New Policy: Anggota DPR pastikan pengelolaan dapur MBG di Sigi sesuai standar

Anggota DPR pastikan pengelolaan dapur MBG di Sigi sesuai standar

New Policy –

Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Longki Djanggola, Rabu. Ia melakukan inspeksi langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabobona untuk menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai pedoman sanitasi lingkungan dan kesehatan. Kunjungan ini bertujuan memastikan kualitas layanan makanan gratis yang disajikan kepada siswa, serta mengawasi tata kelola dapur dalam upaya menjaga standar pelayanan. “Kami berupaya memverifikasi pengelolaan dapur MBG di wilayah ini agar semua aspek kesehatan dan kebersihan terpenuhi,” tuturnya.

Pengawasan untuk meminimalkan risiko

Longki Djanggola menekankan perlunya peningkatan konsistensi dalam pengelolaan dapur MBG. Ia menyoroti bahwa program ini telah memberikan dampak signifikan, khususnya bagi para siswa, dalam meningkatkan asupan gizi dan kesehatan. Namun, menurutnya, penting untuk terus mengawasi proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, hingga penyajian makanan, agar tidak terjadi masalah yang bisa mengganggu keberlanjutan program. “Pengelolaan SPPG harus diperhatikan secara terus-menerus, mulai dari sanitasi lingkungan hingga kelayakan bahan makanan, agar risiko yang tidak diinginkan dapat dihindari,” ujarnya.

“Program ini sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak. Namun, pengelolaan SPPG harus terus diperhatikan, mulai dari sanitasi lingkungan, kelayakan bahan baku dari sisi kesehatan, hingga aspek lainnya, agar kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah,”

Sebagai anggota DPR, Longki juga menyarankan agar pihak sekolah berperan aktif dalam memberikan masukan langsung kepada pengelola SPPG. Ia menekankan bahwa jika ada makanan yang tidak memenuhi standar, sebaiknya disampaikan melalui kepala sekolah, bukan hanya melalui media sosial. “Jika menemukan makanan yang tidak layak atau kurang sesuai, segera laporkan ke pengelola SPPG melalui kepala sekolah, sehingga masalah dapat segera ditangani secara efektif,” imbuhnya.

Kerja sama antara SPPG dan sekolah

Kepala SPPG Kabobona, Muhammad Ibrahim, mengapresiasi kunjungan anggota DPR ke wilayah tersebut. Ia menyatakan bahwa kehadiran Longki Djanggola dapat menjadi dorongan bagi pengelola SPPG untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Kunjungan ini memberi semangat bagi kami untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan dan menjaga komitmen terhadap program MBG,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa selama ini pihak SPPG aktif berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan optimal. “Kami bekerja sama dengan pihak sekolah mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan bahan baku, hingga evaluasi pelaksanaan di lapangan,” tuturnya. Koordinasi ini bertujuan mengoptimalkan penyaluran makanan gratis kepada para siswa, serta menjaga kualitas nutrisi dan kebersihan.

“Kami selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga evaluasi pelaksanaan di lapangan,”

Salah satu sekolah yang menerima manfaat program MBG, yakni SMP IT Insan Gemilang di Desa Lolu, menyambut baik upaya pengawasan oleh anggota DPR. Ketua Yayasan SMP IT Insan Gemilang, Citrawan, mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut memperkuat pengawasan terhadap penyajian makanan. “Harapan kami adalah program MBG dapat terus berjalan, karena manfaatnya sudah dirasakan oleh para siswa dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Program MBG, yang merupakan inisiatif pemerintah dalam upaya mencegah malnutrisi, menjadi bagian penting dari kebijakan pendidikan di Sulteng. Dengan adanya inspeksi langsung oleh anggota DPR, diperkirakan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder, termasuk sekolah dan pengelola SPPG, saling mendukung agar program dapat berdampak maksimal.

Longki Djanggola menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong agar semua pihak menjaga kualitas pengelolaan MBG. Ia menyoroti bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemenuhan bahan baku, tetapi juga pada komitmen pengelolaan yang teratur. “Selain sanitasi, aspek lain seperti keamanan makanan dan keterlibatan masyarakat juga perlu diperhatikan,” katanya.

“Jika ada makanan yang tidak layak atau kurang sesuai, agar disampaikan melalui kepala sekolah kepada pengelola SPPG. Jangan cuma disampaikan di media sosial atau koar-koar di luar, supaya bila ada masalah apapun dapat segera ditindaklanjuti,”

Kebijakan MBG tidak hanya menjangkau siswa, tetapi juga menjadi contoh baik dalam pelayanan publik. Dengan dana yang dialokasikan, program ini berupaya menyediakan makanan yang sehat dan bergizi secara gratis, terutama di daerah-daerah dengan akses makanan terbatas. Anggota DPR menilai bahwa evaluasi lapangan seperti ini penting untuk memastikan program tetap berjalan efektif dan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh kejadian tidak diinginkan.

Pada masa mendatang, Longki Djanggola berharap ada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam memantau penerapan MBG. Ia menekankan bahwa selain pihak sekolah, masyarakat sekitar juga bisa berperan sebagai pengawas tambahan. “Keberhasilan program ini membutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat,” katanya.

Sebagai akhir, kunjungan ke Kabobona ini diharapkan dapat menjadi awal dari peningkatan kualitas pengelolaan MBG di Sulteng. Dengan memastikan setiap aspek terpenuhi, program ini bisa terus berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan anak-anak di wilayah tersebut, sekaligus menjadi contoh untuk daerah lain. “Kita harus bersinergi agar MBG tidak hanya menjadi program yang berjalan, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan,” pungkas Longki.