PWI pastikan penyelenggaraan HPN 2027 berlangsung inklusif-kolaboratif

Debat Tata Kelola Hari Pers Nasional: PWI Tegaskan Peran Penyelenggara HPN 2027 di Lampung

Programamal.com – Isu siapa yang berhak menyelenggarakan Hari Pers Nasional (HPN) kembali menjadi sorotan setelah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi penanggung jawab perhelatan tersebut pada 2027. Acara tahunan yang jatuh setiap 9 Februari itu dijadwalkan berlangsung di Lampung, dan PWI menyatakan akan menggelar kegiatan dengan pendekatan yang lebih terbuka, kolaboratif, serta inklusif bagi seluruh elemen ekosistem pers di Indonesia.

Pertemuan Dewan Pers dan Pengurus Pusat PWI

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan sikap kelembagaan organisasinya dalam sebuah pertemuan resmi bersama Dewan Pers yang berlangsung di Jakarta pada Rabu. Agenda utama diskusi tersebut mencakup rencana penyelenggaraan HPN 2027 serta wacana perubahan struktur tata kelola acara nasional insan pers. Dalam forum itu, Munir menekankan bahwa sejarah kelahiran HPN tidak boleh diabaikan, sementara penyelenggaraan ke depan harus semakin representatif bagi seluruh komunitas pers Indonesia.

“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers. Namun sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah.”

Pernyataan tersebut merujuk pada posisi hukum yang masih berlaku hingga saat ini. Selama tidak ada regulasi baru yang secara eksplisit mengalihkan tanggung jawab penyelenggaraan, PWI menyatakan akan melanjutkan perannya sebagaimana telah dilakukan selama kurang lebih empat dekade terakhir.

Akar Historis: Dari Surakarta 1946 hingga Keppres 1985

Untuk memahami mengapa PWI menempati posisi khusus dalam penyelenggaraan HPN, perlu ditelusuri benang merah historisnya. Tanggal 9 Februari memiliki ikatan langsung dengan berdirinya PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta, Jawa Tengah. Gagasan formal penetapan Hari Pers Nasional baru muncul dalam Kongres PWI di Padang pada tahun 1978. Wacana tersebut kemudian dibahas dalam forum Dewan Pers pada masa itu dan akhirnya memperoleh pengakuan negara melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Munir menjelaskan bahwa selama puluhan tahun, PWI secara konsisten mengoordinasikan penyelenggaraan HPN dengan melibatkan pemerintah pusat, Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi pers, perusahaan media, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai unsur masyarakat sipil. Praktik panjang tersebut, menurutnya, telah membentuk kontinuitas kelembagaan yang menjadi pertimbangan penting apabila tata kelola acara hendak diperbarui.

“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya.”

Dimensi Hukum dan Wacana Pembaruan Regulasi

Dalam pertemuan tersebut, PWI juga menyerahkan pendapat hukum resmi yang memaparkan landasan hukum, sejarah, serta praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini. Dokumen itu disampaikan langsung di hadapan pimpinan dan anggota Dewan Pers sebagai bagian dari penjelasan posisi kelembagaan organisasi.

Munir mengakui bahwa terdapat pandangan di kalangan pemangku kepentingan bahwa Keppres Nomor 5 Tahun 1985 perlu diperbarui. Alasannya, regulasi tersebut lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tidak mengatur secara eksplisit siapa yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN. Namun, ia menegaskan bahwa PWI tidak menolak pembaruan regulasi selama prosesnya berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional.”

Respons Dewan Pers: Inklusivitas dan Nuansa Psikologis

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan HPN ke depan. Ia mendorong agar acara tersebut benar-benar menjadi ruang bersama bagi seluruh elemen pers, bukan milik satu organisasi saja.

Anggota Dewan Pers Abdul Manan menambahkan catatan tersendiri: apabila PWI tetap menjadi penanggung jawab HPN, organisasi tersebut perlu memperhatikan nuansa psikologis organisasi-organisasi konstituen lainnya agar tidak timbul kesan eksklusivitas. Munir menyambut positif masukan tersebut dan menegaskan bahwa mempertahankan sejarah serta kontinuitas kelembagaan tidak berarti menjadikan HPN sebagai kegiatan tertutup milik PWI semata.

“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia.”

Implikasi dan Arah Ke Depan

Penyelenggaraan HPN 2027 di Lampung akan menjadi ujian nyata bagi komitmen inklusivitas yang diucapkan dalam forum tersebut. PWI menyatakan kesiapannya membuka ruang keterlibatan lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers, baik dalam kepanitiaan, penyusunan agenda, maupun berbagai aspek operasional acara. Langkah ini diharapkan mampu meredam ketegangan antarorganisasi pers sekaligus memperkuat fungsi HPN sebagai momentum konsolidasi profesi jurnalistik di Indonesia.

Bagi pembaca yang mengikuti dinamika pers nasional, perdebatan tata kelola HPN bukan sekadar soal siapa yang memegang kendali acara tahunan. Ia menyentuh pertanyaan lebih mendasar: bagaimana sejarah kelembagaan, kerangka hukum yang berlaku, dan aspirasi inklusivitas dapat berjalan beriringan tanpa saling menegasikan. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan wajah pers Indonesia di tahun-tahun mendatang.