New Policy: KKP dan NTB perkuat kerja sama ekonomi biru

KKP dan NTB Kembangkan Kolaborasi untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Biru

New Policy – Mataram, Jumat – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani nota kesepakatan kerja sama dalam upaya mempercepat pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor KKP, Jakarta. Acara penandatanganan yang berlangsung dalam suasana resmi menandai komitmen kedua pihak untuk mendorong integrasi kebijakan dan sumber daya yang lebih harmonis, serta mengejar hasil konkret bagi masyarakat daerah.

Ekonomi biru, yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya lautan secara berkelanjutan, menjadi fokus utama dalam kolaborasi ini. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam keterangan tertulis di Mataram, menekankan pentingnya pendekatan aktif dalam mengembangkan hubungan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, daerah tidak bisa hanya menunggu program dari pusat, tetapi harus menjadi pihak yang proaktif dalam mengidentifikasi peluang, membangun komunikasi intensif, dan menyelaraskan visi nasional dengan kebutuhan lokal. “Kami ingin menciptakan kerja sama yang lebih produktif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam menjalankan kerja sama ini, Pemprov NTB berharap dapat mempercepat sinkronisasi kebijakan antara daerah dan pusat. Hal ini diharapkan bisa memperkuat ekosistem kelautan, mendorong inovasi dalam sektor perikanan, serta menerapkan program strategis nasional secara lebih efektif. Gubernur juga menyebutkan bahwa diplomasi daerah bukan hanya tentang menjaga hubungan, tetapi sebagai alat untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan kebijakan lautan berdampak langsung pada kesejahteraan warga NTB.

Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi Biru

Sebagai provinsi yang memiliki wilayah laut yang luas, NTB memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi biru. Namun, tantangan seperti kurangnya infrastruktur, keterbatasan akses ke teknologi, dan kebutuhan pengelolaan sumber daya yang lebih baik tetap menjadi fokus. Melalui nota kesepakatan ini, KKP dan NTB akan bersinergi dalam mengatasi masalah tersebut, termasuk memperkuat pengawasan terhadap keberlanjutan ekosistem perairan dan mendukung pengembangan usaha kecil menengah (UKM) yang berbasis laut.

Menurut Gubernur, kolaborasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya maritim. “Daerah harus aktif menciptakan peluang, bukan hanya menerima bantuan,” tambahnya. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu menjadi mitra yang kreatif dalam mengubah kebijakan nasional menjadi kegiatan lokal yang berdampak nyata. Ini termasuk membuka peluang investasi, meningkatkan akses ke pendanaan, dan mempercepat pengembangan proyek yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan.

“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,”

MoU ini juga bertujuan untuk memperkuat kinerja lembaga daerah dalam mengelola sektor kelautan. Dengan dukungan KKP, NTB diharapkan bisa mengakselerasi proyek yang berfokus pada keberlanjutan, seperti pengurangan limbah plastik, perlindungan terumbu karang, dan pengembangan perikanan yang ramah lingkungan. “Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan lautan tidak hanya bertujuan ekonomi, tetapi juga melindungi keanekaragaman hayati,” jelas Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan bersama.

Manfaat Strategis untuk NTB

Dalam jangka pendek, kerja sama ini akan membantu NTB memperoleh bantuan teknis dan pendanaan dari KKP. Sebagai contoh, program peningkatan kapasitas SDM, pengembangan kawasan konservasi, dan penguatan tata kelola perikanan akan menjadi prioritas. “Kami akan bekerja sama dalam menyelesaikan tantangan seperti perubahan iklim, daya dukung sumber daya laut, dan kebutuhan pengembangan perekonomian lokal,” kata Menteri Trenggono.

Di sisi lain, Gubernur NTB menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi wadah untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan agenda nasional. Ia menyebutkan, NTB memiliki rencana untuk mengembangkan sektor pariwisata laut dan ekonomi kreatif yang berbasis ekonomi biru. Dengan dukungan KKP, program tersebut bisa lebih cepat terwujud, sehingga menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.

“Diplomasi bukan semata membangun relasi, melainkan instrumen untuk membuka ruang kolaborasi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, dan menarik lebih banyak program strategis nasional agar dapat diimplementasikan di daerah secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,”

MoU ini juga akan menjadi landasan untuk memperkuat pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam sektor kelautan. KKP akan memberikan dukungan dalam mengembangkan sistem monitoring dan manajemen kebijakan, sementara NTB akan fokus pada pelaksanaan di tingkat lokal. Hal ini diharapkan bisa menciptakan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. “Kolaborasi ini akan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah,” tambah Gubernur.

Kerja sama antara NTB dan KKP juga dilihat sebagai langkah penting dalam meningkatkan daya saing provinsi di tingkat nasional. Dengan memanfaatkan potensi lautan yang dimiliki NTB, pihaknya berharap dapat menjadi contoh bagaimana daerah bisa berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah pusat. Ini juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan dari sektor kelautan, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Dalam konteks global, ekonomi biru menjadi semakin relevan dalam menghadapi isu lingkungan dan perubahan iklim. NTB, sebagai daerah pesisir, memiliki keunggulan dalam memanfaatkan lautan sebagai sumber daya yang bisa mendukung perekonomian dan lingkungan secara bersamaan. Dengan penandatanganan MoU ini, pemerintah provinsi dan KKP akan bersinergi dalam mengejar tujuan tersebut, sekaligus menjadi contoh kolaborasi yang efektif di tingkat regional.

Kerja sama yang ditandatangani ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak jangka panjang. Selain itu, pihak pemerintah daerah juga akan melakukan pelatihan dan edukasi bagi masyarakat tentang manfaat ekonomi biru. “Ini bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang kesadaran dan partisipasi masyarakat,” kata Gubernur.

Dengan kerja sama yang lebih erat, NTB dan KKP yakin dapat menciptakan pengembangan yang berkelanjutan. Menteri Trenggono men