New Policy: Pemerintah tegaskan tak ada dapur MBG baru dalam masa pembenahan

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Dapur MBG Baru Selama Pembenahan

New Policy – Kota Jakarta – Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengalami penambahan dapur baru dalam masa penyelenggaraan pembenahan tata kelola. Ia menjelaskan bahwa saat ini fokus utama adalah penataan internal sebelum memulai operasional yang lebih efisien. “Kami sedang menata ulang proses di dalamnya, sehingga tidak ada penambahan dapur yang baru selama periode ini,” ujar Zulhas, yang akrab disapa dengan nama singkatnya, dalam konferensi pers terkait peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Kamis.

Pembenahan untuk Menyelaraskan Kapasitas dengan Kebutuhan

Dalam upaya menyempurnakan program MBG, Zulhas menyatakan pemerintah akan menghabiskan satu bulan untuk mengatasi berbagai temuan. Ia menekankan bahwa pengaturan ini bertujuan agar program dapat berjalan sesuai ekspektasi masyarakat. “Fase awal fokus pada pengaturan internal, termasuk memetakan sekolah-sekolah yang layak menerima MBG, membenahi kualitas dapur, serta memverifikasi laporan penerima manfaat,” jelasnya.

“Rencana awal titik SPPG hanya 21 ribu, tetapi saat ini sudah mencapai 27.877 titik. Ada penambahan sebanyak 6.877 titik,” ujar Zulhas.

Penambahan tersebut, kata Zulhas, menyebabkan terjadi pemborosan anggaran sekitar Rp12 triliun per tahun. Ia menyoroti bahwa distribusi dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga perlu adanya perataan wilayah untuk menjangkau daerah-daerah yang lebih kurang mendapat perhatian. Selain itu, penambahan titik SPPG di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Terisolasi) juga meningkat dari target awal 2 ribu menjadi 8.617 titik. Hal ini menurutnya menunjukkan kebutuhan akan penyesuaian program agar lebih merata.

Langkah Efisiensi oleh BGN

Sebagai penanggung jawab program, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil beberapa langkah untuk memastikan penggunaan dana yang optimal. Nanik S Deyang, Kepala BGN, menyebutkan bahwa salah satu tindakan penting adalah moratorium pembukaan dapur dan titik baru. “Kami sementara menghentikan pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai wilayah,” ujarnya.

Langkah ini dilakukan karena jumlah dapur yang sudah ada melebihi kebutuhan sebenarnya. Saat ini, terdapat 27.877 titik dapur operasional yang dioperasikan melalui akun virtual. BGN akan mengevaluasi ulang kecocokan kapasitas layanan masing-masing titik dengan jumlah penerima manfaat. Evaluasi ini bertujuan menghindari pemborosan dan memastikan setiap dapur bisa memberikan manfaat maksimal.

“Kami juga fokus pada refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan ke kelompok yang benar-benar membutuhkan,” tambah Nanik.

Dalam proses pembenahan, BGN melakukan pengecekan terhadap 63 juta orang yang tercatat sebagai penerima manfaat. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menyesuaikan kebijakan distribusi. Selain itu, BGN akan memperkuat pengawasan terhadap kualitas layanan. Evaluasi akan mencakup pemenuhan petunjuk teknis dan kesiapan dapur dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

Fokus pada Kualitas di Tahun 2026

Menko Zulkifli Hasan menambahkan bahwa mulai 2026, prioritas program MBG akan bergeser dari peningkatan kuantitas menjadi peningkatan kualitas. “Dapur yang beroperasi harus memenuhi standar teknis dan memiliki kapasitas sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Hal ini berdampak signifikan terhadap strategi pemerintah. Dengan mengurangi jumlah dapur yang tidak diperlukan, program bisa menghemat anggaran dan mengoptimalkan distribusi. Zulhas mengakui bahwa keberadaan dapur yang berlebihan memicu adanya pemborosan. “Jumlah dapur yang melebihi kapasitas bisa menyebabkan penggunaan dana yang tidak efektif,” ujarnya.

“Program MBG adalah amanah yang harus dijalankan secara baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta menggerakkan perekonomian masyarakat tingkat bawah,” kata Nanik.

Nanik menambahkan bahwa pembenahan ini bukan hanya tentang pengelolaan keuangan, tetapi juga tentang kesesuaian program dengan kondisi nyata. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan refocusing untuk memastikan bahwa setiap dapur beroperasi secara efektif. “Kami ingin menghindari adanya titik yang tidak digunakan secara maksimal,” tuturnya.

Kesiapan untuk Tahun Depan

Dalam waktu dekat, BGN akan mengeluarkan petunjuk teknis baru untuk menjamin kualitas layanan. Nanik menyebutkan bahwa selama masa pembenahan, BGN terus mengawasi kinerja setiap dapur yang beroperasi. “Setiap dapur harus memenuhi standar minimum sebelum bisa terus berjalan,” jelasnya.

Zulhas menegaskan bahwa program MBG tetap menjadi prioritas nasional, meski harus melalui proses penyempurnaan. Ia meminta kepada seluruh pihak untuk bersabar karena perubahan ini dirasa perlu agar hasilnya lebih berkelanjutan. “Kami yakin dengan perbaikan ini, program MBG bisa memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Zulhas.

Pembenahan juga mencakup pengawasan ketat terhadap transparansi anggaran. BGN menargetkan bahwa setiap titik dapur harus disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bermanfaat,” kata Nanik.

Dengan pengaturan yang lebih rapi, pemerintah berharap program MBG dapat berdampak positif terhadap kesehatan anak-anak dan meningkatkan daya beli masyarakat di tingkat bawah. Nanik menjelaskan bahwa selain memberi nutrisi, MBG juga bertujuan membangun ekonomi lokal melalui peningkatan partisipasi masyarakat. “Kami ingin program ini tidak hanya menjadi layanan, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dalam upaya menyelaraskan program dengan kebutuhan, BGN dan Kemenko Pangan terus berkoordinasi. Zulhas menegaskan bahwa hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menyesuaikan skema penyaluran. “Tahun depan, kita fokus pada hasil nyata, bukan hanya kuantitas,” pungkasnya.

Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah siap melakukan perubahan jika diperlukan. Dengan penataan yang lebih hati-hati, program MBG diharapkan bisa menjadi model efektif dalam memenuhi hak anak-anak Indonesia atas gizi seimbang. Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi prioritas agar program tidak membebani APBN secara berlebihan.