Key Strategy: Forum Masyarakat Jember dukung pemerintah lanjutkan Program MBG

Forum Masyarakat Jember Maju Dukung Pemerintah Lanjutkan Program MBG

Key Strategy – Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Sejumlah ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju mengadakan aksi demonstrasi damai guna menegaskan dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk melanjutkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini berlangsung di depan Gedung DPRD Jember, Sabtu, dengan peserta mengangkat poster yang memperkuat komitmen mereka terhadap program tersebut. Aksi yang dijalani dengan tertib ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan strategis yang dinilai memberikan manfaat luas bagi masyarakat luas.

Permintaan Penyempurnaan Sistem BGN

Koordinator aksi, Agus Nur Yasin, menyatakan bahwa forum tersebut memfokuskan perhatiannya pada tiga program utama, yakni MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta Sekolah Rakyat. “Kami berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan strategis pemerintah, khususnya MBG, KDMP, serta Sekolah Rakyat, dalam upaya mewujudkan visi nasional yang lebih baik,” ujarnya di depan Gedung DPRD Jember. Selain itu, ia juga menginginkan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), agar program ini bisa berjalan lebih efektif dan transparan.

“Kami juga mendesak kepada BGN untuk memperbaiki sistem dan tata kelola yang bersih serta transparan, sekaligus melakukan evaluasi internal secara menyeluruh hingga ke level bawah,” tambah Agus Nur Yasin. Menurutnya, perbaikan tersebut menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program yang telah memberikan dampak positif, terutama bagi sektor pertanian dan usaha kecil di pedesaan.

Para peserta aksi turut mendukung Prabowo untuk terus mendorong program MBG dan inisiatif strategis lainnya, termasuk pengembangan SDM dan pemberdayaan ekonomi lokal. “Kami siap menjadi garda terdepan dalam upaya memutus rantai kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan Indonesia emas 2045,” imbuhnya. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip dasar UUD 1945, yang menegaskan bahwa cita-cita nasional salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Siapapun presidennya, wajib hukumnya menjalankan cita-cita tersebut. Ditambah lagi dengan perputaran ekonomi yang sangat luar biasa di pedesaan, dampaknya sangat terasa bagi petani padi, buah-buahan, sayuran, peternak telur, dan pengusaha lokal desa yang terlibat dalam MBG,” jelas Agus. Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya mengurangi kesenjangan pangan, tetapi juga memperkuat ekosistem perekonomian desa.

Dalam aksinya, warga Jember mengungkapkan harapan agar MBG tetap menjadi prioritas pemerintah, terlepas dari kondisi politik atau perubahan kebijakan. “Program ini menjadi jembatan bagi masyarakat miskin untuk merasakan manfaat langsung dari pemerintah. Tanpa MBG, keberlanjutan pengentasan kemiskinan akan terganggu,” kata salah satu peserta aksi yang tidak ingin disebutkan namanya. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah pusat untuk memastikan dana dan sumber daya terdistribusi secara adil, agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Aksi damai ini berlangsung selama beberapa jam, dengan peserta tetap mematuhi protokol kebersihan dan keselamatan. Setelah semua tuntutan dan aspirasi dipenuhi oleh DPRD Jember, peserta aksi bersiap membubarkan diri secara teratur. Proses penyelesaian aspirasi dilakukan melalui pertemuan antara warga dan pimpinan lembaga legislatif setempat. “Kami akan meneruskan hasil diskusi ini kepada pemerintah pusat sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, yang hadir untuk menjawab pertanyaan dari para pendemo.

Program MBG, yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir, menjadi simbol kebijakan inklusif yang menjangkau kalangan terpinggirkan. Dengan menyediakan bantuan pangan bergizi secara gratis, program ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia. Selain itu, MBG juga memicu pertumbuhan usaha mikro yang mengolah bahan baku dari sektor pertanian, sehingga menciptakan siklus perekonomian yang lebih sehat.

Agus Nur Yasin menambahkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga keterlibatan masyarakat. “Masyarakat harus menjadi bagian aktif dalam memantau pelaksanaannya, agar tidak ada penyalahgunaan dana dan sumber daya,” katanya. Ia mengusulkan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk melibatkan komunitas lokal dalam proses distribusi dan evaluasi program.

Aksi ini juga menjadi momentum untuk menyuarakan kepentingan warga pedesaan, yang seringkali kurang terdengar dalam pembuatan kebijakan nasional. “MBG membuka peluang bagi petani dan pengusaha lokal untuk berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan kenaikan harga bahan baku,” kata salah satu pengunjuk rasa. Kebijakan ini, menurutnya, berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, sekaligus memperkuat sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengapresiasi partisipasi warga yang aktif dalam menyampaikan aspirasi. “Kami akan menjadikan usulan mereka sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan lanjutan, termasuk peningkatan cakupan MBG ke daerah-daerah yang lebih tertinggal,” ujarnya. Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat bisa terjalin lebih erat, agar program ini bisa memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Forum Masyarakat Jember Maju menegaskan bahwa MBG tidak hanya merupakan program pangan, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan. “Selain mendorong pemerintah untuk melanjutkan MBG, kami juga menekankan pentingnya konsistensi dalam program pembangunan lainnya, seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan,” tutur Agus. Ia yakin bahwa dengan dukungan masyarakat, kebijakan strategis tersebut bisa menjadi penopang utama dalam mencapai visi Indonesia sejahtera pada tahun 2045.