Komisi VII DPR minta UMKM masuk perekonomian nasional dalam RKP 2027

Parlemen Dorong UMKM dan Pariwisata Jadi Tulang Punggung RKP 2027

Programamal.com – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menyerap lebih dari 97 persen total tenaga kerja di Indonesia dan menyumbang sekitar 61 persen produk domestik bruto. Dengan bobot ekonomi sebesar itu, posisi UMKM dalam arsitektur pembangunan nasional bukan sekadar isu sektoral, melainkan persoalan struktural yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Menyadari hal tersebut, Komisi VII DPR RI mendorong agar seluruh program dan anggaran yang menyentuh pelaku usaha kecil serta industri pariwisata secara eksplisit tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2027.

Tuntutan Integrasi ke Rantai Ekonomi Nasional

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyampaikan permintaan langsung kepada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar sektor UMKM tidak lagi beroperasi di pinggiran kebijakan fiskal, melainkan terintegrasi penuh ke dalam rantai perekonomian nasional. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin, dan turut melibatkan Kementerian Pariwisata sebagai mitra pembahasan.

Evita menegaskan bahwa langkah integrasi tersebut bukan sekadar preferensi politik, melainkan selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Secara spesifik, agenda yang dimaksud mencakup pendorongan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan pembangunan yang berakar dari desa, pemerataan distribusi ekonomi antarwilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa di kancah global.

“Setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja program prioritas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”

Pernyataan itu merujuk pada prinsip akuntabilitas fiskal: setiap rupiah yang dialokasikan untuk program UMKM harus dapat ditelusuri dampaknya terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, bukan sekadar menjadi angka di kolom anggaran tanpa dampak terukur.

Arah Kebijakan Anggaran untuk UMKM

Dalam rapat yang sama, Evita merinci empat pilar kebijakan anggaran yang harus diperkuat oleh Kementerian UMKM pada siklus fiskal 2027. Pilar pertama adalah perluasan akses pembiayaan, mengingat sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi hambatan kolateral dan informasi dalam memperoleh kredit formal. Pilar kedua menyangkut peningkatan kapasitas dan produktivitas, mencakup pelatihan teknis, sertifikasi mutu, dan adopsi teknologi produksi.

Pilar ketiga adalah perluasan pasar, baik domestik maupun ekspor, melalui fasilitasi perdagangan digital dan dukungan logistik. Pilar keempat adalah digitalisasi menyeluruh, mulai dari pencatatan keuangan, pemasaran daring, hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan bisnis. Keempat pilar ini, menurut Evita, harus tercermin secara konkret dalam postur anggaran dan bukan berhenti pada narasi kebijakan.

Dimensi Pariwisata dalam Rencana Kerja

Selain UMKM, Komisi VII juga menyoroti peran Kementerian Pariwisata. Evita meminta agar alokasi anggaran yang diterima kementerian tersebut diarahkan secara proporsional untuk peningkatan kualitas destinasi wisata, penguatan mutu pelayanan, perbaikan konektivitas infrastruktur, serta peningkatan daya saing destinasi di tingkat regional dan internasional. Tujuan akhirnya adalah memperluas manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat lokal dan perekonomian daerah, bukan terkonsentrasi pada segmen tertentu.

Di Indonesia, sektor pariwisata menyumbang sekitar 10 persen PDB dan menciptakan jutaan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung. Ketika pariwisata dan UMKM saling terhubung—misalnya melalui kerajinan lokal, kuliner khas daerah, atau homestay—dampak penggandaannya terhadap ekonomi komunitas menjadi jauh lebih besar dibandingkan penanganan kedua sektor secara terpisah.

Posisi Strategis dan Akuntabilitas Program

Evita menekankan bahwa pariwisata dan UMKM menempati posisi strategis karena kontribusinya melampaui sekadar angka pertumbuhan. Kedua sektor ini merupakan mesin penciptaan lapangan kerja, instrumen pemerataan pendapatan, dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, setiap perubahan—baik peningkatan maupun penurunan—dalam program yang menyentuh kedua sektor harus dijelaskan secara transparan beserta implikasinya terhadap target pembangunan ke depan.

Komisi VII meminta kedua kementerian untuk memaparkan program-program yang mengalami kenaikan atau penurunan anggaran, serta menjelaskan konsekuensi dari perubahan tersebut terhadap capaian target yang telah ditetapkan. Transparansi ini dianggap penting agar proses perencanaan tidak terjebak pada inersia administratif tanpa evaluasi kinerja.

“Kita berharap tentunya rencana kerja dan anggaran tahun 2027 yang telah disusun oleh masing-masing kementerian dapat selaras dengan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027 sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan di sektor pariwisata dan UMKM.”

Dokumen RKP merupakan instrumen perencanaan tahunan pemerintah yang menjadi landasan penyusunan anggaran negara. Ketika program kementerian tidak selaras dengan RKP, risiko yang muncul adalah fragmentasi kebijakan, tumpang tindih anggaran, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Dengan mendorong keselarasan tersebut, Komisi VII berupaya memastikan bahwa siklus perencanaan 2027 tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga menjawab tantangan riil yang dihadapi pelaku usaha kecil dan industri pariwisata di lapangan.