Latest Program: Legislator DKI sebut APBD Jakarta 2026 perlu dirasionalisasi

Legislator DKI Sarankan Penyesuaian Anggaran Jakarta 2026 untuk Cegah Risiko Ekonomi

Latest Program – Jakarta – Seorang anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyoroti pentingnya penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026 dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang tak menentu. Menurutnya, langkah ini menjadi keharusan untuk mengurangi risiko program pembangunan, layanan publik, dan kegiatan yang biayanya rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, Lukmanul mengatakan bahwa tanpa ada penyesuaian, berbagai masalah kemungkinan besar akan muncul di masa depan. “Rasionalisasi anggaran adalah upaya preventif untuk meminimalkan dampak negatif, terutama ketika harga bahan bakar minyak dan rupiah mengalami tekanan,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada data yang realistis serta proyeksi keuangan yang jelas, sehingga mampu memastikan keberlanjutan program.

“Kalau kita tidak mengambil langkah proaktif, pasti ada celah-celah masalah yang bisa muncul,” kata Lukmanul.

Kelompok legislator ini menekankan bahwa penurunan nilai rupiah terhadap dolar AS berpotensi meningkatkan biaya barang-barang impor, yang merupakan komponen utama kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, kenaikan harga bahan bangunan hingga 5-12 persen di bulan Juni, yang dipantau oleh pihaknya, akan langsung berdampak pada proyek fisik yang masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Dalam konteks tersebut, Lukmanul menyebutkan bahwa penyesuaian anggaran bukan hanya untuk memastikan efisiensi, tapi juga untuk menjaga kualitas proyek. “Jika anggaran tidak disesuaikan, biaya operasional kegiatan bisa meningkat secara signifikan, sehingga terjadi penurunan kualitas layanan,” katanya. Ia menambahkan bahwa proyek fisik dengan standar tertentu memerlukan dana besar, dan jika tidak terpenuhi dalam satu tahun anggaran, jangka waktu penyelesaiannya akan diperpanjang.

Pendapat Lukmanul didukung oleh argumen bahwa rasionalisasi anggaran merupakan bentuk kedewasaan dalam kebijakan keuangan. “Ini membantu pemerintah daerah menghadapi situasi yang tidak pasti, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran,” ujarnya. Ia juga membandingkan dengan realisasi pendapatan Jakarta pada tahun 2025 yang mencapai Rp80,03 triliun atau 94,76 persen dari target Rp84,45 triliun. Untuk mencapai angka serupa di 2026, diperlukan upaya ekstra dalam mengoptimalkan penerimaan dan mengatur pengeluaran secara bijak.

Respon terhadap Komitmen Gubernur

Kelompok legislator ini mengapresiasi komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menekankan stabilitas pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan. Namun, Lukmanul mengingatkan bahwa optimisasi pendapatan tidak cukup tanpa penyesuaian pengeluaran. “Kedua hal ini harus dilakukan secara bersamaan, agar APBD 2026 bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Dalam pandangan Lukmanul, rasionalisasi anggaran menjadi alat mitigasi risiko yang mendasar. “Kita perlu menghindari kerugian yang bisa terjadi jika biaya tidak dikelola dengan baik,” katanya. Ia menjelaskan bahwa dengan melakukan penyesuaian, pemerintah daerah bisa mengantisipasi kenaikan harga BBM yang memengaruhi biaya operasional kegiatan, bahkan meskipun kenaikan hanya berlaku untuk BBM non-subsidi.

“Dengan anggaran yang dirasionalisasi, kita bisa memastikan bahwa dana teralokasikan ke kegiatan yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak besar bagi masyarakat,” tambahnya.

Dari sisi ekonomi, Lukmanul menyoroti bahwa lemahnya nilai rupiah akan berdampak langsung pada kebutuhan pokok masyarakat. “Barang-barang kebutuhan sebagian besar masih diimpor, jadi kenaikan harga bahan bakar minyak akan mengganggu kestabilan inflasi,” katanya. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, penyesuaian anggaran bisa menjadi penyeimbang penting untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.

Ia juga mencontohkan bahwa perusahaan atau vendor yang menjadi mitra proyek akan kesulitan meng-cover biaya operasional jika anggaran tidak disesuaikan. “Kalau mereka harus menanggung rugi, kita apresiasi. Tapi kalau hanya impas, kualitas proyek pasti turun,” ujarnya. Dengan demikian, rasionalisasi APBD 2026 bukan hanya sebagai kebijakan jangka pendek, tapi juga sebagai langkah strategis untuk jangka panjang.

Menurut Lukmanul, pilihan untuk melakukan penyesuaian anggaran menunjukkan kebijakan yang matang dalam demokrasi. “Ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya. Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menghindari penyesuaian yang terlambat, sehingga menimbulkan masalah lebih besar di masa mendatang.

Dalam kesimpulan, Lukmanul meminta kepada pihak terkait untuk memperhatikan pengaruh perubahan ekonomi terhadap anggaran. “Kita semua harus berpikir sebelum melakukan keputusan besar, agar tidak menimbulkan kekacauan di tahun berikutnya,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan visi Jakarta untuk menjadi pusat perekonomian yang stabil dan berkelanjutan, terlepas dari tantangan global yang terus menghimpit.