Key Strategy: CIPS sarankan penguatan UMKM usai kenaikan harga Pertamax

CIPS Sarankan Penguatan UMKM Usai Kenaikan Harga Pertamax

Key Strategy – Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) memberikan saran kepada pemerintah agar siap merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax, dengan kebijakan yang dapat mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hasran, seorang peneliti senior dari CIPS, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa kenaikan biaya transportasi akibat harga BBM yang lebih tinggi berpotensi memengaruhi pola belanja masyarakat.

Dampak Kenaikan Harga BBM

Menurut Hasran, kenaikan harga Pertamax dan BBM lainnya dapat mengurangi daya beli rumah tangga, terutama pada kebutuhan pokok. Dampak ini berpotensi merembes ke sektor konsumsi non-esensial, seperti makan di luar rumah, pembelian makanan dan minuman siap saji, serta pengeluaran untuk hiburan dan rekreasi. “UMKM banyak bergantung pada transaksi dari kalangan menengah. Ketika konsumen mulai membatasi pengeluaran, penjualan usaha kecil, khususnya di bidang makanan dan minuman, akan terasa dampaknya,” katanya.

Di samping itu, Hasran menyebutkan bahwa UMKM juga menghadapi tekanan dari sisi biaya produksi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah meningkatkan harga berbagai bahan baku impor, yang menjadi komponen utama dalam operasional usaha. Bahan seperti kedelai, gandum, dan gula, yang sering digunakan oleh pelaku usaha, kini lebih mahal. “Permintaan konsumen mungkin menurun akibat penurunan daya beli, sementara biaya produksi terus meningkat. Kondisi ini membahayakan kelangsungan usaha kecil,” tambahnya.

Strategi Kebijakan untuk UMKM

CIPS menekankan perlunya upaya dua arah dari pemerintah, yaitu kebijakan jangka pendek dan jangka panjang, untuk menjaga ketahanan UMKM. Dalam masa krisis yang terjadi saat ini, tindakan segera diperlukan untuk memastikan stabilitas makroekonomi. Hal ini termasuk upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap rupiah, sehingga tekanan inflasi dapat dikurangi.

“Dengan memperbaiki kepercayaan terhadap mata uang lokal, pelaku usaha akan lebih terjangkau dalam memperoleh bahan baku impor,” ujar Hasran. Ia menambahkan bahwa instrumen seperti subsidi kecil, pengendalian inflasi, dan pengaturan pasar bisa menjadi pilihan untuk meminimalkan dampak kenaikan harga BBM.

Dalam jangka panjang, CIPS merekomendasikan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang bertujuan menurunkan berbagai biaya ekonomi yang membebani UMKM. Langkah ini bisa mencakup pengurangan hambatan non-tarif (NTM), peninjauan kembali tarif impor bahan baku, serta penyederhanaan prosedur ekspor-impor. “UMKM butuh kemudahan dalam mendapatkan bahan produksi dengan harga kompetitif. Tanpa itu, mereka sulit bertahan,” papar Hasran.

Kebutuhan Infrastruktur dan Digitalisasi

Hasran juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur logistik untuk mendukung aktivitas UMKM. Ketersediaan akses yang baik ke jaringan distribusi dan fasilitas transportasi akan membantu mengurangi biaya operasional, terutama bagi usaha yang bergerak di sektor jasa atau ritel. “Infrastruktur yang memadai bisa menjadi pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi usaha,” katanya.

Terlepas dari itu, digitalisasi layanan perdagangan juga dianggap penting. Dengan adanya platform digital yang lebih mudah, pelaku usaha kecil bisa memperluas pasar, mempermudah pemasaran, dan mengurangi ketergantungan pada distribusi fisik. Hasran menekankan bahwa transparansi dan efisiensi dalam proses perdagangan dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

“Digitalisasi tidak hanya membantu dalam mengakses pasar, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan usaha. Dengan adanya data yang jelas, pengusaha bisa lebih terarah dalam memperbaiki strategi bisnis mereka,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa transparansi dalam harga bahan baku dan biaya operasional adalah faktor kritis dalam membangun kepercayaan konsumen dan produsen.

Langkah Kebijakan yang Komprehensif

CIPS juga mengingatkan bahwa kebijakan yang ditawarkan harus mencakup berbagai aspek. Selain memperkuat rupiah dan infrastruktur, pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan perbankan dan finansial untuk membantu UMKM dalam mengakses dana. “UMKM membutuhkan dukungan keuangan yang lebih mudah, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan mikro,” ujarnya.

“Kita perlu melihat kebijakan secara holistik, bukan hanya fokus pada satu aspek. Jika UMKM diberi akses ke sumber daya yang lebih baik, mereka akan lebih tangguh menghadapi tekanan ekonomi,” tutur Hasran. Ia berharap pemerintah mampu merespons dinamika harga BBM dengan kebijakan yang terpadu, agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat.

Kenaikan harga Pertamax dan BBM non-subsidi menjadi tantangan yang signifikan, terutama bagi sektor UMKM yang sensitif terhadap perubahan biaya. Dengan persiapan kebijakan yang tepat, pemerintah bisa menjadi penyangga bagi bisnis kecil, sehingga mereka tidak kehilangan daya tahan di tengah ketidakstabilan ekonomi. Hasran menegaskan bahwa penguatan UMKM adalah kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.