Key Strategy: Kemenhub perkuat reformasi layanan publik lewat digitalisasi

Kemenhub perkuat reformasi layanan publik lewat digitalisasi

Key Strategy – Jakarta, Senin – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan dengan menerapkan tiga strategi utama, yaitu digitalisasi, integrasi data, serta pengendalian internal yang ketat. Tujuan utamanya adalah mencapai efisiensi dalam proses layanan publik dan mengurangi kompleksitas birokrasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan bahwa masyarakat saat ini menuntut layanan yang cepat, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan bebas dari praktik penyimpangan.

“Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan bebas dari praktik penyimpangan,” ujar Aan Suhanan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin. Ia menekankan pentingnya transformasi digital sebagai pendorong utama perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Ditjen Perhubungan Darat mengadakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kantor Kemenhub. Acara ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkinerja tinggi. Aan menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah langkah awal dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan sektor perhubungan darat.

Aan Suhanan menambahkan bahwa pembangunan zona integritas harus dilakukan secara serentak dan konsisten di seluruh unit kerja. “Kita tidak boleh terjebak dalam pola kerja lama yang lambat dan kaku. Kita harus menjadi organisasi yang adaptif, responsif, dan lincah dalam menjawab kebutuhan publik,” tuturnya.

Transformasi Digital Sebagai Kunci Reformasi

Kemenhub berupaya membangun sistem yang lebih modern melalui peningkatan digitalisasi. Strategi ini bertujuan mengurangi hambatan administratif dan mempercepat proses pengurusan berbagai layanan. Selain itu, integrasi data antarinstansi menjadi prioritas untuk memastikan koordinasi yang lebih baik antarbagian dalam penyelenggaraan pelayanan.

Aan menegaskan bahwa penguatan digitalisasi akan memfasilitasi aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi, informasi dapat disampaikan secara real-time, mengurangi kesalahan penginputan, dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian internal yang ketat untuk memastikan setiap unit kerja menjalankan tugasnya secara optimal.

Menurut Aan, selain masyarakat, institusi pengawas perlu aktif dalam menegakkan standar operasional prosedur (SOP). “Pengawasan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dengan tetap mengutamakan integritas,” tambahnya. Hal ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan layanan tetap terarah sesuai visi nasional.

Reformasi Mental Aparatur dalam Pelayanan Publik

Aan Suhanan menekankan bahwa reformasi tidak hanya terbatas pada perubahan teknis, tetapi juga melibatkan perubahan paradigma dalam cara berpikir aparatur pemerintah. “Kita harus menjadi organisasi yang adaptif, responsif, dan lincah dalam menjawab kebutuhan publik,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa pimpinan unit kerja perlu menjadi teladan dalam mendorong pergeseran mental dari sikap ingin dilayani menjadi siap melayani.

Menurut Aan, praktik transaksional dalam pelayanan masih menjadi keluhan masyarakat. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus melakukan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan wewenang. “Saya garis bawahi, tidak boleh ada ruang bagi praktik transaksional dan penyalahgunaan wewenang. Secara faktual masih ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan, sehingga perlu dilakukan koreksi dan evaluasi di seluruh unit pelayanan,” lanjutnya.

Dalam konteks ini, Kemenhub menegaskan komitmen untuk menjalankan reformasi yang nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pencanangan zona integritas menjadi salah satu langkah konkret untuk menegakkan prinsip pemerintahan yang bebas korupsi dan melayani dengan baik. Aan menegaskan bahwa transformasi ini tidak hanya mengubah proses kerja, tetapi juga membangun budaya yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penekanan pada Keselamatan Transportasi Jalan

Selain reformasi dalam pelayanan, Kemenhub juga mengarahkan kebijakan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Aan menyatakan bahwa setiap unit kerja harus memiliki target kinerja yang jelas dan terukur dalam hal keselamatan transportasi. “Keselamatan jalan harus menjadi prioritas utama, karena setiap kebijakan program harus berorientasi pada upaya menurunkan angka kecelakaan,” kata Aan.

Menurutnya, pencapaian WBK dan WBBM tidak hanya melibatkan perubahan prosedur administratif, tetapi juga penguatan manajemen risiko dan pengawasan yang lebih ketat. “Peran satuan penjamin mutu dan pengawasan internal perlu dioptimalkan agar pengawasan dapat dilakukan secara waktu nyata dan berkelanjutan,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang profesional adalah kunci dalam memastikan standar layanan tetap terjaga sekaligus menghindari korupsi dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Aan juga menyebutkan bahwa transformasi digital tidak hanya menjadi alat untuk mengurangi birokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pengawasan. “Dengan teknologi yang tepat, kita bisa memantau kegiatan secara real-time dan mempercepat respons terhadap masalah yang muncul,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan visi Kemenhub untuk membangun sistem pelayanan publik yang modern, transparan, dan berkelanjutan.