UNRWA kecam serangan Israel terhadap pusat pelatihannya di Yerusalem

UNRWA Tuntut Perlindungan Hukum atas Fasilitas Pendidikan yang Dirusak di Yerusalem Timur

Programamal.com – Pusat Pelatihan Qalandia, sebuah instalasi milik Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung pendidikan kejuruan bagi generasi pengungsi Palestina, kembali menjadi sasaran tindakan sepihak oleh otoritas pendudukan Israel. Insiden terbaru ini memicu kecaman tegas dari UNRWA, badan PBB yang bertugas melayani jutaan pengungsi Palestina di wilayah pendudukan, Gaza, dan Yordania. Langkah Israel yang menggerebek fasilitas tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengabaian terang-terangan terhadap kedaulatan hukum internasional yang melindungi seluruh properti dan operasional organisasi-organisasi PBB.

Peran Strategis Pusat Pelatihan bagi Pengungsi

Qalandia Training Center bukan sekadar bangunan di pinggiran Yerusalem Timur. Fasilitas ini merupakan salah satu dari sedikit institusi yang menyediakan pelatihan keterampilan teknis dan kejuruan bagi pemuda pengungsi Palestina yang tinggal di kamp-kamp sekitar. Dalam konteks di mana akses terhadap pendidikan formal sering kali dibatasi oleh pembatasan pergerakan, pos pemeriksaan militer, dan kebijakan izin kerja, pusat pelatihan semacam ini menjadi jalur utama bagi ribuan keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan struktural. Kehancuran atau gangguan terhadap operasionalnya berarti memutus mata pencaharian yang sudah sangat terbatas bagi komunitas yang selama lebih dari tujuh dekade hidup dalam status pengungsian.

UNRWA sendiri mengelola lebih dari 700 sekolah dan ratusan pusat pelatihan di seluruh wilayah operasinya, melayani sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina. Setiap fasilitas pendidikan yang dirusak atau ditutup paksa berdampak langsung pada hak dasar anak-anak dan remaja untuk memperoleh kompetensi yang memungkinkan mereka bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, pernyataan badan PBB ini bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan peringatan bahwa infrastruktur pendidikan pengungsi kini berada di bawah ancaman sistematis.

Posisi Hukum: Properti PBB Tidak Dapat Disentuh

Dalam pernyataan resminya yang dikeluarkan dari kantor Ramallah pada Sabtu, UNRWA menegaskan bahwa penggerebekan serta aktivitas ilegal di area pusat pelatihan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Badan tersebut mengingatkan bahwa seluruh properti PBB, termasuk bangunan, peralatan, dan dokumen di dalamnya, memiliki status hukum khusus yang dilindungi oleh Konvensi 1946 tentang Kekebalan Hukum Organisasi-Organisasi Internasional serta piagam PBB itu sendiri.

“Pusat latihan tersebut masih merupakan milik PBB yang harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum internasional.”

UNRWA menambahkan bahwa selama otoritas pendudukan berada di lokasi, fasilitas itu mengalami kerusakan fisik. Selain itu, pihak badan menerima laporan bahwa sejumlah orang memasuki area tersebut dan berupaya mengambil sebagian isi fasilitas. Tindakan semacam itu, menurut UNRWA, bukan hanya merusak aset material tetapi juga mengancam kelangsungan program pelatihan yang sedang berjalan.

Kewajiban Otoritas Pendudukan dan Ancaman Berulang

Badan PBB itu secara eksplisit menyatakan bahwa otoritas pendudukan memikul kewajiban hukum untuk segera menghentikan segala bentuk intervensi semacam itu serta mencegah terulangnya kejadian serupa. Pernyataan ini mengacu pada Pasal 43 Konvensi Den Haag IV tahun 1907, yang mewajibkan negara pendudukan menjaga ketertiban dan menjamin penghormatan terhadap hukum sipil setempat, termasuk perlindungan terhadap properti milik pihak ketiga dan organisasi internasional.

Konteks Yerusalem Timur memperumit persoalan hukum ini. Wilayah tersebut telah berada di bawah pendudukan militer Israel sejak tahun 1967, dan statusnya belum diakui secara universal oleh komunitas internasional. Banyak negara dan badan hukum internasional memandang bahwa tindakan unilateral yang mengubah status quo di Yerusalem Timur, termasuk terhadap properti milik PBB, bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan dan keputusan Mahkamah Internasional. Dengan demikian, setiap intervensi terhadap fasilitas UNRWA di kawasan ini menambah daftar panjang pelanggaran yang memperlemah kerangka hukum yang seharusnya melindungi pengungsi.

Komitmen untuk Melanjutkan Operasional Pendidikan

Terlepas dari tekanan dan kerusakan yang dialami, UNRWA kembali menegaskan komitmennya untuk secara penuh melanjutkan seluruh kegiatan pendidikan di Pusat Pelatihan Qalandia. Pernyataan ini mengirimkan pesan ganda: kepada komunitas internasional bahwa badan tersebut tidak akan mengizinkan pendudukan untuk melumpuhkan mandatnya, dan kepada para pengungsi bahwa hak mereka atas pendidikan kejuruan tidak akan dibiarkan menjadi tawaran politik.

Implikasi dari insiden ini melampaui satu bangunan. Ia menyoroti kerentanan seluruh infrastruktur pendidikan pengungsi di bawah pendudukan, di mana pembatasan akses, perizinan pembangunan yang dipersulit, dan ancaman fisik terhadap fasilitas menciptakan lingkungan yang secara bertahap menggerus kemampuan generasi pengungsi untuk membangun kehidupan mandiri. Tanpa jaminan perlindungan hukum yang efektif, setiap pusat pelatihan, sekolah, atau klinik UNRWA di wilayah pendudukan berpotensi menjadi sasaran berikutnya. Tekanan diplomatik dan mekanisme akuntabilitas internasional menjadi satu-satunya penghalang antara mandat kemanusiaan PBB dan erosi sistematis yang dilakukan oleh kekuatan pendudukan.