Sekjend Gus Ipul: Keputusan Muktamar NU mengikat peserta

Keputusan Muktamar NU Berkekuatan Mengikat, Tapi Bisa Direvisi Lewat Persetujuan Peserta

Programamal.com – Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama yang tengah berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, kembali menegaskan satu prinsip fundamental organisasi: setiap ketetapan yang lahir dari forum tertinggi NU memiliki daya ikat penuh bagi seluruh peserta. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan hal tersebut pada Minggu, di sela-sela jalannya sidang pleno. Ia menekankan bahwa mekanisme perubahan keputusan tetap terbuka, namun hanya dapat dilakukan melalui persetujuan muktamirin yang memiliki kewenangan dalam forum tersebut.

Posisi Muktamar sebagai Forum Tertinggi Jam’iyyah

Gus Ipul menjelaskan bahwa secara struktural, muktamar menempati hierarki paling atas dalam tata kelola NU. Berada di puncak struktur organisasi inilah yang memberi ruang bagi forum tersebut untuk menetapkan kebijakan baru maupun merevisi ketetapan lama. Dengan kata lain, tidak ada otoritas di atas muktamar yang dapat membatalkan atau menggugurkan keputusan yang telah diambil di dalamnya.

“Muktamar posisinya lebih tinggi jadi bisa mengambil keputusan apa pun,” ujar Gus Ipul.

Menjawab pertanyaan apakah keputusan yang sudah ditetapkan dapat diubah, ia menjawab dengan tegas bahwa hal itu dimungkinkan. Syaratnya satu: harus mendapat persetujuan peserta muktamar yang hadir dan memiliki hak suara. Ia menambahkan bahwa dirinya sendiri tidak mengetahui secara pasti apakah akan ada perubahan, karena seluruh proses berada di tangan muktamirin.

“Bisa diubah. Belum tahu saya kalau mengubahnya, semua tergantung muktamar. Keputusan-keputusan di sini adalah keputusan yang mengikat,” katanya.

Penjelasan ini penting bagi pembaca yang mengikuti jalannya Muktamar Ke-35. Dalam tradisi NU, muktamar bukan sekadar rapat tahunan biasa, melainkan forum deliberatif yang mewakilkan otoritas tertinggi seluruh warga NU di seluruh Indonesia. Setiap keputusan yang keluar dari forum ini menjadi rujukan hukum internal organisasi dan mengikat seluruh cabang, ranting, hingga badan otonom di bawah naungan PBNU.

Dinamika di Luar Arena dan Proses Penyelesaian

Sebelum suasana kembali kondusif, kawasan sekitar lokasi sidang pleno sempat diwarnai ketegangan. Massa simpatisan salah satu kandidat yang mengikuti jalannya sidang merasa tidak puas dengan mekanisme yang diterapkan panitia. Ketegangan itu berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya mereda dan massa membubarkan diri secara tertib.

Gus Ipul menyatakan bahwa setelah ketegangan mereda, para pihak tengah bermusyawarah untuk mencari jalan keluar terbaik atas dinamika yang terjadi. Ia menilai proses tersebut justru mencerminkan karakter NU sebagai organisasi yang menyelesaikan perbedaan melalui dialog, bukan konfrontasi.

“Dan sekarang suasananya sudah reda, sedang musyawarah mencari jalan yang terbaik. Itulah NU,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa tugas panitia pada prinsipnya adalah memfasilitasi jalannya seluruh rangkaian pembahasan materi agar berlangsung lancar. Panitia tidak mengambil posisi substantif atas substansi keputusan, melainkan memastikan proses deliberasi berjalan tanpa hambatan teknis maupun keamanan.

“Panitia kita hanya memfasilitasi bagaimana semua lancar untuk pembahasan materinya di dalam,” kata Gus Ipul.

Pagar Nusa Menjalankan Peran Khidmah Pengamanan

Di tengah dinamika tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, Muchamad Nabil Haroen, mengeluarkan imbauan agar seluruh pihak yang terlibat dalam Muktamar Ke-35 menahan diri dan menghormati mekanisme persidangan. Ia menegaskan bahwa kehadiran Pagar Nusa di arena muktamar semata-mata untuk menjalankan fungsi khidmah, yakni menjaga keamanan, ketertiban, dan marwah forum tertinggi NU.

“Pagar Nusa hadir di arena Muktamar semata-mata untuk menjalankan khidmah menjaga keamanan, ketertiban, dan maruah Muktamar Nahdlatul Ulama. Kami tidak berada pada kepentingan kandidat atau kelompok mana pun,” kata Nabil.

Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dan pilihan politik internal merupakan hal yang wajar dalam organisasi sebesar NU. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi tindakan yang mengganggu jalannya sidang atau mencederai persaudaraan sesama Nahdliyin. Pengerahan personel Pagar Nusa, menurutnya, bertujuan membantu panitia memastikan sidang berlangsung aman dan mencegah gesekan meluas.

Nabil telah menginstruksikan seluruh anggota Pagar Nusa yang bertugas agar bertindak terukur, tidak mudah terpancing emosi, tidak melakukan tindakan provokatif, serta mengedepankan pendekatan persuasif dalam setiap interaksi dengan massa maupun peserta sidang.

“Muktamar adalah forum tertinggi jam’iyyah. Karena itu, apa pun perbedaan yang ada harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan permusyawaratan, bukan melalui tekanan ataupun kekuatan di lapangan,” kata Nabil.

Konteks Historis Lokasi dan Pesan Adab

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas bukan sekadar lokasi fisik yang dipilih secara administratif. Tempat ini memiliki keterkaitan historis yang dalam dengan perjuangan para pendiri NU, termasuk K.H. Abdul Wahab Chasbullah atau Mbah Wahab, salah satu tokoh sentral dalam pembentukan jam’iyyah pada awal abad ke-20. Pemilihan lokasi ini bukan kebetulan, melainkan penegasan bahwa Muktamar Ke-35 berlangsung di tanah yang menyimpan jejak pengabdian para masyayikh.

Nabil mengingatkan pesan adab di hadapan para pendiri tersebut. Ia menilai tidak sepantasnya di tempat yang menyimpan warisan perjuangan dan pengabdian, justru dipertontonkan pertengkaran yang melukai ikatan persaudaraan sesama warga NU.

“Sudah sepatutnya kita menjaga adab di hadapan para masyayik h. Jangan sampai di tempat yang menyimpan jejak perjuangan dan pengabdian beliau, kita justru mempertontonkan pertengkaran yang mencederai persaudaraan sesama Nahdliyin,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pagar Nusa akan tetap menjalankan tugas pengamanan hingga Muktamar selesai, berpegang pada posisi khidmah, dan tidak berpihak kepada kandidat tertentu. Prinsip ini sejalan dengan tradisi NU yang menempatkan musyawarah dan mekanisme organisasi sebagai satu-satunya jalan sah untuk menyelesaikan setiap perbedaan internal.