DPRD DKI tunda Banggar APBD, tunggu hasil pembahasan DBH dan obligasi
Daftar Isi
Programamal.com – DPRD DKI tunda Banggar APBD 2027 karena pembahasan anggaran masih menunggu kepastian dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat serta rencana penerbitan obligasi daerah. Penundaan dilakukan DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setelah muncul persoalan defisit yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan rapat Badan Anggaran (Banggar) diskors agar pemerintah daerah memiliki dasar perhitungan yang lebih jelas sebelum mengambil keputusan mengenai struktur APBD 2027. Kepastian terkait DBH dan skema pembiayaan obligasi dinilai penting karena keduanya berpengaruh langsung terhadap kemampuan belanja pemerintah daerah.
"Dari dua hal itu, kita menskors rapat ini," ujar Suhud di Jakarta, Selasa.
Alasan DPRD DKI tunda Banggar APBD 2027
Berdasarkan penjelasan TAPD, pengurangan DBH menimbulkan dampak defisit anggaran sebesar Rp641,66 miliar. Situasi itu membuat nilai APBD 2027 yang sebelumnya disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perlu disesuaikan.
Nilai APBD 2027 yang sebelumnya sebesar Rp82,88 triliun berkurang menjadi Rp82,24 triliun. Penurunan tersebut berkaitan dengan berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, DPRD DKI tunda Banggar APBD sampai ada kejelasan mengenai besaran DBH yang akan diterima Jakarta.
Penundaan rapat bukan berarti pembahasan anggaran dihentikan. Langkah ini ditempuh agar DPRD dan TAPD dapat menyusun anggaran berdasarkan kondisi pendapatan yang lebih pasti. Dengan demikian, keputusan terkait program, belanja, dan pembiayaan daerah tidak dibuat sebelum seluruh komponen utama anggaran dapat dihitung secara tepat.
DBH dan obligasi menentukan ruang fiskal Jakarta
Suhud menegaskan penyesuaian anggaran belum dapat diputuskan sebelum terdapat kepastian tentang DBH dan persetujuan penerbitan obligasi daerah. Jika dua hal tersebut belum jelas, Pemprov DKI Jakarta perlu kembali menelaah program serta alokasi belanja yang sudah direncanakan dalam APBD 2027.
Menurut dia, proses penyesuaian akan menjadi lebih berat apabila obligasi daerah senilai lebih dari Rp5 triliun tidak memperoleh persetujuan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah harus mencari pilihan pembiayaan lain sekaligus mengevaluasi kembali berbagai program yang telah masuk ke dalam rencana anggaran.
"Artinya, program-program ataupun anggaran yang sudah ada harus disisir lagi, dipotong. Ini enggak mudah juga untuk mengurangi anggaran sebesar itu, apalagi nanti kalau ternyata obligasi tidak disetujui," jelas Suhud.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepastian pembiayaan menjadi faktor penting dalam kelanjutan pembahasan APBD. Tanpa tambahan sumber pembiayaan atau kepastian pendapatan transfer, ruang fiskal pemerintah daerah dapat berubah dan memengaruhi susunan belanja yang telah direncanakan.
Jadwal lanjutan pembahasan anggaran
Suhud berharap pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri Keuangan dapat menghasilkan keputusan yang baik sehingga Jakarta memperoleh DBH sesuai kebutuhan anggarannya. Hasil pertemuan itu diharapkan memberi dasar bagi DPRD dan TAPD untuk melanjutkan pembahasan secara lebih terukur.
Rapat Banggar direncanakan kembali digelar pada Rabu (28/10). Setelah itu, pembahasan anggaran akan dilanjutkan di tingkat komisi pada Kamis (29/10). Agenda tersebut menjadi tahap penting untuk menilai kembali rancangan APBD 2027 setelah adanya perkembangan mengenai DBH maupun obligasi daerah.
FAQ DPRD DKI tunda Banggar APBD
Mengapa DPRD DKI menunda rapat Banggar APBD?
DPRD DKI tunda Banggar APBD karena masih menunggu kepastian dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan persetujuan rencana penerbitan obligasi daerah. Kedua unsur tersebut memengaruhi perhitungan pendapatan, pembiayaan, dan belanja dalam APBD 2027.
Berapa perubahan nilai APBD 2027?
Nilai APBD 2027 yang sebelumnya disepakati sebesar Rp82,88 triliun berkurang menjadi Rp82,24 triliun. Perubahan itu terjadi akibat penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Berapa defisit yang dipengaruhi pengurangan DBH?
Menurut penjelasan TAPD, pengurangan DBH berdampak pada defisit anggaran sebesar Rp641,66 miliar.
Apa dampaknya jika obligasi daerah tidak disetujui?
Jika obligasi daerah senilai lebih dari Rp5 triliun tidak disetujui, Pemprov DKI perlu mencari alternatif pembiayaan dan menelaah kembali program maupun alokasi anggaran yang telah direncanakan.
