Pigai dorong tindak lanjut masukan masyarakat dalam kebijakan HAM

Forum Kebijakan HAM 2026 Dorong Respons Nyata atas Aspirasi Warga

Programamal.com – Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 di Jakarta sebagai langkah untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi tindak lanjut yang dapat dijalankan oleh pemerintah. Kegiatan selama tiga hari ini melibatkan lebih dari 90 kementerian, lembaga, serta lembaga nasional HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai menekankan bahwa keterlibatan publik dalam isu hak asasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui forum penyampaian pendapat. Pemerintah juga perlu menunjukkan bahwa pandangan, kritik, dan rekomendasi yang telah disampaikan benar-benar diperiksa serta dijawab dalam proses pembentukan kebijakan.

“Partisipasi masyarakat tidak selesai ketika masyarakat telah diberi kesempatan untuk berbicara. Partisipasi menjadi bermakna ketika masukan tersebut didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh tanggapan dari pemerintah,” kata Pigai.

Forum tersebut menjadi kelanjutan dari Forum Konsultasi HAM yang berlangsung pada 27 Agustus 2026. Dalam konsultasi sebelumnya, kelompok masyarakat sipil menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi yang kini dibawa ke ruang koordinasi antarinstansi pemerintah.

Menjembatani Aspirasi dengan Mandat Instansi

Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 memakai pendekatan closed government deliberation, yakni pembahasan internal pemerintah untuk mencocokkan usulan masyarakat dengan tugas, kewenangan, dan program masing-masing kementerian atau lembaga. Melalui mekanisme ini, rekomendasi tidak berhenti sebagai catatan diskusi, melainkan dapat dipetakan kepada pihak yang memiliki kewenangan menindaklanjutinya.

Pendekatan lintas sektor dinilai penting karena persoalan HAM kerap berkaitan dengan lebih dari satu bidang kebijakan. Isu tersebut dapat bersinggungan dengan pertanahan, perlindungan pekerja migran, pembangunan infrastruktur, investasi, lingkungan hidup, hingga hak masyarakat adat.

Dalam posisi ini, Kementerian HAM menjalankan peran sebagai penghubung dan fasilitator. Koordinasi diperlukan agar kebijakan dari satu sektor tidak berjalan sendiri-sendiri atau menimbulkan dampak yang mengabaikan perlindungan hak warga. Penyelarasan data juga menjadi salah satu arah pembahasan, sehingga tindak lanjut antarinstansi dapat dibangun dengan dasar informasi yang lebih seragam.

Percepatan Regulasi dan Program HAM

Pigai turut meminta percepatan penyusunan sejumlah agenda regulasi dan program di bidang HAM. Di antaranya revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM, serta Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM.

Revisi regulasi dan pembaruan program tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan pelaksanaan kebijakan HAM dengan kebutuhan tata kelola saat ini. Dalam praktiknya, dokumen kebijakan dan aturan baru memerlukan koordinasi yang kuat, karena pelaksanaannya dapat melibatkan berbagai tingkat pemerintahan maupun sektor pelayanan publik.

“Komitmen dan arah kebijakan Presiden harus dikawal oleh kesiapan serta akselerasi mesin administrasi di jajaran birokrasi, agar setiap peraturan perundang-undangan dapat diproses secara optimal dan tidak berhenti di tengah jalan,” ujar dia.

Pesan itu menyoroti pentingnya kesiapan birokrasi dalam mengubah arah kebijakan menjadi pelaksanaan yang terukur. Sebuah komitmen nasional akan membutuhkan pembagian tugas yang jelas, proses administrasi yang berjalan, serta koordinasi yang konsisten agar hasil pembahasan tidak berhenti pada tahap perencanaan.

HAM dalam Agenda Pembangunan Nasional

Forum ini diarahkan untuk memperkuat keselarasan kebijakan pemerintah bersama kementerian, lembaga, dan lembaga nasional HAM. Sasaran akhirnya adalah penyusunan langkah konkret yang dapat menjawab masukan masyarakat sekaligus mendukung pemajuan hak asasi di berbagai bidang pembangunan.

Pigai menegaskan bahwa pelaksanaan Astacita tidak dapat dipisahkan dari agenda pemajuan HAM. Keduanya ditempatkan sebagai unsur yang saling berkaitan dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Bagi masyarakat, proses ini penting karena kebijakan HAM tidak hanya berkaitan dengan satu isu tertentu. Prinsip perlindungan hak dapat hadir dalam pelayanan publik, pengelolaan ruang dan tanah, perlindungan kelompok rentan, kebijakan ketenagakerjaan, serta keputusan pembangunan yang berdampak pada kehidupan warga.

Dengan membawa hasil konsultasi masyarakat ke pembahasan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya membangun jalur yang lebih jelas antara suara publik dan keputusan administratif. Tantangan berikutnya terletak pada tindak lanjut yang dapat dilihat, koordinasi yang berkelanjutan, serta kemampuan setiap instansi menerjemahkan komitmen HAM ke dalam kebijakan dan program kerja.