Menlu Inggris: Israel makin kehilangan sekutu

Inggris Tegaskan Tekanan terhadap Pendudukan Israel

Programamal.com – Menteri Luar Negeri Inggris Edward Samuel Miliband menyatakan bahwa Israel kian terasing dari negara-negara yang sebelumnya menjadi mitra maupun sekutunya. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya kecaman internasional atas situasi di Jalur Gaza serta berlanjutnya perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Dalam wawancara dengan siniar Inggris The Rest is Politics pada Selasa, 15 September, Miliband menilai tindakan di wilayah Palestina telah memengaruhi cara masyarakat dunia memandang Israel. Ia menekankan bahwa dukungan internasional tidak dapat dianggap tetap ada ketika pendudukan dan kekerasan terus berlangsung.

“Israel sedang kehilangan teman. Mereka tidak mendapatkan sekutu baru, justru kehilangan sekutu. Mereka kehilangan sekutu di mana-mana,” kata Miliband.

Pemerintah Inggris baru-baru ini mengumumkan rangkaian langkah yang diarahkan pada aktivitas permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Kebijakan tersebut meliputi larangan impor produk dari permukiman ilegal, sanksi terhadap perusahaan serta individu yang membantu ekspansi permukiman, dan tindakan tambahan terhadap ekstremis Israel yang diduga mendukung atau menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.

Sanksi Difokuskan pada Pendudukan

Miliband menegaskan bahwa langkah London tidak dimaksudkan untuk menolak legitimasi Israel sebagai negara. Sasaran kebijakan itu, katanya, adalah pendudukan ilegal dan tindakan yang mempersempit kemungkinan tercapainya penyelesaian politik antara Palestina dan Israel.

“Semua langkah itu untuk mengubah keadaan tersebut. Rezim sanksi ini menargetkan pendudukan ilegal, bukan menargetkan atau mendelegitimasi Israel dengan cara apa pun,” ujarnya.

Ia menilai kondisi yang dibiarkan berjalan selama ini tidak menghasilkan perbaikan. Sebaliknya, realitas di lapangan dinilai semakin menjauhkan kawasan dari solusi dua negara, yakni gagasan mengenai berdirinya Israel dan Palestina sebagai dua negara yang hidup berdampingan.

Bagi Inggris, mempertahankan peluang solusi dua negara merupakan alasan utama di balik pengetatan kebijakan tersebut. Tanpa jalan politik yang dapat diterima kedua pihak, Miliband menilai stabilitas jangka panjang di Timur Tengah sulit tercapai.

“Tidak akan ada stabilitas di Timur Tengah tanpa solusi dua negara antara Palestina dan Israel,” tuturnya.

Proyek E1 dan Masa Depan Palestina

Salah satu perhatian utama Miliband adalah proyek perluasan permukiman E1 Israel. Rencana itu telah lama dipandang komunitas internasional sebagai titik krusial karena berpotensi memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah Tepi Barat lainnya.

Konsekuensinya bukan sekadar persoalan pembangunan kawasan, melainkan juga menyangkut kesinambungan wilayah yang dibutuhkan Palestina untuk membangun negara yang dapat berfungsi secara mandiri. Fragmentasi wilayah akan membuat mobilitas, layanan publik, kegiatan ekonomi, dan tata kelola Palestina semakin sulit dijalankan.

“Karena pada dasarnya, hal itu akan memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat, yang benar-benar membuat Palestina tidak dapat berdiri sendiri,” kata Miliband.

Ia menghubungkan kebijakan Inggris tersebut dengan putusan Mahkamah Internasional pada 2024. Putusan itu memerintahkan Israel mengakhiri pendudukan, membongkar permukiman, serta membayar ganti rugi. Miliband juga menyinggung panjangnya pendudukan atas wilayah Palestina dan besarnya jumlah warga Palestina yang terusir sebagai faktor yang mendorong pemerintah Inggris bertindak.

Kekerasan Pemukim dan Krisis Gaza

Selain isu permukiman, Miliband menyoroti kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina. Ia mengatakan Inggris tidak boleh membiarkan tindakan semacam itu berlalu tanpa respons tegas.

“Kita tidak boleh menyerah di hadapan terorisme pemukim,” kata Miliband.

Ia menggunakan istilah yang sangat keras untuk menggambarkan kekerasan tersebut dan menyebut adanya pembersihan etnis oleh kelompok pemukim yang melakukan teror. Pernyataan itu mencerminkan meningkatnya kekhawatiran Inggris terhadap dampak kekerasan di Tepi Barat terhadap warga sipil Palestina serta masa depan perundingan damai.

“Kita harus menghentikan terorisme pemukim, terorisme yang sesungguhnya. Saya menggunakan istilah itu, pembersihan etnis yang dilakukan oleh para teroris pemukim. Itulah yang sedang terjadi,” ujarnya.

Di Gaza, Miliband menyampaikan kecaman terhadap situasi kemanusiaan yang memburuk. Ia menyebut penghalangan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza tampak sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja. Setelah bertemu sejumlah orang, termasuk dokter yang pernah bekerja di Gaza, ia menggambarkan kesaksian yang diterimanya sebagai sesuatu yang mengerikan dan sulit diungkapkan dengan kata-kata.

Ia juga mempertanyakan makna gencatan senjata yang disebut berlangsung, karena kekerasan tetap memakan korban jiwa. Miliband menyatakan 1.200 warga Palestina telah terbunuh sejak apa yang disebut sebagai gencatan senjata.

“Situasi di lapangan sangat buruk. Tidak ada yang dapat membenarkan apa yang telah terjadi di Gaza. Sejak apa yang disebut gencatan senjata, 1.200 warga Palestina telah terbunuh. Itu bukan gencatan senjata yang berarti,” katanya.

Pesan untuk Masyarakat Israel

Miliband mengatakan langkah Inggris juga dimaksudkan sebagai pesan politik kepada masyarakat Israel. Inggris belum mengetahui apa yang akan terjadi dalam pemilu Israel pada 27 Oktober, namun pemerintahnya ingin menunjukkan bahwa dunia internasional tidak akan berdiam diri ketika pendudukan terus dipertahankan.

“Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pemilu Israel pada 27 Oktober, tetapi kami berupaya mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada rakyat Israel untuk mengatakan, lihat, masyarakat internasional tidak akan tinggal diam ketika pendudukan ini terus berlangsung,” ujarnya.

Dalam refleksi pribadi, Miliband mengenang ibunya yang meninggal pada Mei lalu. Ia membayangkan ibunya akan menaruh perhatian besar pada penderitaan warga Palestina dan menilai apa yang terjadi sebagai sesuatu yang salah.

“Dia akan berkata, lihatlah apa yang terjadi pada rakyat Palestina. Lihatlah apa yang terjadi pada orang-orang malang ini. Ini salah,” kata Miliband.

Pernyataan dan kebijakan Inggris tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai Gaza, Tepi Barat, bantuan kemanusiaan, dan permukiman ilegal tidak hanya berkaitan dengan konflik saat ini. Seluruh isu itu juga akan menentukan apakah peluang bagi solusi dua negara masih dapat dipertahankan di masa mendatang.