Topics Covered: Legislator dorong jaringan perkeretaapian nasional masuk di Sultra

Legislator Dorong Peningkatan Koneksi Perkeretaapian Nasional di Sultra

Topics Covered – Jakarta, Jumat – Komisi V DPR RI, yang diwakili oleh Ridwan Bae, terus menekankan pentingnya pengembangan jaringan perkeretaapian nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Menurut Ridwan, integrasi kereta api ke wilayah Sultra akan berdampak signifikan pada peningkatan mobilitas masyarakat, pengelolaan logistik, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam wawancara di Jakarta, ia menyebutkan bahwa usulan ini telah diusulkan sejak lama dan bahkan telah memiliki rancangan awal sebagai bagian dari strategi pengembangan infrastruktur transportasi nasional.

Visibilitas dan Kelayakan Masih Menjadi Tantangan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengungkapkan bahwa meskipun rancangan jalur kereta api di Sultra sudah ada, kajian kelayakan dan visibilitas proyek tersebut masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. “Kita perlu memastikan jalur tersebut bisa beroperasi secara efektif, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan bahwa proyek ini tidak hanya mengandalkan kondisi saat ini, tetapi juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.

“Sulawesi Tenggara saya sudah pernah usul. Bahkan trase-nya sudah direncanakan,” kata Ridwan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ridwan menjelaskan, kehadiran kereta api akan memberikan kemudahan bagi warga Sultra dalam mengakses moda transportasi yang lebih efisien, terutama seiring pertumbuhan ekonomi yang pesat di wilayah tersebut. Selain itu, ia menilai jaringan perkeretaapian akan meningkatkan keterpaduan distribusi barang, termasuk hasil industri dan pertambangan, yang saat ini masih mengandalkan metode transportasi tradisional. “Dengan pengembangan ini, biaya logistik bisa diminimalkan, dan konektivitas antarkawasan akan lebih optimal,” tambahnya.

Infrastruktur Nasional Menjadi Fokus Pembangunan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya mengatakan pemerintah memiliki rencana untuk mereaktivasi serta membangun jalur kereta api sekitar 14.000 km di berbagai pulau. “Paling tidak untuk bisa meningkat secara signifikan, kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 km,” jelas AHY dalam jumpa pers setelah rapat koordinasi pengembangan jaringan perkeretaapian nasional di Jakarta, Rabu (22/4).

“Saat ini, jalur kereta api di Sumatra mencapai 1.871 km. Dari jumlah itu, dibutuhkan penambahan minimal sekitar 7.837 km untuk menyesuaikan kebutuhan penduduk,” kata AHY.

Menurut AHY, pengembangan jalur kereta api di luar Pulau Jawa menjadi prioritas strategis untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, dan memperkuat sistem transportasi nasional. Ia menyoroti bahwa di Kalimantan, panjang jalur kereta api yang ada masih nol km dari total kebutuhan 2.772 km. Sementara di Sulawesi, jaringan kereta api saat ini hanya sepanjang 109 km, dengan kebutuhan tambahan sekitar 3.284 km.

Ridwan Bae menambahkan bahwa Sultra memiliki potensi besar dalam hal logistik, terutama dengan aktivitas industri dan pertambangan yang semakin berkembang. “Jika ada jaringan perkeretaapian, barang hasil industri dan pertambangan bisa dikirim lebih cepat dan hemat biaya,” jelasnya. Ia juga mengharapkan keberadaan kereta api bisa meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil, sehingga mempercepat proses perekonomian dan memperkuat daya saing Sultra dalam perekonomian nasional.

Manfaat Ganda dari Integrasi Kereta Api

Ridwan menegaskan bahwa pengembangan perkeretaapian di Sultra bukan hanya untuk menunjang transportasi penumpang, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi distribusi logistik. “Dengan jalur kereta api, kita bisa mempercepat pengiriman barang dan mengurangi ketergantungan pada moda transportasi lain yang lebih mahal,” ujarnya. Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa infrastruktur ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan tengah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang belum terlayani dengan baik.

AHY juga menyoroti pentingnya penyelesaian masalah konektivitas di Sultra. “Jalur kereta api bisa memperkuat pertukaran barang antar daerah, sekaligus mengurangi beban transportasi yang saat ini masih bergantung pada jalan raya dan penerbangan,” katanya. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini sebagai bagian dari kebijakan infrastruktur nasional, termasuk pengembangan jaringan perkeretaapian di Sultra yang dianggap strategis.

Harapan untuk Konektivitas Berkelanjutan

Dalam usahanya mendorong percepatan pembangunan, Komisi V DPR RI mengharapkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. “Kita perlu dukungan dari pihak terkait agar proyek ini bisa terealisasi secepat mungkin,” tambah Ridwan. Ia juga menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses ini akan memastikan keberlanjutan proyek. “Jika ada jaringan kereta api, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan transportasi yang terpadu dan berkelanjutan,” katanya.

Sebagai langkah strategis, pemerintah diharapkan bisa menyeimbangkan antara kebutuhan logistik dan mobilitas masyarakat. AHY menyampaikan bahwa mereaktivasi jalur kereta api akan menjadi cara efektif untuk menekan biaya transportasi nasional, yang selama ini masih menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. “Konektivitas yang kuat akan membuka peluang ekspor dan investasi ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau,” ujarnya.

Dengan pengembangan jaringan perkeretaapian di Sultra, Ridwan yakin akan ada dampak positif yang luas. “Tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga setempat,” katanya. Ia menilai bahwa keberadaan kereta api akan memperkuat ekosistem perekonomian daerah, sekaligus membantu pemerintah dalam menyebarluaskan manfaat pembangunan ke seluruh wilayah.

Para legislator dan pengambil kebijakan sepakat bahwa integrasi perkeretaapian nasional di Sultra adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong ekonomi regional. “Kita perlu menjadikan Sultra bagian dari jaringan transportasi nasional yang utuh,” tegas Ridwan. Dengan demikian, pembangunan ini diharapkan bisa menjadi pondasi untuk keberlanjutan pembangunan di kawasan tengah Indonesia.