Mendagri ajak pemda gotong royong tangani dampak bencana

Solidaritas Antardaerah Jadi Pilar Penanganan Bencana: Tito Karnavian Tekankan Peran Pemda

Programamal.com – Di tengah frekuensi bencana alam yang terus meningkat di berbagai penjuru Nusantara, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menggaungkan kembali prinsip gotong royong sebagai fondasi penanganan dampak bencana. Ajakan tersebut ia sampaikan di Jakarta pada Minggu, setelah menghadiri acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (28/8). Pesan intinya jelas: ketika satu wilayah tertimpa musibah, wilayah lain yang memiliki kapasitas lebih besar wajib bergerak membantu tanpa menunggu instruksi formal dari pusat.

Geografi Indonesia dan Ancaman Bencana yang Tak Terelakkan

Indonesia menempati posisi unik di persimpangan lempeng tektonik, dengan lebih dari 120 gunung berapi aktif, garis pantai sepanjang sekitar 99.000 kilometer, serta ribuan sungai yang mengalir dari pegunungan ke dataran rendah. Kombinasi faktor alam ini menjadikan hampir setiap provinsi rentan terhadap gempa bumi, erupsi vulkanik, banjir bandang, tanah longsor, dan tsunami. Tidak ada satu pun wilayah di kepulauan ini yang sepenuhnya kebal terhadap ancaman tersebut.

Kondisi geografis semacam ini, menurut Tito, menuntut respons kolektif lintas batas administratif. Ia menegaskan bahwa tidak mungkin satu daerah saja menanggung seluruh beban pemulihan pasca-bencana, terlebih ketika infrastruktur lokal telah lumpuh total.

“Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di sini kita memerlukan kegotongroyongan.”

Penghargaan atas Aksi Nyata Pemda

Tito secara khusus mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah menyalurkan bantuan logistik, dana darurat, maupun tenaga relawan ke wilayah-wilayah yang baru saja dilanda bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mencatat bahwa beberapa kepala daerah bahkan turun langsung ke lokasi terdampak untuk memantau kebutuhan masyarakat dan memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran.

“Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan (kepala daerah).”

Pengakuan tersebut bukan sekadar formalitas. Dalam praktik tata kelola pemerintahan daerah, keputusan untuk mengalokasikan sebagian APBD ke wilayah lain yang sedang tertimpa musibah sering kali menghadapi tekanan politik lokal. Fakta bahwa sejumlah pemda tetap melakukannya menunjukkan bahwa norma solidaritas antardaerah mulai mengakar sebagai bagian dari budaya birokrasi, bukan sekadar slogan.

Bantuan Kecil, Dampak Besar: Logika Kolektif

Salah satu poin yang ditekankan Tito adalah bahwa kontribusi tidak harus berskala masif untuk bermakna. Ketika puluhan pemda masing-masing menyisihkan sebagian kecil anggaran atau sumber daya, akumulasi bantuan tersebut mampu menutupi kebutuhan dasar ribuan keluarga terdampak. Pendekatan ini juga mengurangi beban fiskal satu entitas pemerintah dan mempercepat waktu respons.

“Jadi sekali lagi ini solidaritas kita saling membantu antardaerah ketika terjadi bencana ini kiranya dapat menjadi tradisi kita dan itu sangat bermanfaat, jujur sangat bermanfaat bagi daerah-daerah terdampak.”

Ia berharap mekanisme saling bantu ini kelak menjadi tradisi rutin, bukan respons sporadis yang bergantung pada inisiatif individual satu atau dua kepala daerah.

Dukungan Pusat: TKD Tambahan dan BTT Rp200 Miliar

Di samping mendorong solidaritas horizontal antardaerah, pemerintah pusat juga terus menyalurkan dukungan vertikal. Untuk wilayah Sumatera yang terdampak bencana, Kementerian Keuangan telah menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) agar pemda setempat memiliki ruang fiskal ekstra untuk pemulihan infrastruktur dan bantuan sosial. TKD sendiri merupakan instrumen utama transfer fiskal pusat ke daerah yang mencakup dana perimbangan dan dana otonomi khusus.

Untuk NTT, Presiden memberikan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total Rp200 miliar. BTT merupakan pos anggaran yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak yang belum tercantum dalam rencana belanja tahunan, sehingga fleksibilitasnya sangat relevan untuk situasi darurat pasca-bencana. Alokasi sebesar Rp200 miliar ini ditujukan untuk mempercepat rehabilitasi jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, serta penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

Implikasi dan Arah Kebijakan

Ajakan Mendagri ini sejalan dengan kerangka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak respons darurat di tingkat lokal. Namun, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur mekanisme solidaritas fiskal antardaerah. Oleh karena itu, dorongan Tito untuk menjadikan gotong royong sebagai “tradisi” sesungguhnya mengisi kekosongan normatif yang selama ini hanya bergantung pada kehendak politik masing-masing kepala daerah.

Ke depan, penguatan koordinasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri menjadi krusial agar aliran bantuan lintas daerah tidak terhambat oleh birokrasi atau keraguan hukum. Jika solidaritas antardaerah dapat dioperasionalkan secara sistematis, Indonesia akan memiliki lapisan respons bencana yang jauh lebih cepat dan resilien dibanding model sentralistik semata.