Legislator minta perkuat perlindungan satwa di tengah karhutla

Krisis Api di Kalimantan: Desakan Legislator agar Penyelamatan Satwa Jadi Prioritas Utama

Programamal.com – Api yang melahutkan kawasan hutan di Kalimantan bukan sekadar peristiwa pemadaman yang menunggu tim pemadam tiba. Di balik kobaran yang menghanguskan pepohonan, terdapat jutaan tahun evolusi yang tersimpan dalam tubuh satwa dan tumbuhan langka. Menyadari skala ancaman tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menyerukan agar setiap operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menempatkan perlindungan satwa sebagai komponen inti, bukan sekadar pelengkap teknis.

Peringatan itu disampaikan di Jakarta pada hari Rabu, di tengah meningkatnya titik panas yang terdeteksi di berbagai wilayah Kalimantan. Bagi Rajiv, kebakaran yang melanda kawasan tersebut mengancam jauh lebih dari sekadar tutupan pepohonan. Sumber pakan, jalur air, dan ruang jelajah satwa ikut lenyap dalam sekejap, sementara kekayaan genetik yang tak tergantikan berisiko punah selamanya.

“Karhutla tidak hanya menghilangkan pepohonan, tetapi juga sumber makanan, air dan habitat satwa. Kekayaan genetik Indonesia juga berpotensi ikut musnah.”

Kalimantan sebagai Benteng Keanekaragaman Hayati Dunia

Pernyataan tersebut bukan retorika kosong. Kalimantan merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati terpenting di planet ini. Pulau itu menjadi rumah bagi populasi orangutan yang tak ditemukan di belahan bumi lain, kawanan bekantan yang bergantung pada hutan riparian, serta burung rangkong yang berperan sebagai penyebar biji pohon besar. Di lapisan vegetasi, pohon ulin dengan daya tahan luar biasa dan ratusan spesies anggrek endemik membentuk ekosistem yang membutuhkan ribuan tahun untuk pulih setelah rusak.

Ketika api menyapu koridor jelajah satwa, dampaknya bersifat kaskade. Orangutan kehilangan jalur migrasi antar-pulau kanopi, bekantan terisolasi dari sumber air, dan populasi kecil yang sudah terfragmentasi menghadapi risiko kepunahan lokal yang tidak dapat dipulihkan dalam satu generasi manusia.

Protokol Tanggap Darurat Satwa: Apa yang Diminta

Rajiv secara spesifik meminta Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyusun protokol tanggap darurat yang berfokus pada satwa. Protokol tersebut, menurutnya, harus mencakup beberapa elemen operasional:

Pertama, pemetaan habitat dan koridor satwa secara cepat agar tim di lapangan mengetahui area mana yang paling krusial untuk dijaga. Kedua, pembentukan tim penyelamatan khusus serta layanan kesehatan satwa yang siap dikerahkan saat kebakaran melanda. Ketiga, penyediaan habitat sementara bagi satwa yang kehilangan tempat berlindung. Keempat, pemantauan pasca-kebakaran untuk memastikan populasi tidak runtuh dalam fase pemulihan.

“Situasi ini harus dilihat sebagai krisis ekologis, bukan sekadar persoalan pemadaman api. Setiap titik panas harus segera diverifikasi, ditelusuri sumbernya, dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar.”

Multistakeholder: Siapa yang Harus Bergerak

Penyelamatan satwa di tengah karhutla tidak bisa ditangani satu lembaga saja. Rajiv menegaskan bahwa upaya tersebut menuntut koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian terkait, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pemegang konsesi kehutanan, masyarakat adat, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Tanpa keterlibatan seluruh pihak, respons akan terfragmentasi dan satwa menjadi korban yang tidak terdata.

Di lapangan, pemegang konsesi memegang kendali atas jutaan hektar lahan yang menjadi habitat satwa. Masyarakat adat, di sisi lain, memiliki pengetahuan lokal tentang perilaku satwa dan jalur migrasi yang tidak tercatat dalam database resmi. Peran keduanya tidak dapat digantikan oleh teknologi pemantauan dari jarak jauh.

Perlindungan di Luar Kawasan Konservasi

Salah satu titik lemah dalam kerangka perlindungan satwa Indonesia adalah bahwa sebagian besar habitat penting berada di luar kawasan konservasi formal. Rajiv mengingatkan bahwa celah ini harus ditutup melalui penguatan koridor ekologis, penetapan areal preservasi, serta kerja sama aktif dengan pemegang konsesi dan komunitas lokal. Tanpa langkah tersebut, satwa yang berhasil selamat dari satu kebakaran akan tetap rentan di koridor jelajah berikutnya.

“Perlindungan satwa harus menjadi bagian integral dari penanganan karhutla. Jangan sampai kita hanya menyelamatkan hutan dari api, tetapi kehilangan kekayaan hayati yang ada di dalamnya.”

Implikasi Jangka Panjang

Apabila karhutla terus berulang tanpa protokol perlindungan satwa yang memadai, dampaknya bersifat akumulatif. Tutupan hutan yang berkurang mempersempit ruang jelajah orangutan dan memutus akses ke sumber pakan. Populasi yang sudah kecil menjadi semakin rentan terhadap penyakit, konflik dengan manusia, dan fragmentasi genetik. Dalam jangka panjang, hilangnya satu spesies kunci seperti orangutan dapat mengganggu seluruh struktur ekosistem hutan hujan, mulai dari penyebaran biji hingga regulasi siklus nutrisi tanah.

Desakan legislator ini pada dasarnya menuntut pergeseran paradigma: dari respons yang berfokus pada pemadaman api semata, menuju respons holistik yang menghitung setiap nyawa satwa sebagai aset ekologis yang tak tergantikan. Di tengah musim kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan, pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi apakah perlindungan satwa perlu dimasukkan ke dalam protokol karhutla, melainkan seberapa cepat dan seberapa serius negara akan mengeksekusinya.