Anggota DPR: Dana Khusus Kepulauan harus sejahterakan rakyat

RUU Daerah Kepulauan Resmi Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Dana Khusus Jadi Instrumen Koreksi Ketimpangan Geografis

Programamal.com – Parlemen Indonesia mengambil langkah konkret untuk menjawab persoalan struktural yang selama puluhan tahun membelenggu masyarakat di wilayah kepulauan. Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan telah ditetapkan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2026, menandai dimulainya proses legislasi yang bertujuan merombak cara negara mengalokasikan sumber daya bagi daerah-daerah yang terpisah oleh lautan. Penetapan ini menjadi mungkin setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden yang menunjuk wakil pemerintah untuk duduk bersama anggota dewan dalam membahas naskah tersebut.

Langkah legislasi ini bukan sekadar formalitas administratif. Di balik judul undang-undang itu tersimpan pengakuan bahwa formula lama perhitungan alokasi dana pembangunan dan transfer ke daerah—yang selama ini bertumpu pada luas wilayah daratan—telah gagal menangkap realitas kehidupan masyarakat yang bergantung pada cakupan lautan. Pulau-pulau kecil, gugusan kepulauan terpencil, dan kawasan pesisir yang tersebar di seluruh Nusantara menghadapi biaya operasional pemerintahan yang secara inheren lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan kontinental. RUU ini hadir untuk mengoreksi distorsi tersebut.

Dana Khusus Kepulauan: Lebih dari Sekadar Tambahan Anggaran

Salah satu instrumen fiskal sentral dalam RUU ini adalah Dana Khusus Kepulauan (DKK). Siti Mukaromah, anggota Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan di DPR RI, menegaskan bahwa dana ini tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar pos tambahan dalam anggaran daerah.

“Sebab dana bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi sebagai koreksi atas biaya geografis kepulauan.”

Pernyataan tersebut merangkum filosofi mendasar di balik DKK: negara mengakui bahwa jarak, fragmentasi geografis, dan keterbatasan infrastruktur membuat penyelenggaraan pemerintahan di kepulauan membutuhkan biaya yang secara objektif lebih besar. Tanpa koreksi fiskal semacam ini, masyarakat di pulau-pulau kecil akan terus tertinggal dalam indikator pembangunan, bukan karena kurang usaha, melainkan karena struktur biaya yang tidak pernah diperhitungkan secara adil.

Fokus pada Kawasan 3T dan Penggerak Ekonomi Lokal

Siti Mukaromah menekankan bahwa pemanfaatan DKK harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat daerah kepulauan, termasuk mereka yang bermukim di kawasan 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar. Kawasan-kawasan ini selama ini menjadi titik buta dalam perencanaan pembangunan nasional karena biaya logistik dan akses yang ekstrem membuat proyek infrastruktur konvensional sulit dijangkau.

“Pemanfaatan DKK harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat daerah kepulauan termasuk yang ada dalam kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).”

Sebagai ilustrasi konkret, Siti mencontohkan dua jenis pemanfaatan dana: pembangunan jalan yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, serta konstruksi dermaga yang menghubungkan nelayan dengan pasar. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa DKK bukan dana abstrak, melainkan instrumen yang harus diterjemahkan menjadi infrastruktur fisik yang mengubah akses ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan. Tanpa jalan, hasil pertanian dan perikanan tidak dapat keluar dari pulau. Tanpa dermaga, nelayan kecil terisolasi dari rantai pasok dan terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar.

Perspektif Hukum Tata Negara: Biaya Riil, Bukan Status Simbolis

Prof. Jimly Asshiddiqie, pakar Hukum Tata Negara yang turut serta dalam rapat penyusunan RUU, memberikan kerangka normatif yang lebih tajam. Menurutnya, pengaturan fiskal dalam RUU Daerah Kepulauan harus dibangun di atas kebutuhan riil dan biaya riil penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan, bukan pada label administratif semata.

“Dukungan pembiayaan tidak semata-mata diberikan karena status khusus, melainkan karena tingkat kesulitan geografis dan beban pelayanan yang secara objektif lebih tinggi.”

Pendekatan ini penting karena mencegah DKK berubah menjadi dana simbolis yang diberikan hanya karena suatu daerah diberi predikat “kepulauan” tanpa mempertimbangkan apakah beban pelayanan publik di daerah tersebut benar-benar lebih berat. Dengan kata lain, kriteria alokasi harus berbasis data biaya operasional, jarak tempuh, dan kompleksitas geografis—bukan sekadar nomenklatur administratif.

Implikasi dan Konteks Lebih Luas

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, sebagian besar di antaranya berpenghuni. Namun, sebagian besar kerangka fiskal dan perencanaan pembangunan nasional masih diwarisi dari logika negara daratan. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan berbagai skema transfer ke daerah selama ini menggunakan variabel seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia sebagai parameter utama. Variabel-variabel tersebut tidak menangkap biaya tambahan yang ditimbulkan oleh fragmentasi geografis maritim.

Keberhasilan RUU Daerah Kepulauan akan bergantung pada beberapa faktor. Pertama, apakah DKK memiliki mekanisme pencairan yang fleksibel dan tidak tersandera oleh birokrasi yang dirancang untuk proyek daratan. Kedua, apakah pengawasan terhadap penggunaan dana cukup ketat agar tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan di daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau auditor. Ketiga, apakah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah kepulauan, dan sektor swasta dapat berjalan efektif dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

Dengan masuknya RUU ini ke Prolegnas Prioritas 2026, parlemen dan pemerintah kini memiliki mandat legislasi yang jelas. Proses pembahasan akan menentukan apakah koreksi atas biaya geografis kepulauan benar-benar terwujud dalam pasal-pasal konkret, atau sekadar menjadi komitmen retoris yang tidak pernah diterjemahkan menjadi anggaran nyata bagi masyarakat di ujung-ujung Nusantara.