Legislator minta APBD Perubahan beri dampak merata bagi warga DKI

APBD Perubahan 2026: Tekanan Fiskal dan Tuntangan Pemerataan di Ibu Kota

Programamal.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2026 DKI Jakarta menghadapi dilema yang jarang terjadi secara bersamaan: ruang fiskal menyempit sementara kebutuhan belanja publik terus membengkak. Rancangan APBD Perubahan 2026 yang diajukan ke DPRD DKI Jakarta tercatat sebesar Rp79,59 triliun, turun 2,13 persen dari APBD sebelumnya senilai Rp81,32 triliun. Di sisi lain, Pendapatan Daerah menyusut menjadi Rp69,36 triliun, sedangkan Belanja Daerah justru melonjak ke Rp75,08 triliun. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran ini menciptakan tekanan struktural yang menuntut kehati-hatian ekstra dalam setiap alokasi anggaran.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh membiarkan kondisi fiskal yang menipis ini menjadi alasan untuk mengabaikan pemerataan manfaat pembangunan. Ia meminta agar setiap rupiah dalam APBD Perubahan 2026 diarahkan secara proporsional sehingga dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan warga Jakarta, bukan hanya segmen ekonomi tertentu.

Kinerja Ekonomi yang Cerah, Kesenjangan yang Gelap

Indikator makroekonomi Jakarta pada paruh pertama 2026 memang menunjukkan momentum yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026 tercatat 5,59 persen, sementara realisasi investasi sepanjang Semester I 2026 menembus Rp173,6 triliun atau tumbuh 23,30 persen secara tahunan. Angka-angka tersebut menempatkan Jakarta di posisi yang jauh di atas rata-rata nasional dan mengonfirmasi daya tarik kota ini sebagai pusat aktivitas bisnis.

Namun, di balik angka agregat yang mengesankan, struktur distribusi manfaat pembangunan masih menyimpan persoalan serius. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jakarta pada Februari 2026 tetap berada di level 6,03 persen, jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 4,68 persen. Kesenjangan 1,35 poin persentase ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan jutaan warga yang tersingkir dari pasar kerja formal dan bergantung pada sektor informal yang rentan.

Indikator ketimpangan juga memberikan sinyal peringatan. Meskipun jumlah penduduk miskin Jakarta menurun menjadi 432,62 ribu jiwa pada Maret 2026, Rasio Gini justru naik ke angka 0,435. Kombinasi penurunan kemiskinan absolut dengan peningkatan konsentrasi kekayaan menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara proporsional. Nur Afni menilai kondisi ini menuntut intervensi kebijakan yang lebih tegas, bukan sekadar pemantauan pasif.

“Pertumbuhan dan investasi yang besar belum cukup apabila kesempatan kerja yang berkualitas belum tumbuh sepadan dan manfaat pembangunan belum dirasakan secara lebih merata.”

Redistribusi sebagai Fungsi Utama Anggaran

Menanggapi ketimpangan tersebut, Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong agar APBD Perubahan 2026 mengaktifkan fungsi redistribusi secara lebih agresif. Instrumen yang dimaksud mencakup bantuan sosial yang tepat sasaran serta penguatan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Pendekatan ini bukan berarti mengabaikan pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi tidak meninggalkan segmen masyarakat di belakang.

Nur Afni juga menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja produktif dan berkualitas harus menjadi prioritas utama dalam desain kebijakan ekonomi. Tanpa penyerapan tenaga kerja yang memadai, setiap stimulus fiskal berisiko menjadi transfer satu arah tanpa efek pengganda ekonomi yang berkelanjutan.

“Kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk memperluas penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif dan berkualitas.”

Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang

Di luar penciptaan lapangan kerja, pendidikan diposisikan sebagai pilar kedua dalam pengalokasian anggaran perubahan. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dinilai merupakan instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, meningkatkan mobilitas sosial vertikal, serta memperkuat daya saing sumber daya manusia Jakarta dalam jangka panjang. Alokasi anggaran pendidikan yang memadai bukan beban fiskal, melainkan investasi yang menghasilkan pengembalian sosial dan ekonomi berlipat ganda dalam horizon waktu satu hingga dua dekade.

Disiplin Fiskal dan Tantangan Eksekusi

Di tengah tekanan untuk memperluas belanja sosial, Nur Afni mengingatkan agar Pemprov DKI tetap menjaga kesehatan fiskal. Ia menolak pandangan yang menyederhanakan disiplin fiskal sebagai upaya menjaga angka-angka agar tampak sehat di atas kertas.

“Disiplin fiskal bukan sekadar menjaga angka agar terlihat sehat. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil.”

Tantangan eksekusi anggaran menjadi perhatian tersendiri. Hingga 12 Agustus 2026, realisasi Belanja Daerah baru mencapai 43,84 persen atau sekitar Rp32,56 triliun dari total belanja yang dialokasikan. Dengan sisa waktu kurang dari lima bulan menuju akhir tahun, laju penyerapan anggaran harus dipercepat secara signifikan agar tambahan dana dalam APBD Perubahan tidak mengendap menjadi sisa anggaran yang tidak produktif.

Nur Afni juga mengingatkan agar upaya efisiensi diarahkan secara tepat sasaran: memangkas belanja yang tidak produktif dan birokrasi yang boros, bukan memangkas program-program esensial. Pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, transportasi publik, keamanan, serta pelayanan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas yang tidak boleh dikorbankan demi penghematan semu.

Keputusan akhir atas APBD Perubahan 2026 akan menjadi ujian nyata bagi komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial. Dalam konteks fiskal yang semakin ketat, setiap keputusan alokasi anggaran membawa konsekuensi langsung bagi jutaan warga yang bergantung pada layanan publik ibu kota.