Amanah yang diuji disiplin

Disiplin ASN Menjaga Kepercayaan Publik di Surabaya

Programamal.com – Pelayanan publik sering dinilai dari pengalaman sederhana yang dialami warga: apakah petugas hadir saat dibutuhkan, apakah dokumen diproses sesuai prosedur, dan apakah setiap orang memperoleh layanan tanpa biaya tidak resmi. Di balik hal-hal yang tampak rutin itu, disiplin aparatur menjadi penopang penting bagi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Di Surabaya, Jawa Timur, persoalan tersebut memperoleh perhatian melalui catatan penegakan disiplin sepanjang Januari hingga September 2026. Pemerintah Kota Surabaya menjatuhkan sanksi kepada 58 Aparatur Sipil Negara dari total 31.525 ASN. Jumlah tersebut mencakup Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.

Angka itu tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan mutu seluruh aparatur di lingkungan pemerintah kota. Sebagian besar pegawai tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam berbagai bidang layanan. Namun, keberadaan puluhan kasus menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan disiplin bukan sekadar ketentuan di atas kertas. Sistem harus mampu bekerja saat pelanggaran ditemukan, diperiksa, lalu menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelanggaran Tidak Berhenti pada Dampak Personal

Jenis pelanggaran yang ditangani beragam, termasuk pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran terhadap ketentuan lain. Setiap bentuk pelanggaran mempunyai dampak yang melampaui individu pelakunya. Ketika warga diminta membayar di luar ketentuan, ketika urusan tertunda akibat petugas tidak hadir tanpa alasan sah, atau ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, yang ikut terkikis adalah keyakinan publik terhadap lembaga pelayanan.

Kepercayaan tersebut dibangun melalui kebiasaan kerja yang konsisten. Aparatur yang datang tepat waktu, melayani tanpa pamrih, menyelesaikan administrasi sesuai aturan, dan memakai kewenangan secara benar mungkin tidak selalu menjadi sorotan. Justru keadaan seperti itulah yang seharusnya menjadi standar sehari-hari dalam pemerintahan.

Warga berhak mengharapkan proses yang tertib, adil, dan dapat diprediksi. Mereka tidak semestinya bergantung pada kedekatan pribadi, imbalan, ataupun kemampuan menekan petugas agar memperoleh layanan yang seharusnya memang tersedia. Dalam konteks ini, disiplin bukan hanya soal kepatuhan internal pegawai, melainkan bagian langsung dari perlindungan hak masyarakat.

Sanksi sebagai Penjaga Batas Kewenangan

Penjatuhan hukuman disiplin perlu dipahami sebagai instrumen tata kelola, bukan semata-mata tindakan menghukum atau mempermalukan pegawai. Sanksi berfungsi menegaskan batas yang jelas antara wewenang dan penyimpangan, antara tugas jabatan dan kepentingan pribadi, serta antara amanah publik dan peluang untuk mengambil keuntungan.

Karena itu, kualitas sebuah sistem disiplin tidak hanya terlihat dari jumlah sanksi yang dikeluarkan. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah pemeriksaan berlangsung objektif, apakah keputusan sebanding dengan pelanggaran, dan apakah ketentuan diterapkan secara konsisten kepada semua pihak. Kepastian seperti ini penting bagi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan tugas dengan benar.

Proses yang tepat juga memberikan pesan pencegahan. Aparatur memahami bahwa kewajiban tidak berhenti pada target administrasi, melainkan mencakup perilaku, integritas, dan cara menggunakan kewenangan. Di sisi lain, penegakan yang adil melindungi pegawai dari keputusan yang tergesa-gesa atau perlakuan yang tidak setara.

Kerangka Aturan untuk PNS dan PPPK

Landasan disiplin bagi PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Pelaksanaannya diperinci melalui Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, yang memuat ketentuan mengenai kewajiban, larangan, proses pemeriksaan, hingga pemberian hukuman disiplin.

Prinsip kepatuhan juga melekat pada PPPK. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mewajibkan PPPK menaati disiplin dan menempatkan penegakan disiplin sebagai kewajiban instansi pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan disiplin tidak terbatas pada PNS. Seluruh kelompok pegawai ASN berada dalam tuntutan untuk menjalankan pekerjaan sesuai kerangka aturan masing-masing.

Perbedaan status kepegawaian dapat memengaruhi mekanisme yang digunakan, tetapi tujuan utamanya tetap sama: memastikan layanan negara diberikan secara profesional dan tidak disalahgunakan. Dalam praktiknya, aturan akan bermakna apabila dipahami oleh pegawai, didukung pengawasan yang memadai, serta dijalankan tanpa pilih kasih.

Amanah yang Harus Terlihat dalam Layanan

Jabatan publik pada dasarnya adalah amanah. Amanah itu tidak hanya tampak dalam keputusan besar atau kebijakan strategis, tetapi juga dalam tindakan kecil setiap hari: membuka loket sesuai waktu, menjawab kebutuhan warga dengan layak, memproses berkas tanpa memperlambat, dan menolak segala bentuk imbalan yang tidak sah.

Catatan 58 ASN yang terkena sanksi di Surabaya menjadi pengingat bahwa disiplin harus terus dijaga. Penindakan memang diperlukan saat terjadi pelanggaran, tetapi pencegahan melalui budaya kerja yang berintegritas tidak kalah penting. Ketika aturan dijalankan secara jelas, proporsional, konsisten, dan adil, pelayanan publik memiliki fondasi yang lebih kuat untuk memenuhi harapan warga.