Pemkab Gunungkidul jajaki kerja sama Korea Selatan serap tenaga kerja

Gunungkidul Buka Gerbang Kerja Musiman di Korea Selatan: 100 Warga Siap Berlayar ke Sektor Pertanian dan Perikanan

Programamal.com – Di tengah tingginya angka pengangguran muda di kawasan pesisir selatan Jawa, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengambil langkah konkret untuk mengalihkan potensi tenaga kerja lokal ke pasar internasional. Melalui audiensi yang digelar di Rumah Dinas Bupati pada Kapanewon Wonosari, Minggu (30/8), Pemkab resmi menjajaki kerja sama dengan pihak Korea Selatan guna menempatkan warga Gunungkidul dalam program tenaga kerja musiman di bidang pertanian dan perikanan.

Mekanisme G2G dan Jaminan Legalitas Pekerja

Perwakilan Asosiasi Kerja Sama Korea Selatan, Han Sang Jae, hadir langsung dalam pertemuan tersebut untuk memaparkan kerangka kerja sama yang telah disusun. Ia menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan dan penempatan akan berjalan melalui skema Government-to-Government (G2G), atau dalam istilah yang lebih dekat dengan konteks lokal, “bupati-to-bupati”. Pendekatan ini dipilih agar setiap pekerja memperoleh perlindungan hukum yang jelas, kepastian kontrak, serta jaminan keselamatan selama berada di luar negeri.

“Kerja sama ini akan dijalankan melalui skema Government-to-Government (G2G) atau ‘bupati-to-bupati’ untuk memastikan legalitas dan keamanan pekerja,” ujar Han Sang Jae.

Pemilihan jalur G2G bukan tanpa alasan. Pengalaman berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa penempatan tenaga kerja melalui jalur resmi pemerintah jauh lebih aman dibanding perekrutan swasta yang kerap membebani pekerja dengan biaya tinggi dan kontrak tidak transparan. Dengan melibatkan dua kepala daerah sebagai penjamin, risiko eksploitasi dapat ditekan secara signifikan.

Profil Program: Kontrak Delapan Bulan, Gaji Rp30 Juta per Bulan

Menurut penjelasan Han, Korea Selatan saat ini membutuhkan ribuan tenaga kerja musiman untuk memenuhi kebutuhan musiman di sektor pertanian dan perikanan. Kontrak kerja yang ditawarkan berlangsung selama delapan bulan, dengan estimasi kompensasi bulanan sekitar Rp30 juta. Jika dihitung secara keseluruhan, seorang pekerja yang menyelesaikan seluruh masa kontrak berpotensi mengantongi penghasilan total mendekati Rp240 juta — angka yang jauh melampaui rata-rata upah minimum di wilayah Gunungkidul maupun DIY secara umum.

Bagi masyarakat pesisir Gunungkidul yang selama ini bergantung pada aktivitas perikanan tangkap skala kecil, angka tersebut membuka perspektif baru. Musim paceklik atau kondisi cuaca ekstrem yang kerap mengganggu hasil tangkapan lokal kini dapat diimbangi dengan peluang penghasilan di luar negeri yang lebih stabil dan terjamin secara kontrak.

Kuota Awal: 50 untuk Pertanian, 50 untuk Perikanan

Han menyampaikan bahwa kuota pertama yang dialokasikan khusus untuk Kabupaten Gunungkidul berjumlah 100 orang. Angka itu terbagi rata: 50 posisi di sektor pertanian dan 50 posisi di sektor perikanan. Pembagian ini mempertimbangkan latar belakang ekonomi masyarakat Gunungkidul yang secara historis memiliki keterlibatan kuat dengan aktivitas laut dan pesisir, sekaligus membuka ruang bagi warga dari kawasan dataran tinggi yang lebih akrab dengan kegiatan agraris.

“Kuota awal yang direncanakan untuk Kabupaten Gunungkidul adalah sebanyak 100 orang, yang terbagi masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan 50 orang untuk sektor perikanan,” kata Han.

Bupati Endah: Solusi Strategis bagi Lulusan SMA/SMK

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyambut positif audiensi tersebut. Ia menekankan bahwa program ini bukan sekadar peluang ekonomi, melainkan jawaban atas persoalan struktural yang sudah lama menghantui daerahnya: tingginya jumlah lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan akhirnya menganggur atau bekerja di sektor informal tanpa perlindungan.

“Kerja sama ini merupakan solusi strategis bagi tingginya angka lulusan SMA/SMK di Gunungkidul yang tidak melanjutkan kuliah,” tegas Bupati Endah.

Gunungkidul sendiri merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di DIY, didominasi oleh kawasan karst, pesisir, dan dataran tinggi. Sebaran penduduknya yang tersebar di puluhan kapanewon membuat akses terhadap lapangan kerja formal di pusat kota menjadi terbatas. Program kerja musiman ke luar negeri, dengan demikian, menawarkan alternatif yang tidak bergantung pada ketersediaan industri lokal.

Keterlibatan Akademisi dan Dimensi Pengembangan Kapasitas

Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Prof. Dr. Bambang Waluyo Hadi Eko Prastono dari Universitas Diponegoro, Semarang. Kehadiran akademisi ini mengisyaratkan bahwa kerja sama tidak berhenti pada tahap penempatan semata, tetapi juga mencakup dimensi pengembangan kapasitas — mulai dari pelatihan bahasa, orientasi budaya, hingga pendampingan hukum selama masa kontrak berlangsung. Kolaborasi lintas institusi semacam ini memperkuat fondasi program agar tidak sekadar menjadi pengiriman tenaga kerja, melainkan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia daerah.

Implikasi bagi Ekonomi Lokal dan Langkah Selanjutnya

Jika kuota 100 orang terealisasi, remitan yang dibawa pulang oleh para pekerja berpotensi menggerakkan ekonomi rumah tangga di tingkat kapanewon. Pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, pendidikan anak, hingga investasi kecil-kecilan di sektor perdagangan dan jasa akan mendapat suntikan likuiditas yang signifikan. Bagi Pemkab, keberhasilan program ini juga dapat menjadi model bagi kabupaten lain di DIY yang menghadapi tantangan serupa dalam penyerapan tenaga kerja muda.

Langkah berikutnya yang diperkirakan akan ditempuh meliputi penyusunan regulasi daerah untuk mengatur seleksi peserta, mekanisme verifikasi dokumen, serta koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerja RI dan kedutaan Korea Selatan di Jakarta guna memastikan seluruh prosedur administratif berjalan sesuai ketentuan bilateral. Dengan kerangka G2G yang telah disepakati, proses tersebut diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan transparan dibanding jalur konvensional.