TNI AL gagalkan aksi penyelundupan kayu di Surabaya

TNI AL Amankan Puluhan Kontainer Kayu Ilegal di Surabaya

Programamal.com – Upaya pengiriman kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar berhasil dihentikan TNI Angkatan Laut di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (21/10). Penindakan dilakukan di Terminal Berlian serta Depo Tanto 2 di Jalan Tanjung Tembaga Nomor 11, Surabaya.

Operasi tersebut melibatkan unsur TNI AL bersama satuan tugas gabungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara atau Jabalnusra. Petugas menemukan puluhan kontainer yang memuat beragam barang, termasuk kayu olahan yang diduga tidak sesuai dengan dokumen pengangkutannya.

Informasi Intelijen Mengawali Penindakan

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tunggul, menjelaskan bahwa kegiatan ini berawal dari informasi intelijen mengenai rencana pengiriman kayu yang diduga terkait aktivitas penebangan liar di Nabire, Papua Tengah.

“Berdasarkan informasi tersebut, Denintel Kodaeral V melakukan koordinasi dengan Gakkum Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jabalnusra serta tenaga ahli terkait, untuk mempersiapkan langkah pemeriksaan dan penindakan,” kata Tunggul.

Koordinasi itu dilakukan sebelum pemeriksaan terhadap KM Tanto Permai, kapal yang saat itu bersandar di Dermaga Berlian Barat Utara, Terminal Berlian, Pelabuhan Tanjung Perak. Kapal tersebut diketahui melayani rute Surabaya, Makassar, Nabire, Biak, Manokwari, lalu kembali ke Surabaya.

Jalur pelayaran antarpulau seperti rute tersebut memiliki peran penting bagi distribusi logistik. Karena itu, pemeriksaan muatan menjadi bagian krusial untuk memastikan barang yang bergerak melalui pelabuhan memenuhi ketentuan, terutama komoditas sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

23 Kontainer Memuat Kayu Merbau

Setelah melakukan pemantauan terhadap aktivitas kapal, tim melanjutkan pemeriksaan fisik atas 37 kontainer. Hasilnya, 23 kontainer berisi kayu olahan, enam kontainer memuat tabung LPG kosong, empat kontainer berisi perancah, dan empat kontainer lainnya membawa besi tua.

Kayu yang ditemukan di dalam 23 kontainer itu kemudian diperiksa lebih lanjut. Petugas melihat sejumlah kondisi yang menjadi perhatian, mulai dari bentuk dan ukuran kayu yang tidak seragam hingga jenis potongan yang diduga dibuat menggunakan gergaji mesin, bukan melalui proses sawmill.

“Kayu yang ditemukan tersebut, bentuk dan ukuran tidak merata, serta potongan berasal dari gergaji mesin (chainsaw) bukan sawmill dan volume tidak sesuai dengan dokumen kayu olahan (DKO),” terang Tunggul.

Pemeriksaan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari atau BPHL Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mengidentifikasi kayu dalam 23 kontainer itu sebagai merbau. Jenis kayu ini dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi dan lazim dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan berbahan kayu karena karakteristiknya yang kuat.

Nilai ekonomis muatan yang diduga terkait pembalakan liar tersebut diperkirakan mencapai Rp5,5 miliar. Seluruh kayu telah diamankan personel TNI AL untuk mendukung proses pemeriksaan lanjutan.

Pentingnya Pengawasan Jalur Laut

Kasus ini menegaskan bahwa pengawasan di pelabuhan tidak hanya berkaitan dengan kelancaran arus barang, tetapi juga perlindungan sumber daya alam. Pengangkutan kayu tanpa kesesuaian dokumen dapat menyulitkan penelusuran asal-usul komoditas dan berisiko membuka ruang bagi peredaran hasil kejahatan kehutanan.

Penebangan liar dapat memberi dampak yang lebih luas daripada kerugian ekonomi. Praktik tersebut berpotensi mengganggu kelestarian kawasan hutan, mengurangi fungsi ekologis hutan, serta merugikan negara apabila sumber daya alam diperdagangkan di luar ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pengiriman antarpulau, pemeriksaan dokumen dan kecocokan antara keterangan administrasi dengan kondisi muatan menjadi bagian penting dari penegakan hukum. Perbedaan volume, bentuk barang, atau proses pengolahan dapat menjadi petunjuk yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis.

TNI AL menyatakan pengungkapan tersebut mencerminkan komitmen untuk menghadapi berbagai bentuk penyelundupan melalui jalur laut. Kerja sama dengan instansi kehutanan dan tenaga ahli juga diperlukan karena penanganan komoditas kayu membutuhkan pemeriksaan yang tidak hanya melihat jumlah muatan, tetapi juga jenis, bentuk, serta kesesuaiannya dengan dokumen.

“Pengungkapan ini juga merupakan bentuk sinergi TNI AL dengan instansi terkait dalam mengawasi jalur laut serta mencegah praktik penyelundupan sumber daya alam yang berpotensi merugikan negara dan merusak kelestarian hutan,” tutup Tunggul.

Penyitaan kayu dari puluhan kontainer tersebut menjadi langkah awal dalam pendalaman perkara. Pemeriksaan lanjutan diharapkan dapat menjelaskan asal muatan, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang terkait dalam pengiriman kayu yang diduga berasal dari pembalakan ilegal itu.