Gubernur NTB ungkap alasan pencabutan Pergub tarif hotel jelang MotoGP

Pencabutan Aturan Tarif Hotel Dinilai Sesuai Kondisi Baru Mandalika

Programamal.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencabut Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tarif Usaha Jasa Akomodasi menjelang penyelenggaraan MotoGP tahun ini. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan kebijakan tersebut diakhiri setelah dilakukan evaluasi bersama para pelaku pariwisata.

Keputusan itu disampaikan setelah Rapat Koordinasi Persiapan MotoGP di Mataram pada Senin. Evaluasi dilakukan dengan melihat perubahan aktivitas wisata dan penyelenggaraan acara di kawasan Mandalika, yang kini tidak lagi bergantung pada satu agenda besar dalam setahun.

“Pergub itu sudah kita evaluasi bersama dengan pelaku wisata juga sehingga kita sampai pada kesimpulan (Pergub) sudah tidak diperlukan lagi.”

Awalnya Dibuat untuk Momentum Acara Tahunan

Peraturan tersebut sebelumnya dirancang untuk memberi ruang kepada pelaku usaha perhotelan dalam menyesuaikan tarif saat berlangsungnya kegiatan berskala besar, termasuk MotoGP. Pada masa awal penyelenggaraan ajang itu, kegiatan besar di Mandalika dipandang sebagai momentum yang datang satu kali dalam setahun.

Dalam situasi seperti itu, lonjakan kebutuhan kamar dapat terjadi dalam waktu singkat. Aturan tarif akomodasi dibuat sebagai bagian dari upaya mengatur penyelenggaraan jasa penginapan ketika permintaan meningkat pada periode tertentu. Namun, pola kegiatan pariwisata di Mandalika kini disebut telah mengalami perubahan.

Iqbal menilai keberadaan regulasi tersebut tidak lagi sejalan dengan perkembangan terbaru. Mandalika saat ini menjadi lokasi berbagai kegiatan yang berlangsung lebih rutin, sehingga tingkat kunjungan dan kebutuhan akomodasi tidak hanya bertumpu pada akhir pekan balapan MotoGP.

Aktivitas Mandalika Lebih Konsisten

Kawasan Mandalika disebut memiliki agenda kegiatan hampir setiap minggu. Kondisi itu berdampak pada tingkat hunian di area tersebut, terutama di resort-resort yang berada di sekitar destinasi wisata dan kawasan penyelenggaraan kegiatan.

“Sekarang setiap minggu ada kegiatan di Mandalika dan tingkat hunian di kawasan itu sudah tinggi sekali rata-rata per tahun-nya.”

Tingkat okupansi yang tinggi sepanjang tahun menjadi salah satu pertimbangan utama pencabutan Pergub Nomor 9 Tahun 2022. Saat kebutuhan kamar dapat ditopang oleh aktivitas yang lebih berkelanjutan, pengaturan khusus untuk momentum satu event besar dinilai tidak lagi diperlukan.

Situasi di Mandalika juga tidak sepenuhnya sama dengan kondisi akomodasi di Mataram. Iqbal menyampaikan bahwa jika perhitungan hunian dipisahkan dari Kota Mataram, kawasan resort justru menunjukkan tingkat keterisian yang sangat tinggi, sementara Mataram mengalami penurunan.

Perbedaan ini menggambarkan pentingnya membaca kondisi pasar secara lebih spesifik. Ketersediaan kamar, lokasi penginapan, kedekatan dengan pusat kegiatan, serta pilihan wisatawan dapat memengaruhi tingkat hunian masing-masing wilayah. Pencabutan aturan tarif hotel tersebut hadir di tengah perubahan pola permintaan yang semakin terkonsentrasi pada kawasan resort dan destinasi utama.

Implikasi bagi Pelaku Usaha dan Pengunjung

Bagi pelaku jasa akomodasi, perubahan kebijakan ini menempatkan penyesuaian harga kembali dalam dinamika usaha yang berlaku tanpa pengaturan khusus melalui Pergub tersebut. Pengelola hotel, penginapan, dan resort tetap menghadapi kebutuhan untuk menjaga layanan, mengelola ketersediaan kamar, serta merespons permintaan wisatawan selama periode MotoGP.

Bagi calon pengunjung, keputusan ini menjadi konteks penting dalam merencanakan perjalanan ke NTB saat MotoGP berlangsung. Wisatawan perlu mempertimbangkan lokasi menginap, waktu pemesanan, dan pilihan transportasi menuju kawasan Mandalika. Tingginya tingkat hunian di resort menunjukkan bahwa pemesanan lebih awal dapat menjadi pertimbangan praktis, terutama bagi pengunjung yang ingin tinggal dekat lokasi kegiatan.

Perubahan tersebut juga menegaskan bahwa MotoGP tetap memiliki arti penting bagi pergerakan wisata di NTB, tetapi bukan lagi satu-satunya pendorong kunjungan ke Mandalika. Kehadiran kegiatan rutin membuat kawasan itu memiliki ritme kunjungan yang lebih aktif sepanjang tahun.

Evaluasi Kebijakan Mengikuti Perkembangan Pariwisata

Pencabutan Pergub Nomor 9 Tahun 2022 memperlihatkan upaya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan yang berubah. Regulasi yang sebelumnya disusun untuk menghadapi pola acara tahunan dievaluasi kembali ketika aktivitas di Mandalika menjadi lebih sering dan tingkat hunian resort meningkat.

Dalam konteks persiapan MotoGP, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada penyelenggaraan balapan, melainkan juga pada kesiapan ekosistem pendukungnya. Akomodasi merupakan salah satu unsur yang langsung bersentuhan dengan pengalaman pengunjung, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar destinasi.

Dengan tidak berlakunya lagi aturan khusus tarif akomodasi itu, perkembangan harga dan ketersediaan kamar akan menjadi bagian dari dinamika pasar wisata yang lebih luas. Pelaku industri tetap perlu menjaga kepercayaan tamu melalui informasi yang jelas, pelayanan yang baik, dan pengelolaan reservasi yang tertib.

Bagi NTB, perubahan ini mencerminkan pergeseran Mandalika dari lokasi yang ramai terutama saat event besar menjadi kawasan dengan aktivitas yang lebih berkelanjutan. MotoGP tahun ini tetap menjadi agenda penting, sementara pencabutan regulasi tarif hotel menandai penyesuaian kebijakan terhadap kondisi pariwisata yang telah berkembang.