Special Plan: Rektor Unhas tekankan pentingnya kesamaan visi ekonomi biru

Rektor Unhas Tekankan Peran Kolaborasi dalam Pembangunan Ekonomi Biru

Special Plan – Makassar, Sabtu – Prof Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin, menekankan pentingnya keselarasan visi antara pemerintah, sektor industri, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong ekosistem ekonomi biru yang inklusif serta berkelanjutan. Dalam pidatonya di Makassar, ia menegaskan bahwa pengembangan ilmu kelautan dan perikanan bukan hanya tanggung jawab institusi pendidikan, tetapi juga keharusan bersama yang melibatkan berbagai pihak. Menurut Prof Jamaluddin Jompa, potensi sumber daya maritim Indonesia sangat besar dan menjadi peluang strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus tantangan yang perlu dijawab melalui sinergi antar sektor.

Ekonomi biru, yang merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara bijak, dinilai sangat krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. Prof Jamaluddin Jompa menambahkan bahwa upaya peningkatan kualitas sektor ini tidak hanya berdampak pada penghidupan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas pangan nasional. “Ekonomi biru harus menjadi bagian dari visi nasional yang lebih luas, sebab keberlanjutan sumber daya maritim berkaitan langsung dengan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi,” ujarnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Universitas Hasanuddin menginisiasi kegiatan “Symarfish 2026” yang menjadi platform penting untuk mendiskusikan isu-isu terkini terkait kelautan dan perikanan. Forum ini menampilkan partisipasi dari para ilmuwan dan praktisi, serta diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang produktif. Wilma J. C. Moka, PhD, ketua panitia, menjelaskan bahwa jumlah peserta yang hadir mencapai 120 orang, dengan total 90 abstrak makalah yang terdaftar. “Kita berharap Symarfish 2026 mampu menghasilkan solusi nyata untuk tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Wilma.

Peran Penting Forum dalam Mengakselerasi Inovasi Maritim

Kolaborasi internasional terus ditingkatkan melalui kegiatan Symarfish 2026. Peserta yang berasal dari berbagai negara menunjukkan semakin luasnya jaringan kerja dalam mendukung riset dan inovasi di bidang maritim. Wilma menambahkan bahwa forum ini menjadi ajang pertukaran ide yang membuka peluang kerja sama global. “Dari seluruh peserta, kita dapat melihat minat global terhadap pengembangan ilmu kelautan dan perikanan Indonesia,” jelasnya.

Rektor Unhas juga menyoroti peran pendidikan tinggi dalam memperkuat basis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sektor maritim. “Kampus harus menjadi pusat inovasi, sekaligus penggerak perubahan melalui keterlibatan aktif dalam penelitian dan pengembangan,” katanya. Ia menegaskan bahwa ekosistem ekonomi biru tidak bisa terwujud tanpa partisipasi aktif akademisi dalam memberikan kontribusi keilmuan. Dalam konteks ini, universitas sebagai institusi penelitian menjadi bagian penting dalam menyediakan solusi berbasis sains untuk tantangan yang dihadapi.

Topik Strategis yang Dibahas dalam Symarfish 2026

Symarfish 2026 membahas berbagai topik yang relevan dengan arah pembangunan ekonomi biru. Topik-topik tersebut mencakup keanekaragaman hayati perairan, ekologi dan konservasi akuatik, serta dampak perubahan iklim terhadap lingkungan laut. Selain itu, forum ini juga menyajikan diskusi tentang bioteknologi kelautan dan perikanan, yang menjadi penggerak utama dalam meningkatkan produksi dan keberlanjutan sumber daya. Wilma menyebut bahwa akuakultur berkelanjutan, sistem informasi geografis kelautan, dan manajemen pencemaran perairan juga menjadi fokus utama pembahasan.

“Symarfish 2026 dirancang untuk memberikan gambaran tentang potensi riset dan inovasi yang ada di Indonesia, serta bagaimana teknologi bisa diterapkan untuk meningkatkan produktivitas sektor maritim,” kata Wilma. Ia menekankan bahwa diskusi tentang sosial ekonomi kelautan dan perikanan menjadi komponen penting dalam memahami dinamika masyarakat pesisir. “Kita perlu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, sehingga ekonomi biru tidak hanya menjadi sektor pertumbuhan, tetapi juga sebagai penggerak inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Rektor Unhas mengingatkan bahwa kolaborasi antar sektor tidak hanya berhenti di tingkat penelitian, tetapi juga harus melibatkan pemangku kebijakan. “Hasil yang dihasilkan dari Symarfish 2026 nantinya akan disampaikan kepada para pengambil kebijakan, agar kebijakan kelautan dan perikanan bisa lebih terarah dan berbasis bukti ilmiah,” kata Prof Jamaluddin Jompa. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi biru tergantung pada partisipasi aktif semua pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat.

Dalam konteks globalisasi, Prof Jamaluddin Jompa menyoroti pentingnya keterlibatan akademisi dalam menghadirkan perspektif baru untuk sektor maritim. “Kita harus melihat kelautan bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai bagian dari sistem ekonomi yang saling terkait dengan sektor lain,” ujarnya. Penguatan ilmu kelautan dan perikanan, menurut Prof JJ, akan membuka peluang untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar internasional. Ia juga menambahkan bahwa inovasi di bidang teknologi kelautan perlu diintegrasikan dengan kebijakan lingkungan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekosistem.

Wilma J. C. Moka menambahkan bahwa forum ini menawarkan ruang bagi pemikiran kritis dan solusi berbasis data. “Symarfish 2026 menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadi pusat penelitian dan inovasi maritim, sekaligus menjawab tantangan kritis yang dihadapi,” ujarnya. Dengan melibatkan para ilmuwan dari berbagai negara, forum ini berharap dapat menjadi penggerak untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. “Kita juga melibatkan pemangku kepentingan dari industri perikanan dan pemerintah, agar solusi yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan nyata,” jelas Wilma.

Ekonomi biru, sebagai sektor kritis dalam pembangunan ekonomi nasional, dinilai memerlukan pendekatan holistik. Prof Jamaluddin Jompa menegaskan bahwa kolaborasi antar sektor harus menjadi prioritas untuk mencapai visi tersebut. “Setiap pihak memiliki peran yang tak terpisahkan, baik dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan kualitas SDM,” ujarnya. Ia juga menyebut bahwa keterlibatan masyarakat pesisir sebagai pemangku kebijakan lokal sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.

Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi biru diharapkan menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. “Sektor kelautan dan perikanan harus menjadi bagian dari kebijakan nasional yang lebih inklusif, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Prof Jamaluddin Jompa. Ia yakin, dengan sinergi yang baik, Indonesia mampu menjadi salah satu negara pionir dalam pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan. “Symarfish 2026 menjadi langkah awal, tetapi masih perlu diikuti oleh kegiatan