New Policy: Ekonom: Stimulus pemerintah langkah tepat jaga daya beli masyarakat

Ekonom: Stimulus Pemerintah Langkah Tepat Jaga Daya Beli Masyarakat

New Policy – Kupang menjadi fokus pembicaraan mengenai kebijakan pemerintah yang terkait dengan paket stimulus ekonomi senilai Rp26 triliun. Seorang ekonom dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Rolland E. Fanggidae, menilai langkah ini layak diapresiasi karena bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu. “Paket stimulus ini merupakan strategi pencegah krisis yang dianggap efektif oleh ekonom,” jelasnya dalam wawancara di Kupang, Senin. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini memberikan perlindungan bagi daya beli masyarakat, yang saat ini mulai terpengaruh oleh ketidakstabilan ekonomi dunia.

“Kebijakan ini adalah langkah ‘rem darurat’ yang bagus dari pemerintah. Saat ekonomi global lagi tidak menentu dan daya beli masyarakat mulai melemah, pemerintah masuk menyuntikkan dana segar agar perputaran uang tidak macet,” ujarnya.

Selain itu, Rolland menyoroti pentingnya kebijakan tersebut dalam merespons kenaikan biaya hidup yang terus menggerus kemampuan beli rakyat. Ia menilai stimulus ini memberikan semangat bagi masyarakat, terutama yang terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan pokok dan transportasi. “Pertumbuhan ekonomi lokal bisa terjaga meskipun secara global ada tekanan, karena stimulus ini memastikan alur dana tetap lancar,” tambahnya.

Implementasi Stimulus: Tantangan di Wilayah Kepulauan

Menurut Rolland, meski jumlah anggaran stimulus cukup besar, tantangan utama justru terletak pada efektivitas penyaluran dana ke daerah-daerah kepulauan. “Bagi daerah kepulauan seperti NTT, sehebat apa pun kebijakannya di pusat, kalau penyalurannya lambat karena kendala geografis, dampaknya ke masyarakat juga akan terlambat,” katanya. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dibuat di Jakarta perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik wilayah daerah, termasuk tingkat keterjangkauan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat setempat.

“Insentif ini menjadi angin segar bagi maskapai sehingga dapat membantu menahan agar harga tiket tidak semakin melonjak, terutama pada musim liburan. Namun untuk NTT, stimulus ini baru sebatas obat pereda nyeri musiman, belum menyembuhkan akar masalah,” ujar dia.

Meski bantuan tersebut dinilai membantu mengurangi tekanan harga tiket, Rolland menyoroti bahwa biaya transportasi udara di NTT masih tinggi karena beberapa faktor. “Masih ada keterbatasan jumlah maskapai yang beroperasi di wilayah kepulauan, biaya avtur yang mahal, serta fluktuasi jumlah penumpang,” jelasnya. Faktor-faktor ini menciptakan struktur biaya yang sulit ditekan, sehingga insentif pemerintah hanya menjadi solusi sementara.

Dampak Bantuan Pangan dan Subsidi Harga

Dalam rangka memperkuat dampak stimulus, Rolland juga menilai bantuan pangan dan subsidi harga kebutuhan pokok menjadi poin penting. “Bantuan beras 10 kilogram dan subsidi harga akan membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ketika beban belanja pangan berkurang, masyarakat memiliki sisa pendapatan untuk membeli kebutuhan lainnya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa langkah ini sangat berguna bagi keluarga berpenghasilan rendah, karena mengurangi risiko ketidakpastian kebutuhan pokok.

“Kondisi tersebut, lanjutnya, akan menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena daya beli masyarakat tetap terjaga. Warung, pedagang pasar, hingga UMKM akan ikut merasakan manfaat karena konsumsi masyarakat tetap terjaga,” kata Rolland.

Rolland juga menyoroti insentif tarif transportasi laut yang diberikan melalui diskon dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry. Menurutnya, pengurangan biaya distribusi barang antarpulau bisa mempercepat akses pasar dan meningkatkan aktivitas perdagangan lokal. “Rumusnya sederhana, ketika isi piring masyarakat kecil aman, maka ekonomi di tingkat bawah ikut bergerak,” ujarnya.

Sebagai tambahan, paket stimulus ini diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas. Rolland mengatakan bahwa bantuan langsung ke masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan sirkulasi dana yang bisa mengakar di sektor-sektor kecil. “Kebijakan seperti ini memberikan dampak langsung, terutama bagi kalangan yang sebelumnya kesulitan memenuhi kebutuhan pokok,” imbuhnya.

Dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah, Rolland menekankan bahwa penyesuaian kebijakan harus memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan. “Stimulus yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik NTT, seperti aksesibilitas rute penerbangan dan ketergantungan pada transportasi laut,” jelasnya. Ia menyarankan bahwa pemerintah perlu mempercepat proses penyaluran dana dan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak daerah untuk memastikan kebijakan ini benar-benar sampai ke masyarakat.

Rolland juga menyebutkan bahwa keberhasilan stimulus bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Jika kerja sama tidak optimal, efek stimulus akan terbatas. Kebijakan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan infrastruktur,” ujarnya. Ia menilai bahwa daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus dalam hal pengadaan bahan bakar, pembangunan bandara, serta keberlanjutan ekonomi lokal.

Dengan demikian, Rolland mengharapkan stimulus pemerintah tidak hanya menjadi respons darurat, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat. “Stimulus ini bisa menjadi batu loncatan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan jika diterapkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkasnya. Ia yakin dengan adanya bantuan pangan, diskon tarif transportasi, serta insentif untuk maskapai, masyarakat NTT akan lebih stabil dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.