Kapolri temui 6.500 anggota Garda Satya NKRI di Solo

Polri Perkuat Ikatan Sosial 6.500 Eks-Pergerakan JI dalam Pertemuan Akbar di Solo

Programamal.com – Sebuah pertemuan berskala besar berlangsung di Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada hari Minggu, ketika Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hadir langsung di hadapan ribuan mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang kini menaungi diri di bawah payung Garda Satya NKRI. Sebanyak 6.500 peserta dari tiga wilayah—Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta—mengikuti acara yang sekaligus menjadi bagian dari rangkaian tasyakuran peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.

Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi seremonial. Ia menandai fase lanjutan dari proses reintegrasi sosial yang telah berjalan bertahun-tahun bagi mantan anggota organisasi yang pernah berkecimpung dalam dinamika politik dan keamanan nasional. Bagi institusi kepolisian, kehadiran ribuan mantan pejuang JI dalam satu forum menjadi indikator bahwa program pembinaan pasca-konflik terus menunjukkan hasil konkret di lapangan.

Komitmen Kembali ke Khittah NKRI

Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa seluruh anggota Garda Satya Nusantara dan Garda Satya NKRI telah menunjukkan kesadaran kolektif untuk kembali berpihak pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menekankan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar pernyataan sikap, melainkan panggilan untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi kehidupan berbangsa.

“Sebagaimana komitmen kita bahwa pasca-kembali ke NKRI, tentunya seluruh keluarga besar Garda Nusantara, Garda Satya memiliki keterpanggilan untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pernyataan ini menggarisbawahi pergeseran narasi: dari kelompok yang pernah berada di luar arus utama kehidupan bernegara, menjadi bagian aktif yang diharapkan memperkuat sendi-sendi ekonomi, sosial, dan keagamaan masyarakat.

Dimensi Ekonomi, Dakwah, dan Kewirausahaan

Kapolri mengungkapkan bahwa dalam diskusi yang berlangsung, para mantan anggota JI menyampaikan keinginan kuat untuk mengaktualisasikan keahlian dan pengalaman mereka di berbagai sektor. Bidang-bidang yang disebut mencakup kewirausahaan, aktivitas ekonomi produktif, serta dakwah keagamaan. Dengan kata lain, reintegrasi tidak berhenti pada tataran ideologis, tetapi langsung menyentuh ranah pembangunan ekonomi dan kohesi sosial di tingkat komunitas.

“Tadi kami sempat berdiskusi bahwa beliau-beliau memiliki keinginan kuat untuk kemudian bisa mengaktualisasikan apa yang beliau miliki di bidang-bidang yang saat ini sudah ditekuni, baik di kewirausahaan, di ekonomi, di bidang dakwah.”

Para peserta juga menyatakan kesiapan untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa. Sikap ini, menurut Kapolri, menjadi bentuk terima kasih yang harus dijawab dengan dukungan institusional berkelanjutan.

“Saya mewakili institusi Polri, mewakili institusi negara mengucapkan terima kasih atas terus bertambahnya keluarga besar Garda Satya Nusantara.”

Peran Densus 88 dan Skala Nasional Program Reintegrasi

Di sisi lain, Komandan Detasemen Khusus 88 Anti-teror Polri Irjen Sentot Prasetyo menyampaikan bahwa kepolisian berkomitmen penuh mengawal seluruh tahapan reintegrasi sosial mantan anggota JI. Tujuan akhirnya adalah memastikan mereka kembali setia pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara.

Skala program ini jauh melampaui pertemuan di Solo. Hingga saat ini, tercatat 7.942 mantan anggota JI di 28 provinsi telah aktif mengikuti program pembinaan dan pelatihan kemandirian ekonomi. Program tersebut difasilitasi oleh Polri bersama kementerian terkait, mencakup pendampingan usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta penguatan nilai kebangsaan.

Konteks dan Implikasi Lebih Luas

Proses reintegrasi mantan anggota JI merupakan salah satu upaya paling kompleks dalam sejarah pascakonflik Indonesia. Organisasi tersebut pernah terlibat dalam dinamika keamanan yang memengaruhi kebijakan negara selama beberapa dekade. Keberhasilan membawa ribuan individunya kembali ke dalam kerangka NKRI bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal rekonsiliasi sosial dan pembangunan ekonomi inklusif.

Pertemuan di Solo, yang bertepatan dengan momentum peringatan kemerdekaan, mengirimkan pesan ganda: negara mengakui kontribusi para mantan anggota dalam menjaga keutuhan bangsa, sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan lebih dari 7.900 peserta program tersebar di hampir seluruh provinsi, skala inisiatif ini menunjukkan bahwa reintegrasi telah menjadi kebijakan struktural, bukan sekadar respons insidental terhadap satu peristiwa keamanan.

Ke depan, keberhasilan program ini akan diukur bukan hanya dari angka partisipasi, tetapi dari sejauh mana mantan anggota mampu membangun mata pencaharian mandiri, memperkuat ikatan sosial di lingkungan tempat tinggal, serta menjadi bagian dari wacana publik yang konstruktif. Pertemuan di Surakarta menjadi salah satu titik tolak dalam perjalanan panjang tersebut.