Menkop: Koperasi jangan hanya jadi tempat pinjam uang

Koperasi di Toraja Utara Jadi Sorotan: Dari Pinjaman ke Penggerak Ekonomi Rakyat

Programamal.com – Menkop – Sebuah koperasi simpan pinjam di pegunungan Toraja Utara, Sulawesi Selatan, kini menjadi contoh bagaimana lembaga ekonomi kerakyatan bisa melampaui fungsi sekadar menyalurkan kredit. KSP Balo’ta, yang beroperasi di tengah kawasan pertanian kopi, telah menunjukkan bahwa koperasi mampu membina petani hingga meningkatkan daya saing mereka di pasar, bukan sekadar menjadi loket peminjaman dana. Keberhasilan inilah yang menarik perhatian langsung dari kementerian terkait pada kunjungan kerja pekan lalu.

Pesan Menteri: Koperasi Harus Jadi Mesin Produktivitas

Menteri Koperasi Ferry Juliantono hadir di markas KSP Balo’ta pada hari Minggu untuk meninjau langsung operasional koperasi tersebut. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa peran koperasi di Indonesia tidak boleh berhenti pada fungsi intermediasi keuangan. Anggota koperasi, terutama petani dan pelaku usaha kecil, membutuhkan pendampingan menyeluruh: mulai dari akses modal, peningkatan kapasitas manajerial, perluasan saluran distribusi, hingga penciptaan nilai tambah pada produk yang mereka hasilkan.

“Kita tidak boleh puas hanya membuat petani mendapatkan pinjaman. We harus membuat petani semakin produktif, semakin sejahtera, dan semakin memiliki posisi tawar.”

Pernyataan tersebut merujuk pada program pembinaan yang dijalankan KSP Balo’ta, termasuk pendampingan teknis bagi petani kopi dan pengembangan perkebunan percontohan. Ferry menekankan bahwa model semacam ini perlu diperluas agar koperasi benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas, bukan sekadar lembaga keuangan mikro yang beroperasi secara parsial.

Jejak Pertumbuhan KSP Balo’ta

Skala operasional KSP Balo’ta menunjukkan bahwa pendekatan holistik ini bukan sekadar retorika. Ketua koperasi, Dedi Bongga, mengungkapkan bahwa total aset lembaga tersebut telah menyentuh angka Rp1,9 triliun per Juli 2026. Angka itu merepresentasikan lonjakan sebesar 609 persen dibandingkan posisi aset pada tahun 2014, menandakan pertumbuhan yang konsisten selama lebih dari satu dekade.

Jumlah anggota yang dilayani kini mencapai sekitar 15 ribu orang. Mereka tidak hanya memperoleh fasilitas simpan pinjam, tetapi juga ikut serta dalam program pemberdayaan usaha tani yang difasilitasi koperasi. Dukungan eksternal turut mempercepat ekspansi ini: Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi telah menyalurkan pembiayaan modal kerja secara bertahap selama kurang lebih 10 tahun, dengan total penyaluran sekitar 10 kali. Pola pendanaan berulang ini memberi koperasi ruang untuk memperluas jangkauan layanan tanpa terjebak pada ketergantungan satu kali suntikan dana.

Lanskap Koperasi di Toraja Utara dan Program KDKMP

Di tingkat daerah, Bupati Toraja Utara Frederik Viktor Palimbong menyampaikan bahwa wilayahnya kini memiliki sekitar 49 koperasi aktif pasca-pemekaran administratif. Keberadaan puluhan lembaga ekonomi kerakyatan ini menjadi tulang punggung distribusi layanan keuangan dan pembinaan usaha bagi masyarakat pedesaan yang selama ini minim akses terhadap perbankan formal.

Sebagian dari 49 koperasi tersebut kini bertransformasi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebuah skema nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi tingkat desa. Dari total target 151 unit KDKMP di Toraja Utara, 19 unit telah rampung 100 persen pembangunannya. Empat unit lain masih dalam tahap konstruksi dengan progres berkisar antara 60 hingga 90 persen. Pemerintah daerah ditugaskan mengawal penyelesaian sisa pembangunan secara optimal agar seluruh unit dapat beroperasi sesuai jadwal.

Implikasi dan Arah Kebijakan

Kunjungan ke Toraja Utara ini menegaskan arah kebijakan pemerintah: koperasi harus bertransformasi dari lembaga yang reaktif—menyalurkan dana ketika anggota datang meminjam—menjadi lembaga yang proaktif dalam membangun kapasitas ekonomi anggotanya. Bagi daerah agraris seperti Toraja Utara, di mana kopi dan komoditas hortikultura menjadi tulang punggung pendapatan rumah tangga, transformasi semacam ini memiliki dampak langsung pada ketahanan pangan lokal dan daya tawar petani di rantai pasok.

Keberhasilan KSP Balo’ta juga menjadi preseden bagi koperasi-koperasi lain di wilayah pegunungan dan pedesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur pasar. Jika model pembinaan teknis dan pengembangan perkebunan percontohan dapat direplikasi secara terstruktur, koperasi berpotensi menjadi instrumen utama pengurangan kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang diamanatkan konstitusi.