Waka Komisi VI DPR: Kepulauan Mentawai butuh kehandalan akses internet

Penguatan Internet Mentawai Dorong Layanan Publik hingga Pariwisata

Programamal.com – Kebutuhan konektivitas yang lebih andal di Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali menjadi perhatian, seiring peran internet yang semakin penting bagi aktivitas warga di wilayah kepulauan tersebut. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan upaya penambahan infrastruktur telekomunikasi di Mentawai telah diperjuangkan hingga tingkat pusat.

Dalam tahap yang telah mendapat persetujuan, Mentawai akan memperoleh tambahan empat Base Transceiver Station atau BTS. Infrastruktur ini diharapkan membantu memperluas dan memperbaiki kualitas akses komunikasi digital di daerah yang berada di gerbang Samudera Hindia itu.

“Pada awal tahun kami telah menggelar rapat bersama Bupati Mentawai untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan dan salah satunya adalah kebutuhan internet,”

Pernyataan itu disampaikan Andre setelah peletakan batu pertama pembangunan GOR H Agus Salim di Padang, Rabu. Pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada awal tahun menjadi salah satu dasar pengajuan kebutuhan jaringan telekomunikasi yang kemudian dibawa ke pemerintah pusat.

Empat BTS Menjadi Tahap Awal

Persetujuan empat BTS dipandang sebagai langkah awal, bukan akhir dari kebutuhan pembangunan jaringan di Mentawai. Andre menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong penambahan fasilitas telekomunikasi agar jangkauan dan keandalan internet dapat semakin meningkat di masa mendatang.

“Pada tahap sekarang ini yang disetujui baru empat BTS, namun demikian saya akan terus berjuang untuk menambah dan memperbanyak,”

BTS merupakan salah satu bagian penting dalam jaringan seluler karena berfungsi menghubungkan perangkat pengguna dengan sistem telekomunikasi. Penambahan menara pemancar dapat membantu memperkuat layanan di area yang sebelumnya memiliki sinyal terbatas, meski hasil akhirnya juga bergantung pada cakupan lokasi, kondisi geografis, kapasitas jaringan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung.

Bagi daerah kepulauan, akses internet tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan berkomunikasi. Koneksi yang stabil dapat mendukung kebutuhan sehari-hari warga, pelaku usaha, sekolah, layanan pemerintahan, serta koordinasi antarpulau. Tantangan jarak dan bentang laut menjadikan pembangunan infrastruktur digital di wilayah seperti Mentawai memiliki arti yang lebih luas dibandingkan daerah dengan akses darat yang lebih mudah.

Dampak bagi Ekonomi dan Pendidikan

Andre menilai internet yang memadai dibutuhkan untuk mendorong kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kegiatan ekonomi dan bisnis dapat memanfaatkan koneksi digital untuk komunikasi, promosi, transaksi, maupun penyebaran informasi. Dalam sektor pendidikan, jaringan yang lebih baik dapat membantu akses terhadap bahan pembelajaran dan pengetahuan yang tersedia secara daring.

Kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan transportasi dan penyampaian informasi. Warga di wilayah kepulauan membutuhkan jalur komunikasi yang dapat diandalkan ketika mengatur perjalanan, memperoleh informasi layanan, atau terhubung dengan pihak di luar pulau. Akses digital yang kuat juga berpotensi memperluas jangkauan informasi mengenai potensi lokal kepada masyarakat yang lebih luas.

Aspek mitigasi bencana turut menjadi salah satu alasan pentingnya peningkatan konektivitas. Dalam kondisi yang membutuhkan penyebaran informasi secara cepat, jaringan komunikasi dapat membantu koordinasi dan penyampaian pesan kepada masyarakat. Keandalan akses menjadi faktor penting agar informasi dapat diterima dengan lebih baik, terutama pada wilayah yang dipisahkan oleh laut dan memiliki sebaran permukiman di sejumlah pulau.

Selain itu, Mentawai memiliki potensi pariwisata yang dapat diperkenalkan lebih luas melalui ruang digital. Promosi destinasi, layanan perjalanan, komunikasi dengan wisatawan, serta penyebaran informasi mengenai kegiatan masyarakat dapat terbantu apabila jaringan internet tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

Wilayah Empat Pulau Utama

Kabupaten Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat terdiri atas empat pulau utama, yakni Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Jumlah penduduk di daerah tersebut mencapai sekitar 99 ribu jiwa. Karakter geografis kepulauan membuat kebutuhan pembangunan layanan dasar, termasuk telekomunikasi, memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi wilayah.

Peningkatan jaringan di Mentawai akan menyentuh kebutuhan yang beragam. Pelajar memerlukan akses informasi dan materi pembelajaran, pelaku UMKM membutuhkan sarana untuk menjangkau pelanggan, sementara masyarakat umum membutuhkan komunikasi yang lebih lancar dengan keluarga, layanan publik, serta pihak lain di luar wilayahnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, internet juga dapat menjadi sarana penghubung antara potensi lokal dan pasar yang lebih besar. Namun, pemanfaatan tersebut memerlukan jaringan yang cukup stabil agar layanan digital dapat digunakan secara konsisten. Karena itu, pembangunan BTS menjadi salah satu langkah yang relevan untuk memperkuat fondasi konektivitas di Mentawai.

Usulan Kabel Serat Optik Bawah Laut

Selain penambahan BTS, Andre pernah berkomunikasi dengan Telkom mengenai peningkatan performa internet di Mentawai. Salah satu kebutuhan yang dibahas adalah pembangunan kabel serat optik bawah laut. Infrastruktur ini dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat jalur transmisi data menuju wilayah kepulauan.

“Hanya saja untuk pemasangan kabel serat optik bawah laut tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar, namun demikian perjuangan akan terus saya lakukan,”

Pembangunan kabel serat optik bawah laut membutuhkan investasi besar karena pengerjaannya melintasi perairan dan memerlukan perencanaan teknis yang kompleks. Meski demikian, pembahasan mengenai opsi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas Mentawai membutuhkan solusi jangka panjang, selain penguatan jaringan melalui BTS.

Tambahan empat BTS menjadi perkembangan awal yang penting bagi Mentawai. Ke depan, kebutuhan jaringan yang lebih luas akan tetap berkaitan dengan pemerataan layanan antarwilayah, kualitas akses bagi warga, serta dukungan infrastruktur yang mampu menjawab karakter unik daerah kepulauan.