Gus Yahya minta massa aksi tenang

Ketegangan di Muktamar NU: Gus Yahya Ajak Massa Aksi Menjaga Tenang di Tengah Sengketa Pencalonan

Programamal.com – Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, yang biasanya dikenal sebagai pusat kajian keilmuan Islam tradisional, berubah menjadi panggung dinamika organisasi pada Sabtu. Ribuan anggota Nahdlatul Ulama (NU) memadati area sekitar arena Muktamar Ke-35 untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap mekanisme pemilihan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode mendatang. Di tengah suasana yang memanas, Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf—yang akrab disapa Gus Yahya—mengeluarkan pesan langsung kepada para pengunjuk rasa, meminta mereka menahan diri dan tidak melakukan langkah-langkah yang berpotensi mengacaukan jalannya sidang muktamar.

“Saya mohon agar lebih tenang. Saya pribadi, berjanji akan berusaha ikut mencari jalan keluar yang bijaksana dari ini yang bisa membuat tenang semua.”

Pesan tersebut disampaikan Gus Yahya sebagai respons atas eskalasi ketegangan yang terjadi di dalam dan di luar ruang sidang. Muktamar sendiri merupakan forum tertinggi dalam struktur organisasi NU, tempat para muktamirin dari seluruh cabang dan ranting berkumpul untuk menetapkan arah kebijakan organisasi serta memilih kepemimpinan baru. Proses ini berlangsung setiap lima tahun dan melibatkan mekanisme berlapis, termasuk peran Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi akhir terkait figur Ketua Umum.

Pengakuan terhadap Gus Yusuf sebagai Kader Unggul

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya secara eksplisit mengakui kapasitas K.H. Muhammad Yusuf Chudlori—yang dikenal luas dengan sebutan Gus Yusuf—sebagai salah satu tokoh paling menonjol dalam barisan kader NU. Pengakuan ini disampaikan di hadapan massa aksi yang sebagian besar datang untuk mendesak agar nama Gus Yusuf tetap dipertimbangkan dalam kontestasi kepemimpinan.

“Terkait dengan Gus Yusuf Chudlori, sebetulnya saya mengakui bahwa beliau adalah kader yang unggul dan aktif, termasuk yang unggul dibanding yang lain.”

Gus Yahya menambahkan bahwa secara personal ia menginginkan seluruh kader NU mendapatkan ruang untuk berkontribusi dalam organisasi. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir telah diambil oleh para muktamirin melalui mekanisme yang berlaku dalam sidang.

“Seandainya tergantung saya pribadi, saya ingin semua bisa diakomodasi, semua mendapat kesempatan. Tapi para muktamirin sudah membuat keputusan.”

Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada seluruh kandidat Ketua Umum PBNU agar tidak mengabaikan potensi yang dimiliki Gus Yusuf. Siapa pun yang kelak ditetapkan oleh AHWA sebagai pemimpin organisasi, menurut Gus Yahya, berkewajiban membuka ruang bagi kontribusi figur tersebut demi kepentingan jam’iyyah secara keseluruhan.

“Apa pun, siapa pun yang akan dipilih oleh Ahlul Halli Wal Aqdi, yang nanti diputuskan untuk menjadi ketua umum periode mendatang, tidak boleh melupakan Gus Yusuf Chudlori sebagai potensi besar yang harus bisa diunduh manfaatnya untuk jam’iyyah ini.”

Akar Ketegangan: Kontroversi Peraturan Perkumpulan

Benang merah dari seluruh aksi protes yang berlangsung di arena muktamar berpusat pada satu isu prosedural: penggunaan Peraturan Perkumpulan (Perkum) sebagai instrumen yang dianggap menghalangi pencalonan tertentu. Massa aksi mendesak panitia penyelenggara dan jajaran PBNU agar tidak menjadikan Perkum sebagai alat untuk menyaring nama-nama yang mereka anggap layak, khususnya Gus Yusuf dan Gus Salam Sohib.

Perkum sendiri merupakan dokumen regulasi internal yang mengatur tata kelola organisasi NU, mencakup ketentuan tentang masa idah politik satu tahun bagi kader yang ingin kembali mencalonkan diri, serta mekanisme sanksi organisasi. Dalam sidang Muktamar Ke-35, ketentuan-ketentuan tersebut kembali dibahas dan disahkan, sehingga secara teknis memengaruhi kelayakan sejumlah figur untuk maju sebagai calon Ketua Umum.

Koordinator aksi Fathoni menilai bahwa dinamika yang terjadi di ruang sidang menunjukkan adanya upaya terstruktur untuk mengarahkan proses pemilihan demi kepentingan kelompok tertentu. Ia menyebut bahwa pengesahan ketentuan Perkum yang memuat syarat-syarat bagi Ketua Umum telah dilakukan dengan cara yang dianggap tidak transparan.

“Pengesahan penggunaan Perkum yang memuat syarat ketua umum dimainkan sedemikian rupa. Ketentuan masa idah politik satu tahun dan sanksi organisasi dibahas kembali sehingga mengeliminasi beberapa kader terbaik menjadi calon ketua umum PBNU, baik itu Gus Yusuf Chudlori maupun Gus Salam Sohib.”

Tujuh Tuntutan Nahdliyyin Muda

Dalam aksi tersebut, kelompok Nahdliyyin Muda menyampaikan tujuh poin tuntutan yang menjadi kerangka aspirasi mereka. Inti dari tuntutan-tuntutan itu mencakup penolakan terhadap penggunaan Perkum secara sepihak dan diskriminatif untuk menghalangi pencalonan Gus Yusuf maupun Gus Salam Sohib. Mereka menegaskan bahwa regulasi internal organisasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen penataan tata kelola, bukan sebagai senjata politik untuk menyingkirkan kandidat tertentu dalam kontestasi muktamar.

Di samping itu, massa mendesak agar panitia dan seluruh jajaran PBNU menerapkan aturan secara adil, terbuka, dan konsisten—tanpa melakukan penafsiran selektif yang menguntungkan kelompok tertentu. Mereka juga menuntut adanya penjelasan resmi serta ruang klarifikasi yang setara bagi Gus Yusuf sebelum keputusan final mengenai kelayakan pencalonannya ditetapkan.

Implikasi bagi Masa Depan Organisasi

Muktamar Ke-35 NU berlangsung di tengah lanskap politik internal yang kompleks. NU, sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota di seluruh pelosok negeri, memiliki struktur kepemimpinan yang bergantung pada konsensus internal dan mekanisme musyawarah. Ketegangan prosedural semacam ini, jika tidak ditangani dengan bijaksana, berpotensi menggerus kepercayaan anggota terhadap proses demokrasi internal organisasi.

Peran AHWA sebagai penentu akhir figur Ketua Umum menjadikan setiap dinamika di ruang sidang memiliki bobot yang jauh melampaui sekadar urusan administratif. Keputusan yang diambil dalam forum tersebut akan menentukan arah kebijakan NU untuk lima tahun ke depan, mencakup isu-isu keagamaan, sosial, dan politik yang menyentuh kehidupan jutaan warga negara Indonesia. Dalam konteks itulah, pesan Gus Yahya untuk menjaga ketenangan bukan sekadar seremoni—ia merupakan upaya menjaga agar proses pengambilan keputusan tertinggi NU tetap berjalan dalam koridor yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.