Yenny Wahid: Demonstrasi dan chaos bukan kultur NU

Muktamar ke-35 NU dan Tuntutan Kembali ke Jati Diri Musyawarah

Programamal.com – Forum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur, meninggalkan jejak yang lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan organisasi. Ketegangan yang muncul pasca-keputusan forum, termasuk aksi demonstrasi dan perusakan fasilitas, memicu perdebatan tentang sejauh mana praktik internal NU masih selaras dengan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi organisasinya sejak didirikan pada 1926. Di tengah dinamika tersebut, Yenny Wahid, putri Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyuarakan peringatan keras agar seluruh elemen NU kembali meneguhkan identitas deliberatifnya.

Kemarahan Bukan Warisan NU

Yenny menegaskan bahwa ekspresi kemarahan, keributan, hingga tindakan perusakan tidak pernah menjadi bagian dari tradisi organisasi yang berakar pada tradisi pesantren dan tradisi keilmuan Islam Nusantara. Bagi NU, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui jalur musyawarah, bukan melalui tekanan jalanan atau penghancuran properti.

“Sebetulnya demonstrasi, lalu kemudian chaos, marah-marah itu bukan kulturnya NU. Kultur NU itu musyawarah. Semua hal, semua perbedaan seyogianya dimusyawarahkan.”

Pernyataan itu disampaikan di Jombang pada Sabtu, sebagai respons langsung terhadap ketegangan yang mengiringi pelaksanaan Muktamar ke-35. Yenny menekankan bahwa pihak-pihak yang merasa kecewa terhadap hasil keputusan forum seharusnya menerima kesepakatan para muktamirin tanpa melampiaskan frustrasi dalam bentuk tindakan anarkis.

“Kalau ada yang kecewa dengan hasil keputusan bukan kemudian dengan cara ngamuk-ngamuk, merusak fasilitas, merusak AC dan lain sebagainya. Itu bukan caranya NU.”

Peringatan ini relevan mengingat NU merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota tersebar di seluruh pelosok negeri. Reputasi organisasi sangat bergantung pada cara internalnya mengelola konflik. Ketika fasilitas rusak dan ketertiban terganggu di lingkungan muktamar, citra NU sebagai lembaga yang menjunjung adab dan ketertiban ikut tercoreng di mata publik.

Masa Idah Politik: Menjaga Jarak dari Arena Praktis

Salah satu keputusan penting dalam Muktamar ke-35 adalah penetapan masa idah politik, yakni jeda sementara bagi pengurus NU sebelum mereka boleh terlibat langsung dalam aktivitas partai politik. Yenny menilai kebijakan ini harus diterima karena telah menjadi kesepakatan kolektif para muktamirin.

Ia menjelaskan bahwa jarak antara NU dan partai politik merupakan mekanisme perlindungan agar organisasi tidak mudah terseret oleh kepentingan politik praktis. Dengan menjaga jarak, NU tetap berada pada posisi netral terhadap seluruh partai dan tidak menjadi alat kepentingan golongan tertentu.

“NU tetap netral, NU berada di atas semua partai politik, NU itu politiknya kebangsaan.”

Konsep “politik kebangsaan” yang dipegang NU merujuk pada komitmen organisasi untuk mengurus persoalan rakyat secara menyeluruh: menjaga persatuan, mendorong kesejahteraan, dan menjadi penjaga stabilitas sosial tanpa terikat pada satu partai atau satu ideologi politik sempit. Dalam konteks Indonesia yang memiliki lebih dari 16 partai politik terdaftar, posisi netral NU menjadi penyangka penting bagi kohesi sosial, terutama di daerah-daerah di mana NU memiliki basis massa yang sangat kuat.

AHWA dan Harapan atas Kepemimpinan Ulama

Muktamar ke-35 juga menghasilkan pembentukan AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi), lembaga yang bertugas menentukan Rais Aam serta kandidat Ketua Umum Pengurus Besar NU untuk periode mendatang. Yenny menyampaikan harapan besar agar para kiai yang terpilih ke dalam AHWA mampu mengambil keputusan yang paling tepat dalam memilih pemimpin organisasi.

“Semua alim, semuanya fakih. Kita tentu menaruh harapan besar bahwa beliau-beliau itu kemudian bisa mengambil keputusan yang paling pas dalam memilih Rais Aam maupun memilih kandidat ketua umum ke depannya nanti.”

AHWA sendiri merupakan institusi yang berakar pada tradisi keilmuan NU, di mana para ulama senior yang memiliki otoritas keagamaan dan pengalaman organisasi diberi mandat untuk menentukan arah kepemimpinan. Kualitas keputusan yang dihasilkan lembaga ini akan sangat menentukan apakah NU mampu menghadapi tantangan abad keduanya dengan tetap kokoh pada prinsip-prinsip aslinya.

Menatap Abad Kedua dengan Integritas Internal

NU akan memasuki usia ke-100 dalam beberapa tahun ke depan. Tantangan yang menghadang organisasi tidak lagi sekadar soal kepemimpinan internal, melainkan juga soal relevansi di tengah masyarakat yang semakin terfragmentasi secara politik dan sosial. Dalam konteks inilah, Yenny berharap seluruh muktamirin dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses muktamar dapat menerima serta menghormati keputusan yang dihasilkan para ulama.

Kemampuan NU mengelola perbedaan secara damai melalui musyawarah bukan hanya soal tata kelola internal organisasi, melainkan juga menjadi teladan bagi kehidupan berbangsa. Jika organisasi dengan jutaan anggota mampu menyelesaikan konflik internal tanpa kekerasan, maka pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas akan jauh lebih kuat. Sebaliknya, setiap episode perusakan atau ketegangan di lingkungan muktamar akan melemahkan kredibilitas NU sebagai penjaga stabilitas sosial dan moral di Indonesia.

Inti pesan Yenny Wahid pada akhirnya sederhana namun fundamental: NU adalah organisasi yang dibangun di atas adab, deliberasi, dan keilmuan. Setiap tindakan yang mengabaikan prinsip-prinsip itu, betapapun kuatnya alasan emosional di baliknya, pada hakikatnya mengkhianati warisan yang diwariskan oleh para pendiri organisasi dari Tebuireng hingga Cakrawati.