Latest Program: BPOM perkuat kolaborasi dengan apoteker pastikan keamanan swamedikasi

BPOM Kembangkan Kerja Sama dengan Apoteker untuk Memastikan Keamanan Swamedikasi

Latest Program – Dari Jakarta, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan apoteker sebagai bagian dari upaya memastikan keamanan masyarakat dalam praktik swamedikasi. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi perubahan sistem kesehatan global yang semakin mengandalkan partisipasi aktif individu dalam pengelolaan kesehatan. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan bahwa angka penggunaan swamedikasi di Indonesia terus meningkat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sebanyak 78,43 persen populasi mengandalkan kegiatan ini.

Tantangan Swamedikasi yang Perlu Dijawab oleh Profesi Apoteker

Taruna Ikrar menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan swamedikasi yang aman. Pertama, menjaga profesionalisme apoteker di tengah perkembangan cepat bidang kefarmasian. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu medis, kompetensi apoteker harus terus diperbarui untuk tetap relevan. Kedua, tingginya angka swamedikasi memaksa apoteker untuk lebih dekat dengan masyarakat melalui edukasi kesehatan yang berkelanjutan. “Kami perlu membangun kesadaran kolektif agar penggunaan obat tidak semata-mata bersifat impulsif,” tutur Taruna.

“Tantangan ketiga adalah perkembangan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI), yang semakin meningkatkan risiko penyebaran informasi tidak benar atau menyesatkan terkait kesehatan dan penggunaan obat,” kata Taruna Ikrar.

Dalam era digital, informasi kesehatan bisa dengan cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Apoteker diharapkan menjadi pilar yang mampu memfilter dan memberikan arahan yang tepat guna mencegah misinformasi. Taruna menekankan bahwa apoteker yang kompeten dan berintegritas adalah aset utama dalam sistem kesehatan nasional. Ia menjelaskan bahwa investasi pada peningkatan kompetensi apoteker adalah langkah penting untuk memperkuat ketahanan kesehatan bangsa.

Strategi Penguatan Sistem Swamedikasi

Penguatan keamanan swamedikasi, menurut Taruna, memerlukan pendekatan berkelanjutan. Hal ini mencakup regulasi yang adaptif, kolaborasi lintas sektor, dan peran apoteker sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan, regulasi, serta kebutuhan masyarakat. “Regulasi yang kuat adalah fondasi penting untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional, penyalahgunaan, serta produk ilegal,” lanjutnya.

Menurut Taruna, swamedikasi yang aman dan bertanggung jawab tidak bisa tercapai tanpa kerja sama yang erat antar institusi. BPOM berupaya membangun sistem self-care yang solid melalui rantai distribusi obat yang andal, pengawasan yang efektif, serta akses informasi yang terpercaya. Ia juga menambahkan bahwa penguatan literasi kesehatan masyarakat menjadi aspek kritis dalam mewujudkan budaya penggunaan obat yang bijak.

KIE sebagai Pilar Penyuluhan Kesehatan

Salah satu upaya BPOM adalah memperluas Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Program ini melibatkan berbagai organisasi profesi dan tenaga kesehatan, termasuk apoteker, sebagai mitra strategis. “Tujuan utama KIE adalah menyebarkan pengetahuan tentang penggunaan obat yang aman dan rasional,” jelas Taruna Ikrar.

Program KIE diperkenalkan sebagai bagian dari rencana jangka panjang BPOM untuk mendukung transisi ke sistem kesehatan yang lebih modern. Melalui kegiatan ini, apoteker diharapkan menjadi pelaku utama dalam menyampaikan informasi tentang kualitas obat, dosis, serta keamanan penggunaannya. Taruna mengatakan bahwa peningkatan keterlibatan apoteker dalam penyuluhan kesehatan akan membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pengobatan mandiri.

Dukungan dari Pihak Terkait dalam Penguatan Swamedikasi

BPOM menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan penguatan swamedikasi. Dalam hal ini, apoteker memiliki peran penting sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. “Mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas dan keselamatan produk farmasi,” kata Taruna.

Kepala BPOM menjelaskan bahwa dalam praktik swamedikasi, apoteker tidak hanya bertugas mengelola dan mendistribusikan obat sesuai standar, tetapi juga menjembatani antara sains, regulasi, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan masyarakat. Tugas ini semakin kompleks dengan munculnya berbagai tantangan seperti perubahan kebiasaan hidup, akses informasi digital, serta kebutuhan obat yang meningkat.

BPOM juga mengajak apoteker untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan swamedikasi. Ia menyoroti bahwa masyarakat perlu dilatih untuk mengambil keputusan kesehatan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. “Apoteker bisa menjadi mitra utama dalam membangun kesadaran ini,” ujarnya.

Swamedikasi di Era Digital: Peluang dan Tantangan

Dalam konteks teknologi digital, Taruna Ikrar memaparkan bahwa AI memberikan peluang baru untuk mempercepat distribusi informasi, tetapi juga mengintroduksi risiko penyebaran data yang tidak benar. Ia menyarankan bahwa apoteker harus terlibat dalam pengawasan digital ini, termasuk memastikan kredibilitas sumber informasi sebelum disebarkan ke masyarakat.

Menurutnya, BPOM terus meningkatkan kolaborasi dengan apoteker melalui berbagai inisiatif. Diantaranya adalah penyelenggaraan acara seperti SwipeRx Indonesian Pharmacy Expo & Conference (IPEC) 2026, yang dihadiri lebih dari 1.500 apoteker, sarjana farmasi, dan tenaga vokasi kefarmasian dari berbagai daerah. Acara ini bertujuan memperkuat kompetensi profesional apoteker dan menjalin hubungan erat antar pemangku kepentingan kesehatan.

Taruna Ikrar menambahkan bahwa dalam menghadapi tantangan masa depan, peran apoteker tidak hanya terbatas pada layanan langsung, tetapi juga perlu adaptasi terhadap perubahan teknologi. “Apoteker harus menjadi pengawas dan pemberi layanan yang terpercaya di tengah kecepatan perubahan informasi digital,” pungkasnya.

Keamanan Masyarakat sebagai Prioritas Utama

BPOM menegaskan bahwa keamanan masyarakat adalah prioritas utama dalam upaya penguatan swamedikasi. Ia menjelaskan bahwa program KIE akan terus dikembangkan guna memastikan setiap warga negara memiliki kemampuan untuk memilih obat secara tepat. “Dengan pendidikan yang berkelanjutan, masyarakat akan lebih mampu membuat keputusan kesehatan yang bert