Menlu Palestina: Dunia harus dukung solusi dua negara secara nyata

Dorongan Nyata bagi Solusi Dua Negara

Programamal.com – Isu Palestina kembali ditempatkan sebagai ujian penting bagi tatanan internasional. Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin menegaskan bahwa perdebatan global kini tidak semestinya berhenti pada pengakuan terhadap solusi dua negara, melainkan beralih pada langkah konkret untuk mewujudkannya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi daring Global Town Hall 2026 yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada Sabtu. Forum itu mengangkat pembahasan tentang pembangunan, kemanusiaan, dan keadilan di tengah situasi yang terus memburuk di wilayah Palestina.

“Persoalannya saat ini bukan lagi apakah terdapat konsensus internasional mengenai solusi dua negara. Konsensus tersebut sudah ada,” kata Varsen Aghabekian Shahin.

Solusi dua negara selama ini dipahami sebagai kerangka politik yang membuka jalan bagi keberadaan Negara Palestina dan Israel sebagai dua entitas berdaulat. Namun, keberadaan kesepakatan dalam banyak pernyataan diplomatik internasional belum otomatis menghasilkan perubahan nyata di lapangan.

Perlindungan warga sipil dan akses bantuan

Dalam paparannya, Shahin menempatkan penghentian genosida di Jalur Gaza sebagai kebutuhan paling mendesak. Ia juga menekankan kewajiban melindungi penduduk sipil serta menjamin agar bantuan kemanusiaan dapat memasuki Gaza secara cepat, berkelanjutan, tanpa hambatan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Aspek kemanusiaan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan politik yang lebih luas. Akses terhadap pangan, layanan kesehatan, tempat berlindung, dan kebutuhan dasar menjadi persoalan mendasar ketika warga sipil menghadapi dampak konflik berkepanjangan. Karena itu, dukungan internasional dinilai harus terlihat dalam tindakan yang melindungi kehidupan, bukan hanya dalam pernyataan prinsip.

Shahin menyampaikan bahwa persoalan Palestina juga memperlihatkan sejauh mana sistem internasional mampu menjalankan hukum internasional secara konsisten. Bagi Palestina, penerapan keadilan yang setara menjadi bagian penting dari kredibilitas komunitas global.

Tekanan terhadap wilayah Palestina

Selain situasi di Gaza, Shahin menyoroti perkembangan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Ia mengangkat isu perampasan lahan, pemindahan paksa, perluasan permukiman, serta aneksasi yang disebut semakin intens. Rangkaian kebijakan tersebut dipandang menggerus ruang teritorial yang dibutuhkan bagi berdirinya negara Palestina.

Pembentukan negara yang berdaulat membutuhkan wilayah yang dapat dikelola secara utuh, kehidupan ekonomi yang dapat berjalan, serta ruang politik bagi rakyat untuk menentukan masa depan mereka. Fragmentasi wilayah dan pembatasan pergerakan, dalam pandangan Palestina, membuat tujuan itu semakin sulit dicapai.

“Terorisme oleh pemukim Israel telah menjadi kenyataan sehari-hari. Masyarakat Palestina terusir dari wilayah mereka, pergerakan semakin dibatasi, tanah semakin terfragmentasi, dan aneksasi terus berlangsung melalui legislasi, kebijakan, serta penciptaan fakta di lapangan,” katanya.

Ia menilai berbagai perkembangan tersebut tidak boleh dilihat sebagai peristiwa terpisah. Kebijakan yang berlangsung di wilayah pendudukan, kata Shahin, saling terkait dan membentuk pola yang mempertahankan kendali Israel sekaligus menghambat pembentukan negara Palestina yang berdaulat.

“Semuanya merupakan bagian dari kebijakan yang saling berkaitan untuk mempertahankan kendali permanen Israel dan mencegah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat,” katanya.

Momentum diplomatik perlu diterjemahkan

Shahin menilai Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara dan Deklarasi New York telah menciptakan dorongan politik baru. Tantangan berikutnya adalah mengubah komitmen diplomatik tersebut menjadi langkah yang memiliki batas waktu, jelas arah pelaksanaannya, dan tidak mudah dibatalkan.

Penekanan pada pelaksanaan menjadi penting karena solusi dua negara tidak hanya menyangkut pengakuan simbolik. Kerangka itu terkait langsung dengan penghentian pendudukan serta penghentian kebijakan yang merusak fondasi wilayah, politik, dan ekonomi Palestina.

Dalam konteks ini, dukungan internasional dapat dinilai dari kesediaan negara-negara untuk menjaga hukum internasional berlaku bagi semua pihak, memastikan bantuan kemanusiaan tidak terhambat, dan mempertahankan peluang bagi penyelesaian politik yang adil. Tanpa langkah seperti itu, konsensus yang sudah lama dibicarakan berisiko tetap menjadi gagasan tanpa dampak bagi masyarakat yang hidup di bawah pendudukan dan konflik.

Hak menentukan nasib sendiri

Menlu Palestina itu menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri. Ia menyebut Negara Palestina sebagai kenyataan politik, hukum, dan nasional, sementara hambatan utamanya adalah ketidakmampuan untuk menjalankan kedaulatan penuh atas wilayah akibat pendudukan ilegal Israel.

“Rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri, dan Negara Palestina merupakan realitas politik, hukum, dan nasional. Yang masih dirampas adalah kemampuan kami untuk menjalankan kedaulatan penuh atas wilayah kami akibat pendudukan ilegal Israel,” katanya.

Pernyataan Shahin menegaskan kembali bahwa pembicaraan mengenai perdamaian tidak cukup berhenti pada dukungan abstrak. Perlindungan warga sipil di Gaza, keberlanjutan bantuan kemanusiaan, serta penghentian tindakan yang mempersempit wilayah Palestina menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menuju solusi dua negara yang benar-benar dapat dijalankan.