Serangan siber makin kompleks, APJII dukung RUU KKS segera disahkan

Industri ISP Desak Pengesahan RUU KKS di Tengah Lonjakan Ancaman Siber Nasional

Programamal.com – Infrastruktur digital Indonesia menghadapi tekanan yang kian berat. Volume serangan siber yang tercatat oleh lembaga pemantau nasional menunjukkan pola eskalasi yang sulit diabaikan, sementara kerangka hukum yang mengatur respons dan pencegahan masih tersebar di berbagai regulasi sektoral tanpa koordinasi memadai. Dalam konteks inilah, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sebagai payung hukum yang menyatukan seluruh aspek perlindungan ruang digital.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif menyampaikan posisi tersebut pada sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Jakarta pada Kamis, 3 September. Forum itu menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Sri Yunanto, serta anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal. Kehadiran lintas lembaga ini menandai bahwa pembahasan RUU KKS telah memasuki fase di mana masukan teknis dari pelaku industri menjadi bagian integral dari proses legislasi.

Urgensi Kepastian Hukum bagi Penyedia Layanan Internet

Arif menekankan bahwa sektor ISP tidak dapat beroperasi secara optimal tanpa landasan regulasi yang jelas. Ketidakpastian hukum, menurut pandangannya, justru menjadi penghambat pertumbuhan bisnis yang seharusnya menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Ia menegaskan:

“APJII mendukung pengesahan RUU KKS. ISP Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk tumbuh, bukan regulasi yang menghambat.”

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran yang meluas di kalangan penyedia layanan internet, khususnya operator berskala kecil dan menengah, yang selama ini beroperasi dalam ruang regulasi yang tumpang tindih. Tanpa satu kerangka hukum yang koheren, setiap insiden siber berpotensi memicu respons ganda dari berbagai lembaga, menambah beban administratif tanpa meningkatkan efektivitas perlindungan.

Data Monitoring: Skala Ancaman yang Nyata

Argumen APJII diperkuat oleh data konkret dari sistem pemantauan internalnya. Hingga 28 Agustus 2026, tercatat sebanyak 246,4 juta kontak terhadap alamat IP berbahaya sejak 13 Juni. Lebih mencolok lagi, dalam tiga hari terakhir periode pengamatan, sistem mendeteksi sekitar 68 juta event serangan siber. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; mereka menggambarkan intensitas trafik ancaman yang menghantam infrastruktur jaringan Indonesia secara harian dan menuntut respons yang terkoordinasi serta berkecepatan tinggi.

Kondisi semacam ini memperjelas mengapa fragmentasi regulasi menjadi masalah struktural. Ketika satu insiden harus dilaporkan ke beberapa lembaga secara paralel, waktu respons yang kritis bisa terbuang dalam proses administratif. APJII karenanya mengusulkan pembentukan satu portal pelaporan insiden terpadu, sehingga setiap ISP cukup menyampaikan data ke satu titik masuk yang kemudian didistribusikan ke pihak-pihak terkait secara internal.

Masa Transisi dan Penguatan Kapasitas

Di samping aspek pelaporan, APJII juga mendorong agar masa transisi dua tahun tetap dipertahankan dalam RUU KKS. Jangka waktu ini dinilai krusial bagi ISP berskala kecil dan menengah untuk menyesuaikan sistem, prosedur, dan sumber daya mereka dengan ketentuan baru. Tanpa transisi yang memadai, operator kecil berisiko tertinggal atau bahkan keluar dari pasar karena tidak mampu memenuhi standar kepatuhan dalam waktu singkat.

Sejalan dengan itu, asosiasi tersebut meminta adanya program peningkatan kapasitas yang konkret, mencakup pelatihan teknis serta insentif finansial untuk biaya audit dan sertifikasi. Pendekatan ini menempatkan negara bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu pelaku industri kecil naik kelas dalam hal keamanan siber.

Perspektif Legislasi: Pembagian Kewenangan dan Prinsip Tanggung Jawab

Dari sisi pembentuk undang-undang, anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyoroti persoalan delineasi kewenangan antarlembaga. Ia menilai bahwa RUU KKS harus menetapkan secara tegas siapa yang bertanggung jawab atas respons nasional, khususnya dalam konteks komando nasional insiden siber. Prinsip yang ia ajukan adalah distributed shared responsibility, yakni pembagian peran yang presisi namun tetap memungkinkan kolaborasi lintas instansi.

“Kejelasan tugas dan kewenangan antarlembaga membutuhkan delineasi tegas serta menentukan penanggungjawab respons nasional, terutama komando nasional insiden siber.”

Syamsu juga mengingatkan bahwa mekanisme penetapan status krisis siber harus dilengkapi dengan safeguard, mekanisme pengawasan yang akuntabel, serta batas waktu yang jelas. Tanpa pengaman semacam itu, kewenangan darurat berisiko melebar tanpa kendali dan menggerus ruang kebebasan serta kepastian hukum bagi dunia usaha.

Isu lain yang ia angkat adalah parameter penetapan Infrastruktur Informasi Kritis (IIK). Penentuan sektor, lembaga, atau sistem yang masuk kategori IIK harus dilakukan dengan ukuran yang objektif, terukur, tidak subjektif, dan berlandaskan dasar hukum yang pasti. Ketidakjelasan di titik ini dapat menciptakan ketidakpastian regulasi yang justru merugikan pelaku industri.

“Penentuan suatu sector, lembaga, atau sistem sebagai Infrastruktur Informasi Kritis (IIK) harus dilakukan dengan ukuran yang jelas, terukur, tidak subjektif, dan memiliki dasar hukum yang pasti.”

RUU KKS sebagai Aturan Payung

Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa RUU KKS dirancang sebagai aturan payung (umbrella) yang mengatur prinsip-prinsip utama keamanan dan ketahanan siber nasional. Ketentuan teknis yang lebih rinci akan dijabarkan melalui peraturan pelaksana di tingkat bawah. Pendekatan ini bertujuan menjaga fleksibilitas regulasi agar mampu mengikuti dinamika teknologi tanpa harus merevisi undang-undang setiap kali muncul ancaman baru.

“Hal-hal ini lebih kepada umbrella atau payung hukum, yang pada saatnya nanti secara teknis akan diatur dalam peraturan pelaksanaan.”

Siap Kolaborasi dalam Implementasi

Menutup posisinya, Arif menegaskan kesiapan APJII untuk terlibat aktif dalam proses implementasi RUU KKS bersama pemerintah dan regulator sektoral. Ia secara spesifik menyebut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai mitra utama dalam tahap pelaksanaan.

“APJII siap berkolaborasi aktif dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan regulator sektoral dalam implementasi.”

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa industri tidak ingin sekadar menjadi objek regulasi, melainkan mitra yang turut membentuk tata kelola keamanan siber nasional. Dalam lanskap ancaman yang terus berevolusi, kolaborasi semacam itu bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat agar infrastruktur digital Indonesia mampu bertahan dan melayani lebih dari 280 juta penduduknya secara aman dan berkelanjutan.