Ikopin diminta perbanyak praktik untuk siapkan SDM KDKMP

Desa Butuh Kader Koperasi yang Siap Bekerja, Bukan Sekadar Lulusan Teori

Programamal.com – Perluasan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ke berbagai wilayah di Indonesia menciptakan satu persoalan mendesak: siapa yang akan mengelola ribuan unit koperasi baru di tingkat akar rumput? Jawaban atas pertanyaan itu kini menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan koperasi nasional. Yayasan Pendidikan Koperasi (YPK) secara tegas meminta Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin) mengubah orientasi kurikulumnya dari dominasi teori menuju pengalaman lapangan yang nyata, agar lulusan yang dihasilkan benar-benar mampu mengoperasikan koperasi di pedesaan sejak hari pertama.

Desakan Praktis dari Puncak Yayasan

Ketua Pembina YPK, Emil Arifin, menyampaikan tuntutan tersebut dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Ikopin yang berlangsung di Jatinangor, Jawa Barat, pada hari Rabu. Dalam forum internal itu, Emil menegaskan bahwa gelombang pembangunan KDKMP di seluruh pelosok negeri menghasilkan kebutuhan tenaga pengelola koperasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Kesempatan ini harus diisi. Kebutuhan tenaga di pedesaan seiring pembangunan KDKMP sangat besar. Ikopin harus menjadi penyedia kader yang siap menjawab kebutuhan tersebut.”

Pernyataan Emil bukan sekadar seruan retorika. Ia merujuk pada realitas bahwa ribuan desa dan kelurahan di berbagai provinsi sedang atau akan segera membentuk unit koperasi berbasis program pemerintah. Tanpa cadangan SDM yang terlatih secara praktis, koperasi-koperasi tersebut berisiko menjadi cangkang administratif tanpa daya guna ekonomi. Oleh karena itu, Emil menekankan bahwa pembenahan Ikopin harus memastikan proses pendidikan tidak berhenti pada penguasaan konsep di ruang kelas, melainkan berlanjut ke pengalaman langsung yang selaras dengan kebutuhan riil koperasi dan masyarakat setempat.

Riset dan Teknologi sebagai Tulang Punggung

Di luar aspek pelatihan manajerial, Emil juga mendorong Ikopin untuk membangun kapasitas riset terapan yang hasilnya dapat langsung diimplementasikan di tingkat desa. Ia mencontohkan sejumlah sektor ekonomi yang memiliki potensi besar namun memerlukan pendampingan teknis dari lembaga pendidikan: budi daya tanaman pangan lokal, peternakan unggas skala rumah tangga, hingga komoditas bernilai tambah seperti ulat sutera. Masing-masing desa memiliki profil potensi yang berbeda, sehingga pendekatan yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi agraria, iklim, dan pasar lokal.

“Ikopin harus menjadi lembaga yang melahirkan bibit unggul. Bibit SDM dan melakukan riset hingga mengembangkan teknologi yang bisa langsung diterapkan di daerah.”

Implikasi dari arah kebijakan ini cukup luas. Jika Ikopin berhasil mengintegrasikan riset terapan ke dalam kurikulum, maka lulusan tidak lagi sekadar memahami struktur organisasi koperasi secara konseptual, tetapi juga mampu merancang model bisnis mikro yang viable bagi komunitas pedesaan. Hal ini sejalan dengan semangat KDKMP yang menempatkan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, bukan sekadar entitas formalitas.

Pandangan Kementerian: Modernisasi Kader dan Relevansi Kurikulum

Menteri Koperasi Ferry Juliantono turut memberikan arahan dalam konteks yang sama. Ia menegaskan bahwa transformasi Ikopin harus berorientasi pada produksi kader koperasi yang modern, profesional, dan mandiri—tiga atribut yang selama ini masih menjadi titik lemah dalam ekosistem pendidikan koperasi nasional. Relevansi dengan kebutuhan koperasi kontemporer, termasuk secara spesifik pengembangan KDKMP, menjadi tolok ukur keberhasilan transformasi tersebut.

“Ikopin juga diharapkan melahirkan riset dan inovasi yang menjawab kebutuhan nyata koperasi, termasuk dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).”

Ferry merinci sejumlah aspek yang memerlukan perbaikan struktural: efisiensi operasional institusi, penataan ulang program studi agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja koperasi, peningkatan kualitas sekaligus kuantitas mahasiswa, diversifikasi sumber pendapatan agar institusi tidak bergantung pada satu kanal pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan administrasi. Poin-poin ini mengindikasikan bahwa masalah Ikopin bukan semata soal kurikulum, melainkan menyangkut tata kelola institusional secara menyeluruh.

Reformasi Holistik, Bukan Sekadar Perbaikan Administratif

Wakil Ketua Pembina YPK, Burhanuddin Abdullah, menambahkan dimensi yang lebih luas. Ia mengingatkan bahwa reformasi Ikopin tidak akan cukup jika hanya menyentuh aspek administrasi atau efisiensi biaya. Perubahan yang dibutuhkan mencakup restrukturisasi organisasi, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia internal, transformasi sistem kerja, modernisasi strategi pemasaran program pendidikan, hingga pembaruan kelembagaan secara menyeluruh.

Pandangan Burhanuddin menempatkan persoalan Ikopin dalam kerangka yang lebih luas dari sekadar “perbaikan kurikulum”. Ia menyiratkan bahwa tanpa perubahan pada arsitektur organisasi dan budaya kerja internal, penambahan jam praktik atau modul riset terapan akan terserap oleh birokrasi yang kaku dan gagal menghasilkan dampak nyata di lapangan.

Konteks Strategis: Mengapa Sekarang?

Urgensi desakan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan nasional. Program KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa melalui mekanisme koperasi yang terstruktur. Ribuan unit koperasi baru yang akan beroperasi dalam beberapa tahun ke depan membutuhkan pengelola yang memahami akuntansi koperasi, manajemen rantai pasok lokal, pemasaran produk desa, serta regulasi yang berlaku. Ketiadaan pipeline SDM yang memadai akan menciptakan bottleneck yang menghambat realisasi program secara keseluruhan.

Dengan demikian, dorongan YPK dan arahan Kementerian Koperasi terhadap Ikopin bukan sekadar kritik internal, melainkan respons strategis terhadap kebutuhan nasional yang mendesak. Keberhasilan transformasi Ikopin akan menjadi penentu apakah gelombang KDKMP menghasilkan dampak ekonomi riil bagi masyarakat pedesaan, atau justru menjadi program yang terhambat oleh defisiensi kapasitas manusia.