RI-China kerja sama penguatan kemampuan aparatur negosiasi ekonomi

Indonesia dan China Perkuat Keahlian Negosiasi Ekonomi Aparatur Negara

Programamal.com – Pemerintah Indonesia memperluas penguatan kapasitas aparatur negara yang menangani perundingan ekonomi internasional melalui kerja sama dengan Pemerintah China. Langkah ini ditujukan untuk membekali pegawai dengan kemampuan menyusun posisi runding, menjaga kepentingan nasional, serta mengubah peluang kemitraan global menjadi hasil yang nyata bagi perekonomian.

Program tersebut dijalankan melalui skema kerja sama antarpemerintah atau Government-to-Government antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan China atau MOFCOM. Sebanyak 32 pegawai Kemenko Perekonomian mengikuti pelatihan selama 14 hari di China yang diselenggarakan Academy for International Business Officials (AIBO).

Pelatihan itu merupakan hibah bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dari Pemerintah China dalam kerangka hubungan bilateral kedua negara. Fokusnya bukan hanya pada keterampilan berbicara di ruang perundingan, melainkan juga pada kemampuan membaca kepentingan, mengelola komunikasi, serta menyiapkan strategi yang selaras dengan sasaran pembangunan Indonesia.

Negosiasi sebagai instrumen kepentingan nasional

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menilai penguatan keahlian negosiasi semakin relevan ketika Indonesia berupaya menarik investasi berkualitas, memperluas akses ke pasar internasional, mempercepat hilirisasi, dan memperoleh transfer teknologi melalui berbagai bentuk kerja sama.

“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Susiwijono.

Dalam praktiknya, perundingan ekonomi internasional dapat mencakup pembahasan akses pasar, perdagangan, investasi, ketentuan tarif, hingga kerja sama teknologi. Karena itu, aparatur yang terlibat perlu memahami substansi teknis sekaligus mampu menyampaikan kepentingan Indonesia secara jelas dan terukur kepada mitra kerja sama.

Kemenko Perekonomian memiliki peran koordinatif dalam mempersiapkan posisi Indonesia pada berbagai agenda ekonomi internasional. Tugas tersebut meliputi penyusunan bahan perundingan, pengawalan proses negosiasi perjanjian ekonomi, dan perlindungan kepentingan nasional ketika kesepakatan dibentuk.

Susiwijono menekankan bahwa pendekatan yang tidak terpaku pada pola rutin dibutuhkan agar kesempatan kerja sama tidak berhenti pada pembicaraan awal. Peluang tersebut perlu diterjemahkan menjadi komitmen yang dapat dilaksanakan dan memberi manfaat konkret bagi Indonesia.

“Di China, negosiasi bukan semata teknik di meja perundingan, melainkan keterampilan budaya yang mengakar kuat dalam tradisi, sejarah, dan keterampilan fundamental,” imbuh Susiwijono.

Materi dari strategi hingga simulasi diplomatik

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menjelaskan bahwa rancangan materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan aparatur yang bekerja dalam proses negosiasi ekonomi lintas negara.

Peserta mempelajari fondasi, psikologi, dan strategi negosiasi, termasuk komunikasi lintas budaya. Pembahasan juga mencakup negosiasi bisnis dalam kerangka multilateral dan regional, perkembangan perundingan penurunan tarif, dukungan teknis untuk negosiasi perjanjian perdagangan bebas, serta mekanisme penyelesaian sengketa internasional.

Isu perdagangan digital turut menjadi bagian dari pelatihan, terutama berbagai topik penting dalam negosiasi e-commerce. Selain pembelajaran konseptual, peserta dijadwalkan menjalani simulasi negosiasi diplomatik. Metode ini memberi ruang untuk menerapkan strategi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam situasi yang mendekati dinamika perundingan nyata.

“Rangkaian materi tersebut relevan langsung dengan tugas kedeputian dalam menyiapkan dan menjalankan perundingan kerja sama ekonomi internasional. Kami memandang penugasan ini sebagai investasi institusi,” kata Edi.

Pengembangan kapasitas aparatur dipandang penting karena keberhasilan kerja sama ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi pasar atau nilai investasi. Kualitas persiapan, pemahaman terhadap ketentuan yang dibahas, dan kemampuan mengamankan ruang kebijakan nasional juga menentukan manfaat jangka panjang dari suatu kesepakatan.

Bagian dari kemitraan strategis Indonesia-China

Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan bahwa kapasitas negosiasi dibutuhkan untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat menopang kemitraan strategis kedua negara. Kesepakatan yang kuat, dalam pandangannya, perlu dibangun di atas kepercayaan dan semangat saling mendukung untuk jangka panjang.

Kerja sama pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu unsur dalam Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-China yang terus berkembang. Area kolaborasinya mencakup perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, dan teknologi.

Bagi Indonesia, peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang ini juga berkaitan dengan agenda pembangunan nasional. RPJMN 2025–2029 menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029 dan pendapatan nasional bruto per kapita sebesar 8.000 dolar AS.

Target tersebut membutuhkan dukungan dari banyak sektor, termasuk kemampuan pemerintah membangun kerja sama internasional yang produktif. Pelatihan negosiasi bagi aparatur menjadi salah satu upaya untuk memastikan kebijakan dan posisi Indonesia dalam forum global dapat disiapkan secara lebih matang, responsif, dan berorientasi pada hasil.