BRIN pilih Kaltim jadi lokus penelitian nilai publik e-government

Transformasi Digital di Kalimantan Timur Jadi Sorotan Riset Nasional BRIN

Programamal.com – Upaya memetakan sejauh mana teknologi digital benar-benar menyentuh kehidupan warga kini memasuki fase baru. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menetapkan empat provinsi sebagai titik kaji utama untuk menguji model nilai publik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Kalimantan Timur masuk dalam daftar tersebut, berdampingan dengan Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Keputusan ini menempatkan Kaltim di posisi strategis sebagai laboratorium kebijakan digital nasional.

Mendasari Pilihan Lokus: Indeks SPBE yang Menanjak

Alasan pemilihan Kaltim bukan tanpa dasar. Dalam beberapa tahun terakhir, skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) provinsi ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bahkan memberikan predikat “Sangat Baik” atas capaian tersebut. Peneliti BRIN Uchaimid Biridlo’i Robby menjelaskan bahwa penilaian terhadap kesiapan perangkat daerah menjadi parameter utama dalam menentukan lokasi riset.

“Pemilihan lokus didasarkan pada penilaian e-government yang cukup baik di lingkungan perangkat daerah.”

Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi kelompok terfokus yang melibatkan BRIN serta sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, berlangsung di Samarinda pada Jumat. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara akademisi dan praktisi birokrasi untuk menggali pengalaman lapangan secara langsung.

Fokus Riset: Dari Sudut Pandang Penerima Layanan

Uchaimid menegaskan bahwa penerapan e-government sudah cukup luas dalam rutinitas pemerintahan harian. Namun, dampak nyata dari sistem tersebut—baik manfaat maupun persoalan yang menyertainya—belum tergali secara memadai, khususnya dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan. Riset ini diarahkan untuk mengevaluasi implementasi SPBE sekaligus mengukur sejauh mana transformasi digital menghasilkan keuntungan konkret bagi warga.

Dimensi nilai publik menjadi inti kajian. Nilai-nilai seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan dalam pelayanan tidak selalu dapat diukur melalui instrumen kuesioner standar. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif melalui diskusi mendalam dipilih sebagai metode pelengkap.

Perspektif Biro Organisasi: Menggali Persepsi yang Tak Terlihat

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim turut menjadi salah satu titik kaji. Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi, Surasa, menjelaskan bahwa pemahaman komprehensif terhadap persepsi layanan publik memerlukan pendekatan yang melampaui data kuantitatif.

“Untuk menggali pemahaman yang komprehensif terkait persepsi layanan terhadap nilai publik yang sulit ditangkap oleh kuesioner, maka dilakukan pendalaman melalui diskusi.”

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap nuansa pengalaman birokrat dan warga yang tidak terwakili dalam angka-angka statistik semata.

Manfaat Operasional dan Tantangan SDM

Dari sisi teknis, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kaltim, Fery, mengakui bahwa sistem digital telah memangkas beban kerja administratif dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Salah satu contoh nyata terlihat dalam pengelolaan administrasi perjalanan dinas, di mana proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Akan tetapi, Fery juga menyoroti hambatan paling mendasar: sumber daya manusia. Perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan birokrasi tidak terjadi secara otomatis hanya karena infrastruktur tersedia.

“Perubahan mindset agak sulit diarahkan ketika tidak ada regulasi yang memaksa atau memberikan sanksi. Sistem ini tidak akan berjalan optimal tanpa komitmen pimpinan.”

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa teknologi tanpa kemauan politik dan disiplin kelembagaan akan tetap menjadi investasi yang tidak termanfaatkan.

Regulasi Turunan: Pergub Tata Kelola SPBE

Menjawab kekosongan regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim tengah merancang Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola SPBE. Rancangan aturan ini akan memuat sanksi tegas serta indikator kinerja utama (IKU) yang mengikat setiap kepala perangkat daerah. Dengan demikian, implementasi sistem digital tidak lagi bersifat sukarela, melainkan menjadi kewajiban yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Kendala Geografis dan Kesenjangan Infrastruktur

Di luar persoalan SDM, topografi Kalimantan Timur menghadirkan tantangan tersendiri. Layanan digital di kawasan perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan telah beroperasi secara optimal. Sebaliknya, sejumlah wilayah pedalaman di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Timur masih memerlukan penguatan infrastruktur jaringan komunikasi.

Kesenjangan ini bukan sekadar masalah teknis. Tanpa akses jaringan yang memadai, prinsip keadilan dalam pelayanan publik menjadi retorika belaka bagi warga di pelosok. Penguatan infrastruktur menjadi prasyarat agar manfaat e-government dapat dirasakan secara merata, bukan hanya oleh penduduk kota yang sudah terhubung.

Implikasi Lebih Luas

Riset BRIN di empat provinsi ini sesungguhnya merupakan bagian dari upaya nasional untuk memastikan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak berhenti pada tahap adopsi teknologi, melainkan benar-benar mentransformasi kualitas layanan publik. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi tolok ukur bagi daerah lain yang sedang dalam proses transformasi serupa. Bagi Kaltim, keterlibatan dalam riset ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kelembagaan dan mempercepat penyusunan regulasi turunan yang selama ini menjadi titik lemah.