Purbaya: BNPB punya Dana Siap Pakai untuk bencana senilai Rp950 miliar

Siap Pakai Rp950 Miliar di Tangan BNPB, Kemenkeu Tunggu Permohonan Tambahan

Programamal.com – Indonesia memasuki fase di mana kesiapan fiskal menghadapi bencana alam menjadi sorotan utama pembuat kebijakan. Di tengah meningkatnya frekuensi kejadian ekstrem—mulai dari banjir bandang, gempa bumi, hingga erupsi vulkanik—pertanyaan tentang seberapa besar dana yang benar-benar tersedia untuk respons darurat menjadi krusial. Pada Selasa pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini memegang Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp950 miliar, angka yang menurutnya masih jauh dari titik habis.

DSP sendiri merupakan instrumen fiskal khusus yang dirancang agar lembaga penanggulangan bencana dapat bergerak cepat tanpa menunggu siklus anggaran tahunan. Dana ini dialokasikan secara terpisah sehingga pencairan bisa dilakukan dalam hitungan jam, bukan minggu. Keberadaan Rp950 miliar di kas BNPB berarti lembaga tersebut memiliki ruang manuver untuk menangani kejadian mendesak tanpa harus melewati proses birokrasi yang panjang.

Posisi Kemenkeu: Belum Ada Permintaan Tambahan

Menjawab pertanyaan wartawan dalam taklimat media di Jakarta, Purbaya menjelaskan bahwa hingga saat ini ia belum menerima satu pun permohonan tambahan anggaran dari BNPB. Dengan nada santai namun tegas, ia menyampaikan:

“Kata dirjen saya, dia (BNPB) masih punya Rp900 miliar siap pakai, itu pun belum habis.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi prinsip dasar pengelolaan fiskal bencana di Indonesia: pemerintah pusat tidak akan menyalurkan dana tambahan secara spekulatif. Mekanisme yang berlaku adalah permintaan-terhadap-kebutuhan. Selama BNPB belum mengajukan angka spesifik, Kemenkeu tidak akan mengalokasikan rupiah tambahan.

Robert Marbun, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, memberikan rincian terpisah mengenai posisi fiskal BNPB. Ia mengungkapkan bahwa pagu anggaran lembaga tersebut untuk tahun berjalan mencapai Rp5,7 triliun. Dari total tersebut, Rp950 miliar telah diklasifikasikan sebagai dana siap pakai yang dapat dicairkan kapan pun diperlukan. Sementara itu, serapan anggaran yang tercatat hingga titik waktu pelaporan berada di angka Rp2,6 triliun.

Marbun menambahkan catatan penting: angka realisasi aktual berpotensi melampaui nilai yang tercatat secara administratif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengerjaan proyek penanggulangan di lapangan masih berlangsung, dan proses pelaporan administrasi belum sepenuhnya tuntas. Dengan kata lain, Rp2,6 triliun bukan angka final, melainkan representasi parsial dari aktivitas yang sesungguhnya.

Prioritas Fiskal untuk Keselamatan Publik

Purbaya kemudian menekankan bahwa pemerintah memperlakukan kebutuhan anggaran terkait bencana secara berbeda dari pos-pos anggaran rutin lainnya. Logikanya sederhana: ketika yang dipertaruhkan adalah nyawa warga dan kemampuan mereka bertahan hidup di tengah kondisi darurat, kecepatan pencairan menjadi prioritas mutlak.

“Kalau dinaikkan, kami naikkan. Cuma saya belum terima permintaan dari BNPB sampai sekarang. Jadi, saya nggak tahu tambah berapa, dia (BNPB) belum minta.”

Ia menutup pernyataan dengan jaminan bahwa pemantauan terhadap kebutuhan pendanaan di daerah akan terus dilakukan secara aktif.

“Untuk anggaran bencana nggak usah khawatir, kita akan siapkan anggaran seperti yang dibutuhkan.”

Usulan Rp5,67 Triliun dari BNPB untuk 2026

Di sisi lain, BNPB sendiri telah mengambil langkah proaktif. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa pagi, lembaga tersebut mengumumkan bahwa proses pengajuan penambahan DSP senilai Rp5,67 triliun kepada Kementerian Keuangan sedang berjalan. Tujuannya jelas: menopang percepatan penanganan bencana serta rehabilitasi fisik di berbagai daerah sepanjang tahun 2026.

“Di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan, dalam waktu dekat kami mengusulkan sekitar Rp5,67 triliun,”

ujar Rustian, Sekretaris Utama BNPB.

Angka Rp5,67 triliun ini bukan tanpa konteks. Sebelumnya, BNPB telah menerima kucuran DSP tahap awal untuk tahun 2026 sebesar Rp4,62 triliun, yang dialokasikan khusus untuk penanggulangan tanggap darurat di lapangan. Dengan demikian, usulan tambahan tersebut akan melengkapi dana yang sudah ada dan memperluas cakupan operasi, terutama pada fase rehabilitasi pascabencana yang membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar dibanding respons awal.

Secara keseluruhan, dinamika antara Kemenkeu dan BNPB memperlihatkan mekanisme fiskal bencana Indonesia yang bekerja sesuai desain: dana siap pakai tersedia untuk respons cepat, sementara penambahan anggaran mengikuti prinsip permintaan berbasis kebutuhan riil. Bagi masyarakat di daerah rawan bencana, pesan utamanya adalah bahwa negara memiliki instrumen untuk bergerak cepat, dan pintu menuju pendanaan tambahan tetap terbuka selama permohonan resmi diajukan.