Pemerintah siapkan formulasi libatkan UMKM sediakan bahan makanan MBG

UMKM Disiapkan Menjadi Pemasok Lebih Luas untuk Program Makan Bergizi Gratis

Programamal.com – Pemerintah tengah menyiapkan skema untuk memperbesar keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penyediaan bahan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diarahkan agar kebutuhan dapur program tersebut dapat dipenuhi dari rantai pasok lokal sekaligus membuka ruang ekonomi yang lebih besar bagi UMKM di berbagai daerah.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa penyusunan formulasi itu berjalan beriringan dengan penataan internal di Badan Gizi Nasional (BGN). Proses tersebut diharapkan menghasilkan pola kerja yang mampu menghubungkan kebutuhan dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dengan pelaku usaha setempat secara lebih optimal.

“Sekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN) kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM,” kata Maman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Partisipasi UMKM Akan Diperluas

Program MBG yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memerlukan pasokan bahan makanan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Kebutuhan tersebut mencakup beragam komoditas, mulai dari telur hingga bahan pangan lainnya yang dibutuhkan oleh dapur-dapur SPPG. Pemerintah melihat kebutuhan ini sebagai peluang untuk memperkuat peran usaha kecil dalam kegiatan ekonomi yang terkait dengan program nasional.

Kementerian UMKM sedang menyiapkan mekanisme agar keterlibatan pelaku usaha tidak hanya terbatas pada jumlah pemasok yang sudah ada. Sasaran utamanya adalah menciptakan akses yang lebih luas bagi UMKM untuk ikut memasok bahan makanan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan program agar pelaksanaannya berjalan maksimal dan tepat sasaran.

“Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya,” tuturnya.

Hingga saat ini, Maman menyebut lebih dari 68 ribu UMKM telah terlibat sebagai pemasok untuk dapur SPPG di Indonesia. Para pelaku usaha tersebut menyediakan kebutuhan bahan pangan dari wilayahnya masing-masing dan telah masuk dalam pendataan. Angka tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM telah mulai terbentuk dalam rantai pasok MBG, meski pemerintah menilai ruang pengembangannya masih besar.

Keterlibatan pemasok dari daerah penting karena kebutuhan pangan untuk dapur pelayanan gizi tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang, tetapi juga pada kesinambungan pasokan. Dengan mendorong pelaku usaha lokal yang telah terdata, program ini dapat memperluas perputaran ekonomi di wilayah tempat dapur beroperasi. Bagi UMKM, peluang tersebut dapat membuka pasar baru untuk produk pangan yang mereka sediakan.

Target Lebih Besar dari 68 Ribu Pemasok

Pemerintah tidak berhenti pada jumlah UMKM yang telah masuk dalam jaringan pasokan saat ini. Maman menegaskan bahwa angka lebih dari 68 ribu pelaku usaha itu masih perlu ditingkatkan, sehingga manfaat ekonomi dari program MBG dapat menjangkau lebih banyak usaha kecil di seluruh Indonesia.

“Artinya (sudah diakomodir), tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya,” ujarnya menegaskan.

Formulasi yang tengah dipersiapkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan untuk memperluas akses partisipasi UMKM. Dalam konteks program pangan berskala nasional, keterhubungan antara kebutuhan dapur dan pemasok menjadi unsur penting. Pelaku usaha perlu memperoleh kesempatan untuk terlibat, sementara penyelenggara program memerlukan bahan makanan yang tersedia sesuai kebutuhan dari waktu ke waktu.

Penguatan peran UMKM juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih pada masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seluruh unsur kabinet diminta memberi perhatian besar terhadap ekonomi kerakyatan. Kebijakan untuk melibatkan usaha kecil dalam kebutuhan bahan pangan MBG menjadi salah satu ruang penerapan perhatian tersebut.

UMKM sebagai Penopang Ekonomi Kerakyatan

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia memang sangat besar. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 mencatat jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit usaha. Angka itu setara sekitar 99,99 persen dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia.

Sektor ini juga menyerap sekitar 123 juta tenaga kerja, atau kurang lebih 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Besarnya daya serap tersebut menempatkan UMKM sebagai salah satu penopang utama ekonomi kerakyatan dan bagian penting dalam upaya menekan pengangguran.

Karena itu, perluasan keterlibatan UMKM dalam penyediaan pangan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dapur program. Kebijakan tersebut juga membawa potensi penguatan aktivitas usaha di tingkat daerah, terutama bagi pelaku yang bergerak dalam penyediaan bahan makanan. Jika jumlah pemasok dapat terus diperluas secara terarah, program ini dapat memperbesar kesempatan usaha bagi lebih banyak pelaku ekonomi kecil.

Pemerintah kini menunggu hasil penataan di BGN dan penyusunan skema bersama Kementerian UMKM. Arah kebijakannya jelas: memperbesar keikutsertaan pelaku usaha lokal agar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuan, sambil memberi manfaat yang lebih luas bagi ekonomi masyarakat.