proses, mulai dari bahan baku hingga kemasan akhir,” jelasnya. Hal ini menjadi keharusan karena risiko kontaminasi atau perubahan kualitas obat bisa terjadi di setiap tahap.

“Selain memperketat kontrol fisik, perlindungan masyarakat oleh BPOM juga diwujudkan melalui percepatan akses terhadap obat-obat inovatif yang sangat dibutuhkan publik, salah satunya adalah obat dengan zat aktif tirzepatide untuk penderita diabetes tipe 2 dan manajemen berat badan,” katanya.

Dalam upaya menjaga konsistensi kualitas, BPOM juga meminta pelaku industri mematuhi prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Kebijakan ini menjamin bahwa setiap langkah distribusi, penyimpanan, dan pengemasan mengikuti protokol nasional. “Kolaborasi antara BPOM dan industri adalah kunci utama untuk membangun ekosistem kesehatan yang solid,” tambahnya.

Post-Marketing Vigilans sebagai Prioritas

Taruna Ikrar menekankan bahwa pengawasan tidak berhenti setelah obat dilepas ke pasar. Ia menjelaskan bahwa post-marketing vigilans tetap menjadi prioritas utama untuk mengidentifikasi efek samping yang mungkin terlewatkan selama uji klinis. “Efek samping bisa terjadi setelah obat digunakan dalam kondisi nyata, jadi kami meminta distributor dan produsen untuk melaporkan segala keluhan atau perubahan khasiat secara rutin,” ujarnya. Untuk itu, BPOM baru saja merilis regulasi yang mewajibkan pelaku usaha mengaktifkan sistem pelaporan risiko efek samping secara real-time.

“Kami baru saja mengeluarkan regulasi. Vigilans ini sangat penting karena salah satu yang belum berkembang dengan baik adalah tentang farmakovigilans. Apakah itu adverse reactions (efek samping) atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, please report it. Karena itu adalah fungsi dari post-marketing,” katanya.

Dengan adanya pelaporan yang aktif, BPOM dapat segera menangani masalah yang muncul, baik melalui peringatan, penarikan, maupun tindakan pencegahan. Langkah ini juga membantu mencegah penyebaran obat palsu atau bermasalah yang berpotensi mengganggu kesehatan publik.

Inovasi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi

Sebagai regulator yang diakui internasional melalui status WHO-Listed Authority (WLA), BPOM terus memperbarui metode pengawasannya. Salah satu inovasi yang diadopsi adalah pelacakan 2D barcode secara real-time. Teknologi ini memungkinkan BPOM mengawasi alur distribusi obat secara langsung, mengurangi risiko penyimpangan atau penyalahgunaan. “Langkah progresif ini menjadi benteng utama untuk mengunci mati pergerakan obat ilegal atau palsu yang dapat mengancam keselamatan masyarakat Indonesia,” katanya.

Penggunaan 2D barcode tidak hanya memudahkan pelacakan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas di setiap tahap. Dengan sistem ini, BPOM dapat mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi standar, baik dari sisi kemasan, distribusi, maupun penggunaan. Teknologi ini juga mempercepat proses pemeriksaan, sehingga obat inovatif bisa segera tersedia untuk pasien yang membutuhkan.

Kemitraan dengan Industri Farmasi

Christophe Piganiol, Direktur PT APL, menyambut baik inisiatif BPOM dalam memperketat pengawasan. Ia menjelaskan bahwa NDC yang dibangun di Cikarang dirancang dengan standar internasional dan infrastruktur yang kuat. “Infrastruktur ini mendukung distribusi obat yang terstruktur, agar kualitas tetap terjaga sepanjang rantai pasok,” ujarnya. Kemitraan antara BPOM dan industri farmasi menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat mendapat obat yang terjamin.

Taruna Ikrar menambahkan bahwa inovasi digital dan kerja sama dengan pelaku usaha tidak hanya membantu BPOM, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan. “Dengan menggabungkan keahlian teknologi dan pengalaman industri, kami bisa menghadirkan solusi yang lebih cepat dan efektif,” katanya. Hal ini diharapkan bisa menjadi contoh untuk pengawasan farmasi di negara lain.

Dengan upaya ini, BPOM menegaskan komitmen untuk melindungi masyarakat dari risiko obat yang tidak memenuhi standar. Dari data ke terawasan langsung hingga pelaporan efek samping, setiap langkah diambil untuk menjamin kesehatan publik tetap terjaga. Dalam jangka panjang, BPOM