Key Discussion: Pemerintah susun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Key Discussion: Rencana Induk Pariwisata Nasional 2045

Key Discussion – Pemerintah sedang menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) hingga 2045 sebagai bagian dari Key Discussion dalam pengembangan sektor pariwisata Indonesia. Dokumen ini bertujuan menjadi panduan utama dalam menyusun arah kebijakan, rencana, dan program pengembangan destinasi wisata secara nasional. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Fahlevi, menegaskan bahwa RIPPARNAS mencakup berbagai aspek kunci, seperti perencanaan jangka panjang, kolaborasi antar pemangku kepentingan, keberlanjutan, pengalaman pengunjung, serta manajemen risiko yang menjadi elemen utama dalam Key Discussion.

Rencana Induk Pariwisata Nasional: Fokus pada Kolaborasi dan Keberlanjutan

Dalam Key Discussion di Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026 di Jakarta, Rabu lalu, Reza mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata telah meluncurkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) untuk enam lokasi prioritas. Namun, penyusunan rencana untuk empat destinasi lainnya masih dalam tahap finalisasi. Reza menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam menciptakan pengembangan yang terarah dan berdampak positif. “Kolaborasi dan sinergi adalah bagian tak terpisahkan dari Key Discussion dalam membangun pariwisata inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya. Keberhasilan pengelolaan destinasi, menurutnya, bergantung pada peran organisasi yang menjadi orkestrator di setiap lokasi wisata.

“Dalam pengembangan destinasi, kolaborasi dan sinergi merupakan keharusan, serta diperlukan entitas organisasi di manajemen destinasi yang berperan sebagai orkestrator,” kata Reza.

RIPPARNAS juga bertujuan menciptakan destinasi wisata yang bersaing global. Hal ini berarti setiap lokasi harus dirancang secara komprehensif, dengan mempertimbangkan ekonomi, lingkungan, dan kualitas pengalaman pengunjung. “Kami ingin destinasi yang menarik wisatawan lokal dan juga mampu bersaing di pasar internasional,” tambahnya. Kementerian Pariwisata menekankan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya, sekaligus memastikan manfaat ekonomi terbagi merata kepada masyarakat sekitar.

Pembangunan Infrastruktur Pariwisata dan Tantangan yang Dihadapi

Dalam Key Discussion tentang infrastruktur, Reza menyebutkan bahwa Kementerian Pariwisata telah melakukan pemetaan kebutuhan pendukung di sepuluh destinasi utama. Tiga dari lokasi tersebut termasuk wilayah regeneratif, yaitu Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau. “Pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan dan rencana bisnis. Kolaborasi dengan mitra strategis untuk pendanaan inovatif dan berkelanjutan sangat diperlukan,” lanjutnya. Keberhasilan pengembangan infrastruktur, menurutnya, bergantung pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat setempat.

“Pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan pembiayaan dan rencana bisnis. Kolaborasi dengan mitra strategis menjadi prioritas dalam Key Discussion,” kata Reza.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata, Norman Sasono, menambahkan bahwa RIPPARNAS merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) pemerintah pusat. “Dokumen ini dirancang sebagai pedoman bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam Key Discussion,” ujarnya. Kebijakan pariwisata, menurut Norman, harus selaras dengan visi nasional, termasuk pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Key Discussion dalam RIPPARNAS juga memperkuat koordinasi antar daerah, sehingga menghindari duplikasi program atau ketidakselarasan dalam pelaksanaan. “Dengan adanya RIPPARNAS, sumber daya bisa diarahkan secara efisien dan setiap destinasi memiliki kontribusi maksimal terhadap ekonomi nasional,” jelas Reza. Peran pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi program, khususnya dalam mengelola kekayaan alam dan budaya, menjadi prioritas utama.

Destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan mencakup Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Tanjung Kelayang, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat. Reza menegaskan bahwa pilihan destinasi ini didasarkan pada potensi alam, aksesibilitas, dan kemampuan menarik pengunjung. “Setiap destinasi memiliki karakteristik unik, dan Key Discussion akan memastikan keunggulan lokal dijaga secara maksimal,” tambahnya.